Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peralihan TV Digital Jalan Terus, Kominfo Siap Hadapi Gugatan Hary Tanoe

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ilustrasi untuk Analog Switch Off yang sudah dimulai di delapan wilayah pertama di Indonesia per Sabtu 30 April 2022. ASO ditandai dengan dihentikannya siaran TV Analog untuk bermigrasi ke teknologi siaran TV digital. ISTIMEWA
Ilustrasi untuk Analog Switch Off yang sudah dimulai di delapan wilayah pertama di Indonesia per Sabtu 30 April 2022. ASO ditandai dengan dihentikannya siaran TV Analog untuk bermigrasi ke teknologi siaran TV digital. ISTIMEWA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika disingkat Kominfo menyatakan bahwa tetap melakukan analog switch-off atau ASO, bagian dari tahapan beralih ke TV digital, walau ada stasiun televisi yang keberatan dan mengajukan gugatan hukum.

"Tidak ada masalah yang mau menggugat karena mereka juga punya hak hukum untuk melakukan itu," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kandon, Senin, 7 November 2022.

Selain itu, Usman menyatakan bahwa pemerintah siap menghadapi segela gugatan hukum yang dilayangkan terkait dengan kebijakan analog switch-off.

Baca juga : Begini Cara Cek Apakah TV di Rumah Anda Sudah TV Digital atau Belum  

Sebelumnya, pada Rabu pekan lalu, Kominfo resmi menghentikan seluruh siaran televisi analogi di wilayah Jabodetabek serta 222 kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Kominfo dengan merujuk pada Pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja. UU tersebut mewajibakan pemerintah untuk mengalihkan siaran televisi dari analog ke digital paling lambat per 2 November 2022.

Menanggapi kebijakan tersebut, Komisaris Utama PT Media Nusantara Citra Tbk, Hary Tanoesoedibjo, mengajukan keberatan. Dalam akun Instagramnya, Hary Tanoe menyatakan bahwa dari sisi hukum kebijakan tersebut ada yang ganjal karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU Cipta Kerja mengharuskan pemerintah tidak membuat kebijakan strategid dan berdampak luas bagi masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam laporan Koran Tempo, Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution, mengakui keberatan yang diajukan oleh Hary Tanoe. Selain karena pertimbangan putusan uji formil UU CIpta Kerja, ia mengkalaim bahwa masyarakat belum siap beralih ke siaran digital sepenuhnya. 

"Pada masa pandemi, pendapatan stasiun televisi berkurang sehingga masih bersusah payah membangun infrastruktur TV digital dengan biaya miliaran," kata Syafril.

EIBEN HEIZIER
Baca juga : TV Digital Ditemukan Orang Korea, Berawal dari Persaingan Amerika-Jepang

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Aset Donald Trump di Indonesia, Punya Usaha di Lido

8 jam lalu

Daftar Aset Donald Trump di Indonesia, Punya Usaha di Lido

Calon presiden AS, Donald Trump, memiliki sejumlah aset di Indonesia. Apa saja dan di mana saja aset tersebut berada?


Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

22 jam lalu

Lumpur bekas cut and fill proyek PDN Kominfo mencemari Pantai Teluk Mata Ikan, di Nongsa Batam, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

Pelaku pariwisata destinasi Pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kota Batam mengeluhkan dampak lingkungan dari pembangunan proyek Kominfo


Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

1 hari lalu

Diskusi publik implementasi UU ITE di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Foto: Istimewa
Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

emerintah mengklaim perubahan kedua UU ITE kini menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang digital.


Hary Tanoe Borong 102 Juta Saham MNC Asia Holding, Kenapa?

4 hari lalu

Hary Tanoesoedibjo. TEMPO/Dasril Roszandi
Hary Tanoe Borong 102 Juta Saham MNC Asia Holding, Kenapa?

Hary Tanoesoedibjo memborong sebanyak 102 juta saham atau 0,12 persen dari total saham PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).


Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

5 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Adam Deni Gearaka menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Selebgram Adam Deni Gearaka dituntut pidana 1 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait pembungkaman atau suap Rp30 miliar.  ANTARA /Reno Esnir
Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua UU ITE. Ada temun 70 persen kasus asimetri


Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

5 hari lalu

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. ANTARA/Livia Kristianti
Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

Setelah pemulihan jangka pendek dan menengah, Kominfo mencanangkan audit keamanan PDNS, maksimal hingga November 2024.


Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

6 hari lalu

Massa Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

Sekelompok massa dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Rabu 10 Juli 2024.


Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS

7 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara peresmian TikTok | PosAja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS

Erick Thohir menanggapi dampak fenomena serangan siber ransomware hingga Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.


Terjerat Kasus Investasi Ilegal, Kominfo Akui Blokir Sosial Media Influencer Ahmad Rafif Sejak Jumat

9 hari lalu

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers
Terjerat Kasus Investasi Ilegal, Kominfo Akui Blokir Sosial Media Influencer Ahmad Rafif Sejak Jumat

Kementerian Kominfo mengonfirmasi telah memblokir akun Instagram milik influencer Ahmad Rafif Raya usai terjerat kasus investasi ilegal Rp 71 miliar. Akun dengan username @rafifraya itu diblokir sejak Jumat, 5 Juli 2024.


Alasan Haris Azhar, Aulia Postiera, dan Novel Baswedan Menduga Peretasan PDNS Pengalihan Isu Judi Online

9 hari lalu

Novel Baswedan, Aulia Postiera, dan Haris Azhar. Youtube
Alasan Haris Azhar, Aulia Postiera, dan Novel Baswedan Menduga Peretasan PDNS Pengalihan Isu Judi Online

Eks penyidik KPK Aulia Postiera dan aktivis HAM Haris Azhar curiga peretasan PDNS oleh kelompok Brain Chiper pengalihan isu penanganan judi online.