TEMPO.CO, Nusa Dua - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin kerangka dan panduan Environment, Social, and Governance (ESG) merupakan jalan pembuka bagi investor ke Indonesia. Prinsip ini juga diharapkan membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kerangka dan panduan ESG disahkan Pemerintah RI pada Sabtu, 12 November 2022, di sela acara KTT G20. Asas ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi investasi dalam ekosistem bisnis di Indonesia pada masa yang akan datang.
Sri Mulyani menyebut penerapan ESG ini secara mendasar mengikuti ukuran praktis secara global. Jika kualitas dan pendanaan proyeknya mengikuti ketentuan tersebut, dengan sendirinya itu akan memenuhi standar reputasi dan menjaring lebih banyak investasi.
"Ini yang akan kami memang harapkan, membangun reputasi proyek-proyek Indonesia dari sisi tata kelola, sosial, dan dari sisi lingkungan, ini akan meningkatkan profil dari Indonesia sendiri maupun projek-projeknya, sehingga dia akan lebih banyak menarik investor," kata Sri Mulyani setelah peluncuran kerangka dan panduan ESG.
Bendahara negara itu menambahkan, jika Indonesia ingin menarik dana dari swasta atau internasional maka cara strategis adalah memenuhi standar kualitas termasuk ESG itu. Sebelumnya pemerintah mengutamakan partisipasi pihak swasta dalam membangun IKN Nusantara mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan membiayai sekitar 20 persen dari total kebutuhan.
"Kami akan terus bekerja sama dengan otorita IKN, untuk bagaimana bisa menarik investor swasta dalam pendanaan dan pembangunan IKN," ujar Sri.
Menurut Sri Mulyani, ESG itu sesuai dengan visi IKN. Menggemakan pernyataan Presiden Jokowi, dia menyebut IKN tidak sekadar memindahkan tetapi menjadi cara hidup baru termasuk dari sisi aspek green-nya.
Rencananya, ESG ini akan diterapkan dalam proyek-proyek infrastruktur Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu seperti PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Angkasa Pura I, dan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Sri menyatakan implementasinya akan membutuhkan kompetensi supaya kepatuhan pada prinsip ini akan ditegakan secara konsisten.
"Ini tentu akan menjadi pegangan dan ketentuan yang makin pasti, pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi terus memenuhi prinsip kualitas yang lebih baik tadi," kata Sri Mulyani.
