Kemnaker Periksa Waroeng SS, Gaji Karyawan Penerima BSU Tidak Jadi Dipotong

Waroeng SS di Yogya. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta -Tim Pengawas Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah menindaklanjuti laporan pemotongan gaji bagi pekerja Waroeng SS yang mendapatkan Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah (BSU) 2022. 

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan pihak Waroeng SS telah mencabut surat Direktur Waroeng SS ihwal penyikapan BSU atas karyawannya di seluruh Indonesia. 

"Sehingga rencana pengurangan gaji sebesar Rp300 ribu per bulan tidak jadi dilaksanakan bagi penerima BSU," tuturnya dalam keterangan resmi pada Kamis, 3 November 2022. 

Keputusan itu, kata Haiyani, dilakukan perusahaan setelah pemeriksaan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kadisnaker DIY) hari ini, 3 November 2022. Direktur Waroeng SS hadir dan diterima oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Pertemuan itu juga dimediasi oleh Mediator Hubungan Industrial. 

"Permasalahan ini sejak awal terus dipantau Kemnaker melalui Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial bersama-sama dengan Disnakertrans DIY," kata Haiyani. 

Adapun pemeriksaan terhadap Direktur Waroeng SS telah dilakukan sejak Senin, 31 Oktober 2022. Ia mengatakan pemeriksaan yang dilakukan atas kasus itu merupakan hal penting untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

“Alhamdulilah Direktur WSS setelah diperiksa dan diberikan penjelasan, akhirnya secara sadar membatalkan rencana pengurangan upah bagi pekerja penerima BSU," ucapnya.

Haiyani memastikan permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik. Menurutnya, perusahaan telah memahami, sepakat, dan berkomitmen untuk tidak akan memotong gaji bagi pekerja yang menerima BSU. 

Kemnaker menyatakan akan terus mendorong semua pihak untuk melakukan dialog sosial apabila terjadi persoalan dan permasalahan di perusahaan, termasuk perihal BSU. Persoalan yang terjadi di Waroeng SS, kata dia, hendaknya menjadi pelajaran semua pihak sehingga kejadian serupa tidak terulang.

Dia mengimbau kepada perusahaan untuk selalu berkomunikasi dengan disnaker atau Kemnaker secara intens untuk mencegah dan menangani potensi permasalahan ketenagakerjaan. Sebab, pencegahan lebih utama daripada menangani masalah yang timbul. Ia berharap perusahaan melakukan proses kerja sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak ada keputusan yang merugikan pihak manapun.

Haiyani menjelaskan BSU adalah bantuan pemerintah yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli bagi pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga. Ketentuan dan persyaratan BSU telah diatur melalui Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

“BSU ini juga salah satu apresiasi pemerintah kepada pekerja dan pengusaha yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Baca Juga: Menaker Sebut Sedang Usut Dugaan Pemotongan BSU oleh Waroeng SS

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Iklan Lowongan Kerja di Dark Web Tawarkan Gaji hingga Rp 279,9 Juta untuk Profesional IT

2 hari lalu

Iklan Lowongan Kerja di Dark Web Tawarkan Gaji hingga Rp 279,9 Juta untuk Profesional IT

Tim Kaspersky Digital Footprint Intelligence (DFI) mempelajari pasar lowongan kerja di dark web.


Kompol D Ditahan Karena Berselingkuh dan Sedan Audi A6 yang Jadi Sorotan, Simak Besaran Gaji Kompol

2 hari lalu

Kompol D Ditahan Karena Berselingkuh dan Sedan Audi A6 yang Jadi Sorotan, Simak Besaran Gaji Kompol

Perselingkuhan Kompol D dengan Nur penumpang sedan Audi A6 terkuak setelah kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswi di Cianjur.


Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

3 hari lalu

Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Apa Saja Tugasnya Menurut UU IKN?

Dengan gaji yang cukup besar, apa saja tugas Kepala Otorita IKN menurut UU IKN?


Jokowi Teken Perpres Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta dengan Dana Operasional Rp178 Juta

3 hari lalu

Jokowi Teken Perpres Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta dengan Dana Operasional Rp178 Juta

Jokowi baru saja meneken Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

5 hari lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

6 hari lalu

Videonya Viral, Pekerja Migran di Arab yang Minta Pulang Diamankan Pemerintah

Kemnaker dan KBRI Riyadh mengamankan pekerja migran Indonesia (PMI) Siti Kurmeisa yang videonya minta dipulangkan viral di media sosial.


Mengapa Uang Cepat Habis? Begini Kata Pakar Marketing

6 hari lalu

Mengapa Uang Cepat Habis? Begini Kata Pakar Marketing

Pakar marketing Tung Desem Waringin menjelaskan mengapa seringkali uang orang-orang gampang habis. Menurutnya, ini ada kaitan dengan cara kerja otak ketika menerima uang.


Krisis Ekonomi, Amerika Bantu Bayar Gaji Tentara Lebanon

8 hari lalu

Krisis Ekonomi, Amerika Bantu Bayar Gaji Tentara Lebanon

Uang bantuan dari Amerika akan diberikan lewat program PBB setelah krisis mata uang di Lebanon menggerus gaji yang diterima tentara Lebanon


Ketahui Perbedaan Antara Gaji Pokok, Gaji Kotor, dan Gaji Bersih

9 hari lalu

Ketahui Perbedaan Antara Gaji Pokok, Gaji Kotor, dan Gaji Bersih

Dalam dunia kerja, istilah seperti gaji pokok, gaji bersih, dan gaji kotor merupakan istilah yang umum. Ketiga istilah tersebut punya perbedaan.


Apakah yang Anda Dapatkan Gaji atau Upah? Ini Penjelasannya

9 hari lalu

Apakah yang Anda Dapatkan Gaji atau Upah? Ini Penjelasannya

Dalam dunia kerja, istilah seperti gaji dan upah merupakan istilah yang umum dan banyak digunakan. Ternyata keduanya berbeda penerapannya.