Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serikat Petani Sebut Data Produksi Gabah Tak Sinkron dengan Kondisi di Lapangan

image-gnews
Pekerja memasukkan gabah ke dalam mesin pengeringan di Sentra Penggilingan Padi atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis 21 Juli 2022. Menurut Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso, pihaknya kini memiiki 10 MRMP, salah satunya di Kendal yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pengering yang mampu mengolah gabah dengan kapasitas 120 ton per hari, penggilingan gabah atau 'rice milling unit' (RMU) dengan kapasitas sebesar 6 ton per jam, dan silo sebanyak tiga unit. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pekerja memasukkan gabah ke dalam mesin pengeringan di Sentra Penggilingan Padi atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis 21 Juli 2022. Menurut Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso, pihaknya kini memiiki 10 MRMP, salah satunya di Kendal yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pengering yang mampu mengolah gabah dengan kapasitas 120 ton per hari, penggilingan gabah atau 'rice milling unit' (RMU) dengan kapasitas sebesar 6 ton per jam, dan silo sebanyak tiga unit. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) Mujahid Widian mengatakan meski nilai tukar petani (NTP) naik, pembenahan sektor pertanian Indonesia mendesak dilakukan. Sebab, menurut dia, tantangan yang dihadapi oleh masing-masing subsektor pertanian kian kompleks.

"Harus ada sinkronisasi antara kondisi riil di lapangan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah," ucapnya kepada Tempo pada Ahad, 6 November 2022. 

Salah satu masalah pertanian yang ia soroti adalah situasi yang terjadi pada subsektor tanaman pangan. Pemerintah menyebutkan luas panen dan produksi gabah pada 2022 mengalami kenaikan. Namun, ia menilai, kondisi yang terjadi di tingkat petani bertolak belakang.

Bertentangan dengan klaim pemerintah, kondisi di lapangan menggambarkan bahwa harga gabah dan beras kini terus naik akibat rendahnya produksi pada musim panen sebelumnya. Jika persoalan ini tidak diantisipasi, Mujahid khawatir pemerintah akan salah dalam menghitung stok maupun cadangan pangan nasional.

"Lalu impor akan kembali dilakukan untuk menstabilisasi keadaan. Pada akhirnya kembali lagi petani yang terkena dampaknya, kesejahteraannya," ucap Mujahid. 

Sementara itu untuk tanaman perkebunan, Mujahid menuturkan pemerintah cenderung mengabaikan konsumsi maupun kebutuhan di dalam negeri. Misalnya untuk minyak goreng sawit yang masih menjadi orientasi utama untuk ekspor komoditas tersebut.

Baca: Diperintah Jokowi Cek Stok Beras Nasional, Mentan: Saya Diberi Waktu Satu Minggu

“Upaya untuk mengedepankan kepentingan dalam negeri belum terlihat dari subsektor tanaman perkebunan rakyat," kata dia. 

Ia pun merujuk pada data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional di akhir Oktober hingga awal November ihwal kenaikan harga minyak goreng sawit. Tercatat harga minyak goreng sawit curah naik menjadi Rp14.600 per kilogram. Sejalan dengan itu, harga minyak goreng kemasan juga naik menjadi Rp 20.050 per kilogram. 

"Kita mewanti-wanti jangan sampai terjadi kenaikan harga minyak goreng seperti yang sebelumnya," ucap Mujahid. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, pemerintah harus kembali kepada prinsip-prinsip kedaulatan pangan sebagai dasar perumusan kebijakan pertanian dan pangan di Indonesia. Ia menuturkan kedaulatan pangan sebagai sebuah paradigma pembangunan pertanian dapat mendorong negara menentukan pangannya secara mandiri. 

Kedaulatan meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan untuk menghasilkan pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional. Hal itu selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

Mujahid menilai kedaulatan pangan relevan dengan kekhawatiran pemerintah Indonesia ihwal ancaman krisis pangan global pada 2023. Dengan kedaulatan pangan, menurutnya, kebutuhan nasional dan dalam negeri menjadi prioritas utama. Kepentingan para petani dan masyarakat pedesaan sebagai produsen pangan juga menjadi tak terabaikan. 

Bagi SPI, kata Mujahid, upaya mewujudkan kedaulatan pangan tersebut bisa dilakukan dengan mendorong lahirnya Kawasan Daulat Pangan (KDP) di wilayah-wilayah Indonesia. Melalui KDP, orientasi pemenuhan pangan dapat diubah, yakni pemenuhan kebutuhan pangan di sekitar area ataupun kawasan, bukan untuk ekspor yang hanya menjadi bagian dari rantai pasok global.

“Artinya pangan itu harus terlebih dahulu dipentingkan untuk diri sendiri atau kepentingan domestik, baru setelah itu dapat diberikan ke tempat lain," ucapnya. Kebijakan itu juga akan berpengaruh pada metode produksi, dimana dalam kedaulatan pangan, pertanian yang didorong adalah pertanian agroekologi yang berbasis pada pengetahuan lokal, lingkungan, dan berkelanjutan.

