BPKN Minta OJK Bikin Aturan Lebih Rinci Akses Data Pribadi Fintech

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Edy Halim bersama Wakil Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok dan Sekretaris BPKN Mulyani dalam konferensi pers kasus gagal ginjal akut di Menteng Jakarta Pusat, Jumat 4 November 2022. TEMPO/Riani Sanusi Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI meminta untuk membuat aturan lebih rinci terkait kerangka kerja persetujuan akses data pribadi dan penggunaan data pribadi oleh penyelenggara peer-to-peer (P2P) Lending.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen jasa pinjaman online, BPKN menilai pemangku kepentingan perlu membuat aturan yang lebih rinci, pengawasan lebih ketat terhadap P2P Lending atau fintech legal dan ilegal, serta sosialisasi dan penindakan P2P Lending ilegal.

Baca: Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak, BPKN Curiga Bahan Obat Tercemar

Selain itu, penyebarluasan informasi tentang P2P Lending legal secara efektif dan masif, serta sanksi aturan yang tegas kepada pelaku usaha P2P Lending agar dalam melakukan penagihan wajib menerapkan etika bisnis dan prinsip humanisme.

"Masih kurangnya edukasi kepada konsumen dari pihak otoritas mengenai P2P Lending, sehingga konsumen dapat meningkatkan literasi tentang P2P Lending dan lebih waspada atas penawaran pelaku usaha pinjaman online," kata Ketua BPKN RI Rizal E. Halim, Jumat 19 November 2022.

Rizal mengatakan perlunya peningkatan peran OJK dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan dan literasi konsumen tentang P2P Lending melalui edukasi keuangan kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki akses ke bank atau lembaga jasa keuangan.

"Dan BPKN RI juga akan selalu siap menerima pengaduan masyarakat bilamana dirugikan atau mendapat perlakuan yang melanggar aturan dan ketentuan hukum yang ada dari operasional pinjol, baik legal maupun ilegal. Masyarakat bisa mengadu ke BPKN RI melalui WhatsApp 08153153153 atau aplikasi BPKN 153," kata Rizal.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari terakhir sedang ramai kasus ratusan mahasiswa IPB dan masyarakat sekitar kampus yang terjerat penipuan online.

Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK meluruskan bahwa kejadian yang menjerat mahasiswa IPB merupakan modus penipuan yang dilakukan dengan kedok menawarkan kerja sama usaha penjualan online di toko online milik pelaku dengan komisi 10 persen per transaksi.

“Kasus ini bukan masalah pinjol, tetapi penipuan berkedok toko online dengan pembiayaan pembelian barang yang ternyata barangnya fiktif, tetapi uangnya mengalir ke pelaku,” kata Ketua SWI Tongam L Tobing.

Baca: Desak Pemerintah Audit Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, BPKN Kirimi Jokowi Surat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia, Mulai BSI hingga BJB Syariah

17 jam lalu

Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia, Mulai BSI hingga BJB Syariah

Kian banyaknya kebutuhkan menyimpan dana dengan prinsip syariah, membuat banyak bank syariah mulai berkembang di Indonesia. Ini daftar lengkapnya.


Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

22 jam lalu

Terkini Bisnis: Bulog Tak Dapat Kuota Impor Gula, Sri Mulyani Jelaskan Nasib Ekonomi RI 2023

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Jumat sore, 3 Februari 2023, dimulai dari Bulog tak mendapat kuota impor gula konsumsi pada tahun ini.


Sosok Evelina Fadil Pietruschka, Bos Asuransi Wanaartha yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

23 jam lalu

Sosok Evelina Fadil Pietruschka, Bos Asuransi Wanaartha yang Diduga Lakukan Tindak Pidana

OJK meminta Evelina Fadil Pietruschka kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas masalah asuransi Wanaartha. Siapa Evelina sebenarnya?


OJK Tangani 7.252 Pengaduan Sektor Industri Keuangan Non-bank Sepanjang 2022

1 hari lalu

OJK Tangani 7.252 Pengaduan Sektor Industri Keuangan Non-bank Sepanjang 2022

OJK melaporkan hingga 30 Desember 2022, telah menerima 315.783 layanan. Di dalamnya termasuk 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).


Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

1 hari lalu

Terkini: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Baik-baik Saja, KPPU Mulai Usut Penjualan Bersyarat Minyakita

Sri Mulyani sebut ekonomi RI baik-baik saja, KPPU mulai usut penjualan bersyarat Minyakita di daerah.


OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

1 hari lalu

OJK Beberkan Langkah Penguatan Pengawasan Industri Asuransi, Apa Saja?

OJK membeberkan langkah yang dilakukan untuk memperkuat industri asuransi yang semakin melindungi konsumen. Salah satunya, dengan membenahi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi.


Kasus Wanaartha, OJK: 854 Pemegang Polis Ajukan Tagihan ke Tim Likuidasi

1 hari lalu

Kasus Wanaartha, OJK: 854 Pemegang Polis Ajukan Tagihan ke Tim Likuidasi

OJK menyampaikan laporan terbaru dari Tim Likuidasi Wanaartha Life. Menurut OJK, sudah ada ratusan pemegang polis yang mengajukan tagihan ke TL.


OJK Beberkan Perkembangan Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera, Manfaat Polis Turun?

1 hari lalu

OJK Beberkan Perkembangan Penyelesaian Kasus Asuransi Bumiputera, Manfaat Polis Turun?

OJK blak-blakan menjelaskan perkembangan terakhir soal penanganan masalah di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Seperti apa penjelasannya?


OJK Tutup 5.861 Investasi dan Pinjol Ilegal Sejak 2017

1 hari lalu

OJK Tutup 5.861 Investasi dan Pinjol Ilegal Sejak 2017

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah adanya investasi dan pinjaman online atau pinjol ilegal.


OJK Sebut Pengalihan Polis Nasabah Eks Jiwasraya ke IFG Life Masih Butuh Tambahan Modal

1 hari lalu

OJK Sebut Pengalihan Polis Nasabah Eks Jiwasraya ke IFG Life Masih Butuh Tambahan Modal

OJK membeberkan kabar terbaru dalam pengalihan polis dari eks nasabah Jiwasraya ke IFG Life. Seperti apa proses pengalihan polis tersebut?