Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan dana sekitar Rp 1.200 triliun dalam APBN untuk belanja negara belum terserap. Bendahara negara itu pun memastikan pemerintah akan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja di sisa tahun ini.
"Ini sangat besar uangnya dan kalau mungkin kami bisa eksekusi semua," ucap Sri Mulyani dalam Seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko di Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022.
Anggaran lebih dari seribu triliun tersebut merupakan sisa belanja negara yang belum terserap selama Januari hingga September 2022. Adapun total belanja negara yang dianggarkan dalam APBN tahun ini adalah Rp 3.106,4 triliun.
Dengan demikian, dana belanja yang telah terealisasi sebesar Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 persen. Seluruh dana yang harus dibelanjakan itu pun tersebar di seluruh kementerian, lembaga, maupun daerah.
Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan dana untuk APBN pada 2023 dengan asumsi yang juga telah ditetapkan. Namun, ia mengakui dunia bergerak secara luar biasa sehingga asumsi makro dalam APBN tidak bisa sesuai dengan yang telah direncanakan.
"Jadi selama pandemi ini kita belajar sangat banyak, APBN dibuat fleksibel dan responsif karena memang begitu banyak kejutan dan perubahan yang terjadi," tuturnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengimbuhkan sisa anggaran sekitar Rp 1.200 triliun yang harus dibelanjakan tersebut akan dipastikan tetap berkualitas. Meski demikian, ia memastikan Kemenkeu tidak memaksa seluruhnya harus teralisasi.
“Kita tidak memaksa harus diserap, justru kita ingin pastikan belanja negara harus berkualitas, memang menantang untuk membelanjakan Rp 1.200 triliun dalam tiga bulan dan kita masih memiliki waktu di Oktober, November, dan Desember,” kata Febrio.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
