TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Investasi resmi meluncurkan Kompendium Bali sebagai salah satu hasil kesepakatan dalam klaster investasi pada pertemuan tingkat menteri di G20.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan Bali Kompendium disusun untuk menjunjung tinggi pentingnya sikap saling menghargai antar negara G20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing.
Sebab menurut Bahlil, selama ini ada negara-negara yang merasa lebih berhak mengatur negara lainnya. Dia menilai hal tersebut tidak relevan dengan perkembangan global saat ini. Sementara itu, Bali Kompendium nantinya akan digunakan sebagai panduan oleh seluruh negara-negara G20.
“Gak bisa Indonesia disamakan dengan Amerika atau negara Eropa lainnya. Kita merebut kemerdekaan dengan cara perjuangan. Kita punya adat ketimuran, kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Masa mereka harus samakan itu dengan pola investasi," tuturnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 14 November 2022.
Penyusunan Bali Kompendium dilakukan atas kerja sama dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Sekretaris Jenderal UNCTAD, Rebeca Grynspan menilai Kompendium Bali itu memuat berbagai pengalaman yang relevan terkait promosi investasi berkelanjutan dari seluruh negara G20 dan negara mitra lainnya.
Bali Kompendium akan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dari berbagai negara anggota G20 untuk menyusun strategi promosi investasi serta cara mempromosikan jenis investasi yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan.
"Kompendium ini hadir di waktu yang tepat saat dunia berada dalam krisis, ketimpangan yang parah, dan ketidakstabilan yang kronis. Kompendium ini menawarkan solusi cerdas untuk tantangan investasi yang kita hadapi" ujar Rebeca.
Selain Bali Kompendium, Kementerian Investasi juga meluncurkan Sustainable Investment Guidelines (SIG) atau Panduan Investasi Lestari. Panduan tersebut akan menjadi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap ekonomi hijau. Bahlil mengatakan penyusunan Panduan Investasi Lestari ini merupakan hasil kolabarasi kementeriannya bersama Koalisasi Ekonomi Membumi, KADIN, APINDO, perwakilan dari organisasi masyarakat, akademisi, investor, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM.
RIANI SANUSI PUTRI
Baca: Prabowo Bicara Ketahanan Pangan di KTT G20, Ini Nasib Proyek Lumbung Pangannya di Kalimantan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
