TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kabar maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri padat karya. Dia pun memastikan, APBN akan mengambil peran meredam permasalahan itu.
Sri Mulyani mengatakan, untuk mengantisipasi permasalahan PHK akibat lesunya perekonomian global itu, Kemenkeu akan memanfaatkan ruang fiskal tahun ini yang tersisa. Menurutnya belanja negara masih banyak yang bisa dikerahkan dua bulan terakhir ini.
"Alokasi belanja negara yang diperkirakan akan meningkat cukup pesat pada 2 bulan terkahir. Ini tentu akan meningkatkan kemampuan perekonomian untuk bisa menahan gejolak," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers KSSK, Kamis, 3 November 2022.
Baca: Serapan Belanja Daerah 53,4 Persen, Sri Mulyani Minta Pemda Juga Berinovasi
Sri Mulyani mengatakan, belanja negara yang masih tersisa Rp 1.200 triliun akan dimanfaatkan untuk keperluan pemberian bantuan sosial. Dia mengatakan, alokasi dapat berupa berbentuk subsidi upah lagi atau program bansos lain yang tengah berjalan.
"Jadi ini diharapkan akan memberikan tambahan bantalan sosial bagi masyarakat kita. Nanti akan kita lihat berapa masih banyak space yang akan diakselerasi di dalam pembayaran berbagai bantuan sosial," ujar Sri Mulyani.
Selain bansos, Sri Mulyani mengatakan, APBN juga diarahkan memberikan stimulus terhadap iklim bisnis berbagai sektor industri. Stimulus ini katanya masih mengacu pada program-program yang tercakup dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Umpamanya dengan berbagai kementerian lembaga untuk memulihkan kembali sektor pariwiasata. Untuk sektor manufaktur berbagai stimulus yang selama ini diberikan supaya mereka pulih kembali juga terus ditingkatnkan," kata dia.
Menurutnya, dengan memanfaatkan belanja APBN, khususnya belanja pemerintah pusat yang besarannya masih sektitar 40 persen dari total alokasi yang dianggarkan pada tahun ini masih akan memiliki daya dukung untuk mendorong agregat permintaan secara signifikan.
"Ini sifatnya sangat kuat. Tadi saya samapikan secara pusat saja akan ada 40 persen dari alokasi anggaran yang akan dieksekusi kuartal terakhir ini, dan itu berarti aka menambah agregat demand yang sangat signfikan," tuturnya.
Untuk 2023, dia menekankan, pemerintah dan DPR juga telah menyepakati postur APBN yang masih mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional. Diantaranya dengan adanya ruang fiskal untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur priortas, program bansos, serta berbagai insentif fiskal.
Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB) Yan Mei mengungkapkan telah menerima laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) di 14 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sejak dua pekan lalu, karyawan yang terkena PHK mencapai 64 ribu pekerja dari 124 perusahaan.
"Situasi ini bagi kami lebih parah daripada Covid-19. Kalau waktu Covid-19, kita tahu masalahnya hanya tidak bisa kirim tapi market-nya ada. Sedangkan kali ini market tidak bisa diprediksi," ucapnya dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 2 November 2022.
Ia menjelaskan PHK terjadi lantaran adanya penurunan daya beli konsumen, khususnya di negara-negara tujuan ekspor terbesar seperti Amerika Serikat dan Eropa. Yan Mei bercerita, di pabriknya sendiri yang terletak di Kabupaten Bogor, terjadi penurunan pesanan sejak April 2022 hingga 50 persen.
Hingga kini, tuturnya, sudah ada 18 perusahaan tekstil yang tutup yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 9.500 karyawan. Angka itu diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan laporan-laporan baru yang masuk.
Baca: Sri Mulyani Sebut Belanja Negara 1.200 T Belum Terserap, Ekonom Ingatkan Modus Perjalanan Dinas
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