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca: Perpadi Sebut Stok Beras Nasional Masih Banyak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

1 hari lalu

Pekerja memasukkan gabah ke dalam mesin pengeringan di Sentra Penggilingan Padi atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Kendal, Jawa Tengah, Kamis 21 Juli 2022. Menurut Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso, pihaknya kini memiiki 10 MRMP, salah satunya di Kendal yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pengering yang mampu mengolah gabah dengan kapasitas 120 ton per hari, penggilingan gabah atau 'rice milling unit' (RMU) dengan kapasitas sebesar 6 ton per jam, dan silo sebanyak tiga unit. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bulog Terapkan Skema Komersial untuk Penyerapan Gabah dan Beras dari Petani Solo Raya

Pemimpin Cabang Bulog Surakarta Andy Nugroho mengemukakan penyerapan gabah atau beras langsung dari petani dilakukan Bulog sejak awal 2024 dengan menerapkan skema komersial.


Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

8 hari lalu

Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengenakan caping dan jas hujan membawa spanduk saat menggelar aksi di depan Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan enam tuntutan yang diantaranya; menolak keputusan impor beras tahun 2024, Target Cadangan Beras Pemerintah (TCBP) harus berasal dari petani, mencabut UU Cipta Kerja dan mengembalikan pasal - pasal yang berpihak kepada petani. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bulog Dinilai Gagal Serap Gabah Petani, CORE: Cadangan Beras Mayoritas dari Impor

Pengamat pertanian dari CORE menilai Bulog seharusnya menyerap gabah petani saat panen raya untuk menjadi stok penyangga.


Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

10 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

Walhi Jawa Timur mencatat sudah ada puluhan kasus intimidasi dan kriminalisasi oleh PT Bumi Sari terhadap warga Desa Pakel, buntut konflik agraria.


Mendag Zulhas Bantah DPR soal Harga Gabah Murah: Keliru, Gabah Mahal

11 hari lalu

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meninjau ketersediaan stok dan harga beras di Pasar Rawasari, Jakarta, Senin (19 Feb).
Mendag Zulhas Bantah DPR soal Harga Gabah Murah: Keliru, Gabah Mahal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas membantah pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat soal harga gabah yang murah.


Kemendag Sebut Harga Beras dan Cabai Turun, Daging Ayam dan Telur Stabil Tinggi

11 hari lalu

Pedagang tengah mensortir cabai di Pasar Senen, Jakarta, Jumat 9 Juni 2023. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag Isy Karim mengungkapkan sejumlah harga bahan pokok mulai naik menjelang Hari Raya Idul Adha 2023, harga cabai merah keriting naik 9,47 persen menjadi Rp 39.300 per kilogram dan cabai merah besar naik 8,38 persen menjadi Rp 40.100 per kilogram. Cabai rawit merah juga ikut naik 8,25 persen menjadi Rp 44.600 per kilogram. Tempo/Tony Hartawan
Kemendag Sebut Harga Beras dan Cabai Turun, Daging Ayam dan Telur Stabil Tinggi

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim menyatakan bahwa harga cabai dan beras sudah mulai turun. Sedangkan harga daging ayam dan telur masih stabil tinggi.


Kementan Klaim Panen Jagung Melimpah, Tak Perlu Impor

11 hari lalu

'Petani memetik jagung saat panen perdana di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis, 6 Juli 2023. ANTARA/Sakti Karuru
Kementan Klaim Panen Jagung Melimpah, Tak Perlu Impor

Kementan meminta Bulog dan pengusaha membeli hasil panen jagung lokal secara maksimal.


Guru Besar IPB Kritisi Program Pembangunan Pangan Jokowi: Semua Program Itu Gagal, Ini Buktinya

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyirami pohon kelapa genjah yang ditanamnya di lahan pertanian Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022. Pemerintah menargetkan penanaman satu juta batang kelapa genjah di beberapa daerah di Indonesia dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif sebagai upaya membangun ketahanan pangan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Guru Besar IPB Kritisi Program Pembangunan Pangan Jokowi: Semua Program Itu Gagal, Ini Buktinya

Target swasembada padi, jagung, kedelai melalui program UPSUS Pajale, swasembada gula, sebagai program pangan Jokowi. Guru besar IPB sebut gagal semua


Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

12 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Komnas HAM Buka Suara Soal 9 Petani Digunduli karena Kasus Menentang Proyek Bandara IKN

Atas insiden 9 petani digunduli itu, Komnas HAM mendesak Kapolri dan Kapolda Kalimantan Timur melakukan penegakan hukum terhadap oknum kepolisian.


PT Bumisari Bantah Intimidasi dan Aniaya Petani Desa Pakel, Ini Penjelasan Manajemen

13 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
PT Bumisari Bantah Intimidasi dan Aniaya Petani Desa Pakel, Ini Penjelasan Manajemen

Pihak PT Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses menjawab tudingan intimidasi yang dilakukannya terhadap petani di Desa Pakel


Polisi Pulangkan 9 Petani Penolak Bandara IKN, Polda Kaltim: Proses Hukum Tetap Berjalan

13 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Polisi Pulangkan 9 Petani Penolak Bandara IKN, Polda Kaltim: Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi akhirnya memulangkan sembilan petani yang ditahan akibat diduga mengancam pekerja pembangunan Bandara VIP di kawasan IKN.