Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut: Indonesia Negara yang Berbeda, Bukan Lagi Ecek-Ecek

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di acara Net Zero Summit and B20 Investment Forum Opening Ceremony yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) pada Jumat, 11 November 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center , Kawasan ITDC, Bali. Istimewa.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di acara Net Zero Summit and B20 Investment Forum Opening Ceremony yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) pada Jumat, 11 November 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center , Kawasan ITDC, Bali. Istimewa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia bukan negara ecek-ecek. Artinya, Indonesia bukan negara yang tidak bersungguh-sungguh dalam menyusun kebijakan. 

“Indonesia sekarang adalah negara yang berbeda, bukan lagi negara ecek-ecek. Kita memiliki sesuatu, kita memahami tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan generasi masa depan Indonesia,” kata Luhut dalam Bloomberg CEO Forum yang digelar di sela-sela KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat, 11 November 2022, seperti dikutip dari Antara. 

Indonesia, ucap Luhut, memainkan banyak peran di panggung global. Bercerita tentang pertemuannya dengan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Perubahan Iklim, John Kerry, Luhut menyatakan Indonesia bisa menjadi model penanganan dampak perubahan iklim. Caranya melalui sejumlah inisiatif lingkungan yang telah diterapkan di dalam negeri. 

Baca juga: Putin Dipastikan Tak Hadir di KTT G20, Luhut: Kami Menghormati Itu

Misalnya, kata Luhut, restorasi hutan bakau, pengembangan kendaraan listrik, dan konservasi lahan gambut. Selain itu, Indonesia juga tak ingin didikte atau dikontrol negara lain lantaran sudah mengupayakan yang terbaik dalam mengelola negara dengan melibatkan generasi muda dalam penyusunan kebijakan.

Dia yakin Indonesia kedepannya akan menjadi negara yang lebih baik dan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2050. “Saya yakin kita dapat mencapainya selama kita solid,” ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu dalam menjalankan perannya sebagai Presidensi G20 tahun ini, Luhut menekankan Indonesia akan memfasilitasi kepentingan seluruh anggota kelompok tersebut. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan digelar di Bali pada 15-16 November nanti. 

“Itu adalah peran Presiden Joko Widodo untuk menjembatani antara Presiden Ukraina dan Presiden (Rusia) Vladimir Putin, serta memfasilitasi komunikasi antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden (China) Xi Jinping,” kata dia.

ANTARA

Baca: 17 Kepala Negara Terkonfirmasi Hadiri KTT G20, Luhut: Persiapan RI The Best Ever in History

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menlu Retno Ajak Anggota PBB Bangkitkan Kepercayaan, Solidaritas Global

9 jam lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, AS, pada Sabtu, 23 September 2023. ANTARA/HO-Kemlu RI
Menlu Retno Ajak Anggota PBB Bangkitkan Kepercayaan, Solidaritas Global

Menlu Retno menyampaikan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama untuk membangun dan tumbuh.


Disebut Sebagai Jebakan China, Berapa Bunga Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

2 hari lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Disebut Sebagai Jebakan China, Berapa Bunga Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai melenceng dari perencanaan dan memberatkan Indonesia. Berapa bunga pinjaman dari Cina?


Utusan Iklim Cina: Penghapusan Bahan Bakar Fosil Tidak Realistis

2 hari lalu

Para pria berdiri di dekat mobil dekat pembangkit listrik tenaga batu bara di Shanghai, Cina,  21 Oktober 2021. REUTERS/Aly Song
Utusan Iklim Cina: Penghapusan Bahan Bakar Fosil Tidak Realistis

Penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara menyeluruh tidaklah realistis, kata pejabat tinggi iklim Cina.


Jaminan Utang Kereta Cepat Dianggap Jebakan Utang Cina, Juru Bicara Sri Mulyani: Pengkritik Kurang Piknik

2 hari lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Jaminan Utang Kereta Cepat Dianggap Jebakan Utang Cina, Juru Bicara Sri Mulyani: Pengkritik Kurang Piknik

Indonesia dianggap masuk jebakan utang Cina karena tekken jaminan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung, Juru Bicara Sri Mulyani sebut pengkritik kurang


Cerita di Balik Terciptanya Whoosh, Nama Baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung

2 hari lalu

Tiga kandidat logo dengan identitas nama baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung yaitu 'Whoosh' yang dimumkan Tim Panel Sayembara Desain Identitas Jenama Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kredit: Tangakapan layar website KCIC.
Cerita di Balik Terciptanya Whoosh, Nama Baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan asal mula munculnya Whoosh--nama baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung--yang cukup unik. Ini kisahnya.


Tingkatkan Kesadaran Generasi Muda Terhadap Perubahan Iklim

3 hari lalu

Ilustrasi anak muda dan gadget. Shutterstock
Tingkatkan Kesadaran Generasi Muda Terhadap Perubahan Iklim

Generasi muda memiliki potensi dan antusiasme untuk berkontribusi dalam membentuk dunia yang lebih hijau, setara, dan berkelanjutan.


RI Memasuki Tahun Politik, Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya karena Pemilu

3 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan yang dijuluki sebagai Menteri Segalanya ini, bukan hanya sekali merangkap sejumlah jabatan. Sebelumnya Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi pimpinan sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggantikan Edhy Prabowo yang diciduk KPK. REUTERS/Darren Whiteside
RI Memasuki Tahun Politik, Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya karena Pemilu

Menteri Luhut yakin bahwa meskipun Indonesia tengah memasuki tahun politik, realisasi investasi di dalam negeri dapat terus berlangsung.


Anggota DPR Kritik Rencana Ekspor EBT ke Singapura, Perusahaan Luhut Disebut

3 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Anggota DPR Kritik Rencana Ekspor EBT ke Singapura, Perusahaan Luhut Disebut

Mulyanto melanjutkan, saat ini bauran EBT dalam negeri masih jauh dari target. Mengekspor EBT dianggap salah fokus.


Sri Mulyani soal Inflasi di RI: Relatif Rendah tapi Harus Waspada karena Harga Pangan Naik Tajam

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani soal Inflasi di RI: Relatif Rendah tapi Harus Waspada karena Harga Pangan Naik Tajam

Sri Mulyani menyebutkan inflasi Indonesia per Agustus 2023 sekitar 3,3 persen relatif dalam situasi yang moderat rendah tapi harus tetap waspada.


Sawit Watch dan IHCS Gugat Kebijakan Pemutihan 3,3 juta Hektare Lahan Sawit di Kawasan Hutan

4 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Sawit Watch dan IHCS Gugat Kebijakan Pemutihan 3,3 juta Hektare Lahan Sawit di Kawasan Hutan

Sawit Watch dan Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS) menggugat aturan pemutihaan 3,3 juta hektare lahan sawit di kawasan hutan.