Sosialisasi UU Perlindungan Data Pribadi, Kadin: Harus Dipahami Seluruh Pengusaha

Logo Kadin. Diambil dari kadin.id

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan sosialisasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). 

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Kadin Indonesia, Firlie H. Ganinduto mengatakan pihaknya wajib mensosialisasikan UU PDP. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan pelaku industri. Sehingga, dapat siap untuk mengimplementasikan UU PDP.

“Sebagai payung organisasi dunia usaha di Indonesia dan mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman UU PDP," kata Firlie dalam keterangan tertulis pada Jumat, 28 Oktober 2022. 

Hal tersebut lantaran UU PDP berlaku pada hampir seluruh sektor usaha di Indonesia, seperti sektor digital, fintech, e-commerce, kesehatan, rumah sakit, asuransi, pendanaan, leasing, transportasi, outsourcing hingga public accountant.

Baca: Kadin Bentuk Pokja IKN, Ketuanya Bos Ciputra Group

Di sisi lain, menurut dia, aturan baru tersebut turut membantu terbukanya lapangan pekerjaan baru dan profesi baru seperti data protection officer. Firlie pun berharap UU PDP dapat memunculkan kesadaran bagi perusahaan untuk memperkuat keamanannya, terutama bagian cyber security perusahaan. 

Jika dibandingkan dengan negara lain, menurutnya, UU PDP di Indonesia merupakan salah satu perundang undangan yang terbaik. Sebab ia menilai UU PDP di Indonesia cukup adil karena sesuai dengan tingkatan sanksinya. 

Kadin Indonesia akan mengawal pembentukan lembaga otoritas terkait UU PDP itu selama enam bulan sampai dua tahun mendatang hingga aturan dapat diimplementasikan dengan menyeluruh.

Firlie mengungkapkan Kadin Indonesia juga akan terus bekerja sama dengan Kominfo untuk memastikan lembaga baru tersebut sesuai dengan kondisi khusus industri. "Sehingga, tidak terjadi kontradiktif dengan aturan yang ada saat ini," kata dia.

Adapun Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo, Semuel A. Pangerapan mengklaim UU PDP merupakan regulasi primer yang universal bagi Indonesia. Aturan tersebut, tuturnya, demi menjaga perlindungan data pribadi di mana pun masyarakat Indonesia berada. 

Ia menjelaskan data pribadi merupakan sebuah data mengenai orang perseorangan. Data pribadi memiliki identifikasi tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik.

UU PDP sendiri meliputi 18 bab dan 76 pasal. Substasi UU PDP, kata Samuel, mencakup definisi dan ruang lingkup, asas undang undang, jenis data pribadi, dan hak subjek data pribadi. Selain itu juga menyangkut soal pemrosesan data pribadi, prinsip dan dasar pemrosesan data pribadi, joint controller, kewajiban pengendali dan profesor data pribadi. 

UU PDP pun mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, ketentuan pidana, hingga ketentuan peralihan dan penutup. 

Adapun UU PDP diterbitkan lantaran banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan tersebut memicu desakan masyarakat pada pemerintah untuk melakukan perlindungan lebih serius terhadap data pribadi. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca: Tak Ingin Suku Bunga Naik Lagi, Kadin Khawatirkan Pertumbuhan Ekonomi Tertekan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Bakal Kunjungi Indonesia, Direktur Kadin Ukraina: Perdagangan dengan RI Rp 18,7 T Sebelum Perang

4 jam lalu

Bakal Kunjungi Indonesia, Direktur Kadin Ukraina: Perdagangan dengan RI Rp 18,7 T Sebelum Perang

Delegasi Ukraina bakal mengunjungi Indonesia bulan ini.


Delegasi Ukraina Kunjungi Indonesia di Tengah Perang dengan Rusia

5 jam lalu

Delegasi Ukraina Kunjungi Indonesia di Tengah Perang dengan Rusia

Utusan Ukraina akan mengunjungi Indonesia. Perdagangan Indonesia - Ukraina sebelum invasi Rusia mencapai Rp 18 triliun per tahun sebelum perang.


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Undangan Pernikahan Jahat, Gempa

15 jam lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Undangan Pernikahan Jahat, Gempa

Top 3 Tekno Berita Kemarin, Jumat 3 Februari 2023, didominasi artikel cara menghadapi penipuan online modus Undangan Pernikahan.


5 Jurus dari Kominfo Hadapi Penipuan Online Modus Undangan Pernikahan

1 hari lalu

5 Jurus dari Kominfo Hadapi Penipuan Online Modus Undangan Pernikahan

Modus penipuan berbasis digital semakin gencar dilancarkan di dunia maya. Salah satunya dengan menyebarkan undangan pernikahan format file APK.


Kolaborasi dengan Kominfo, Pos Indonesia Tambah 37 Kantor Cabang Pembantu

2 hari lalu

Kolaborasi dengan Kominfo, Pos Indonesia Tambah 37 Kantor Cabang Pembantu

KemenKominfo bertindak sebagai supervisor, sedangkan PT Pos Indonesia yang mengimplementasikan pembangunan LPU.


Terkini Bisnis: Jokowi Berpesan ke Buwas Soal Mafia Beras, 300 Slot Beasiswa S2 dari Kominfo

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Berpesan ke Buwas Soal Mafia Beras, 300 Slot Beasiswa S2 dari Kominfo

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 1 Februari 2023 dimulai Bos Bulog Budi Waseso alias Buwas menemui Jokowi.


Kominfo akan Kembangkan Kampus Politeknik Digital Nasional yang Ada di Yogyakarta

3 hari lalu

Kominfo akan Kembangkan Kampus Politeknik Digital Nasional yang Ada di Yogyakarta

Kominfo memiliki Sekolah Tinggi Multimedia di Yogyakarta yang akan dikembangkan menjadi Politeknik Digital Nasional.


Peningkatan Indeks Literasi Digital Melambat, Tahun 2022 Masih di Level 3,54

3 hari lalu

Peningkatan Indeks Literasi Digital Melambat, Tahun 2022 Masih di Level 3,54

Semuel Abrijadi Pengerapan mengatakan indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih di level sedang.


Kominfo Buka Program Beasiswa S2 Bidang Telekomunikasi dan IT, Kuota 300 Orang

3 hari lalu

Kominfo Buka Program Beasiswa S2 Bidang Telekomunikasi dan IT, Kuota 300 Orang

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo membuka program beasiswa magister atau S2 khusus untuk bidang telekomunikasi dan IT.


Kominfo Punya Pelatihan Khusus Cyber Security untuk Keamanan Infrastruktur Digital

3 hari lalu

Kominfo Punya Pelatihan Khusus Cyber Security untuk Keamanan Infrastruktur Digital

Kominfo memiliki pelatihan khusus mengenai cyber security. Pelatihan itu digelar untuk meningkatkan keamanan infrastruktur digital.