Kemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T

Plang penyitaan terpasang di Klub Golf Bogor Raya milik PT Bogor Raya Development pada Rabu, 22 Juni 2022. Meski telah disita Satgas BLBI, Mahfuf MD menyebut Bogor Raya Development menampung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga aset tersebut diperbolehkan untuk terus beroperasi. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Purnama T Sianturi menyebut pihaknya telah menyelesaikan piutang eks obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp28,85 triliun sampai 27 Oktober 2022.

"Nilai aset yang sudah diselesaikan Satuan Tugas BLBI per hari ini di catatan kami capai Rp28,85 triliun yang berasal dari cash, penetapan status penggunaan, hibah, dan penyaluran PMN (penyertaan modal negara)," katanya dalam media briefing Kemenkeu yang dipantau di Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022.

Baca: Kemenkeu Kantongi Daftar Aset BLBI di Luar Negeri, Ada Obligor yang Beralih Kewarganegaraan

Adapun aset yang pengelolaannya telah berada di bawah pemerintah dimanfaatkan melalui berbagai cara, antara lain penjualan melalui lelang, hibah, dan dijadikan PMN.

"Kalau data kita, kita hibahkan ke pemerintah daerah, misalnya ke Pemerintah Kota Bogor itu ada tanah hasil lelang eks obligor BLBI mencapai enam hektare lebih," katanya.

Beberapa aset pun dijual melalui lelang, tapi aset yang saat ini masih belum diminati pasar akan terus dijual melalui perhelatan lelang lainnya.

"Jika tidak laku, ada bentuk pengelolaan lain yang diperbolehkan ketentuan sehingga tidak hanya lelang, tapi yang penting, hak negara atas BLBI kembali," katanya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara yang juga telah menyebutkan terkait alternatif-alternatif yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurus piutang negara.

Adapun sebelumnya Satgas BLBI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II menyita aset obligor Trijono Gondokusumo untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada negara senilai Rp5,38 triliun.

Baca: Satgas BLBI Akui Kesulitan Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,4 Triliun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

1 hari lalu

Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan surat penyitaan Satgas BLBI atas tanah PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE).


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

1 hari lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Insentif Pajak untuk Energi Hijau

2 hari lalu

Insentif Pajak untuk Energi Hijau

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk menanggulangi perubahan iklim.


Desain APBN 2023, Kemenkeu: Kesehatan Prioritas Diperkuat

4 hari lalu

Desain APBN 2023, Kemenkeu: Kesehatan Prioritas Diperkuat

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjabarkan desain APBN 2023


Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

4 hari lalu

Soal Kendaraan Listrik, Kemenkeu: Bagian dari Transformasi Industri

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri.


Peminat Tinggi, Kuota SBN Seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 Ditambah Jadi Rp 15 Triliun

4 hari lalu

Peminat Tinggi, Kuota SBN Seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 Ditambah Jadi Rp 15 Triliun

Kemenkeu menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 menjadi sebesar Rp 15 triliun.


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

7 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Capaian Lelang DJKN 2022 Melebihi Target: Besi Tua dan Kebun Sawit Paling Laris Manis

11 hari lalu

Capaian Lelang DJKN 2022 Melebihi Target: Besi Tua dan Kebun Sawit Paling Laris Manis

DJKN Kementerian Keuangan melaporkan capaian lelang pada tahun 2022 melebihi target. Barang paling laris manis dalam lelang adalah besi tua.


Dua Alasan Kemenkeu Naikkan Subsidi Energi Menjadi Rp 551 Triliun

15 hari lalu

Dua Alasan Kemenkeu Naikkan Subsidi Energi Menjadi Rp 551 Triliun

Kemenkeu mengatakan keputusan pemerintah untuk menaikkan subsidi energi menjadi Rp551 triliun.


Kemenkeu Sebut Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Ketimpangan Menurun

15 hari lalu

Kemenkeu Sebut Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Ketimpangan Menurun

Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 juga meningkat sebesar 5,95 persen menjadi Rp 535.547 dari sebelumnya Rp 505.468 pada Maret 2022.