"Agar tak banyak 'permainan' dengan parlemen, sekaligus ada kontrol dari masyarakat," ujar Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance Iksan Modjo kepada Tempo, di Jakarta, Kamis (19/3).
Parlemen dan publik bisa jadi akan memperdebatkan detail yang disampaikan pemerintah. "Tapi tidak apa-apa, publik berhak tahu dan memberikan pendapat," tuturnya. Jika pemerintah bisa memberikan alasan yang tepat, tentu tak akan banyak protes yang muncul.
Menurut dia, rencana stimulus jangan hanya berhenti di sektor saja. Pemerintah harus lebih dulu menentukan detail sampai ke kriteria penerima stimulus, dan perusahaan mana saja yang berhak menerimanya. Iksan berpendapat, Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan sanggup menyusun rencana stimulus yang mendetail.
Ia mengatakan, titik rawan stimulus pemerintah ada pada penentuan kriteria dan perusahaan penerima. Pasalnya, untuk merespons krisis, stimulus disusun sangat cepat, sehingga cenderung mengorbankan pengawasan dan detail. "Jadilah stimulus fiskal yang rawan korupsi," katanya.
BUNGA MANGGIASIH
