Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ancaman Resesi Global 2023, Sederet Ekonom Minta Pemerintah Tidak Buru-buru soal IKN

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi beristirahat di depan tenda tempatnya berkemah di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Jokowi didampingi Ibu Iriana dan sejumlah menteri akan menghabiskan malam dengan berkemah setelah menggelar ritual Kendi Nusantara. Foto: Laily Rachev/Biro Setpres
Presiden Joko Widodo alias Jokowi beristirahat di depan tenda tempatnya berkemah di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Jokowi didampingi Ibu Iriana dan sejumlah menteri akan menghabiskan malam dengan berkemah setelah menggelar ritual Kendi Nusantara. Foto: Laily Rachev/Biro Setpres
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sederet ekonom menanggapi rencana pemerintah yang terus membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meski ada ancaman resesi global 2023 di depan. Mereka sebagian besar meminta agar pemerintah tak buru-buru soal pembangunan ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Mereka juga menjelaskan alasan mengapa pembangunan IKN itu perlu ditunda hingga menyarankan agar lebih fokus untuk menghadapai ancaman resesi global. Berikut tanggapan beberapa ekonom soal pembangunan IKN di tengah ancaman resesi tahun depan: 

1. Lebih baik fokus pada instabilitas sosial

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri meminta pemerintah tak buru-buru membangun ibu kota baru dan menyarankan agar lebih fokus pada instabilitas sosial. "Bukanlah aib memindahkan ibu kota. Tapi ada masalah mendasar yang kita hadapi adalah sense of urgency-nya. Urgensinya bukan pindah ibu kota,” ujar Faisal kepada Tempo pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Menurut dia, Indonesia akan menghadapi tantang berat, meskipun ada kemungkinan tidak mengalami resesi. Karena, kata dia, berdasarkan pengalaman, menunjukan bahwa jika ekonomi dunia resesi, maka Indonesia tidak. Alasannya, Indonesia keterkaitan dengan ekonomi dunia relatif kecil.

Faisal mencontohkan global financial crisis 2008, saat dunia mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi -1 persen, Indonesia angkanya 4,6 persen, bahkan nomor tiga tertinggi di dunia. Namun, tantangan saat ini sangat berat. Salah satunya nilai rupiah terhadap dolar Amerika melemah—sudah Rp 15.500—efeknya membayar utang dalam mata uang asing ikut naik. 

“Jadi beban utang naik, bunga, belum ditambah cicilan. Cicilan itu bisa dibayar dengan utang lagi, gali lubang tutup lubang, tapi kalau bunga enggak bisa,” ucap Faisal.

Bahkan, dia memprediksi bayar bunganya bisa melonjak lebih dari 20 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat. “Itu sudah berat.” Sehingga, Faisal menambahkan, akan membuat ‘ruang’ bagi masyarakat semakin sedikit. Karena membayar bunga utang itu wajib, jika tidak Indonesia bisa mendapatkan penalty atau hukuman.

Menurut ekonom lulusan Vanderbilt University, Amerika Serikat itu, naiknya suku bunga disebabkan oleh inflasi yang terus naik. Indonesia saat ini, kata dia, sudah hampir 6 persen (5,95 persen), dan akan terus menanjak, bahkan kemungkinan bisa mencapai 7 persen. Faisal menuturkan hal itu disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina yang masih terjadi.

“Sebentar lagi setahun, tahun depan bisa jadi makin mengerikan perangnya, yang menyebabkan ketidakpastian global itu masih sangat tinggi,” tutur Faisal.

Tantangan lainnya, Faisal menyebutkan, climate change yang semakin gila-gilaan. Dampaknya bisa mempengaruhi harga pangan, karena banjir dan kekeringan ekstrem. Produksi pangan turun, bahkan setiap negara mengurangi ekspornya dan menambah pasokan cadangan. 

“Syukur panen beras kita bagus terus nih. Tapi beras bagus, gandumnya gimana, itu makanan pokok kedua setelah beras,” kata Faisal. “Kalau naik semua, ujungnya kan menaikkan suku bunga, suku bunga naik, beban utang nambah lagi.”

Kondisi perusahaan-perusahaan saat ini masih kesulitan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Dia menjelaskan hal itu bisa dilihat dari kondisi penerbangan yang masih jauh dari pulih. Bahkan Faisal menceritakan penerbangan ke Semarang yang sebelumnya belasan kali, kini hanya dua kali satu hari. “Makanya saya kalau keluar kota harus nginep.”

Faisal menjelaskan, dunia usaha belum pulih dan akibatnya penerimaan pajak masih rendah sementara pengeluaran naik terus. ”Pengeluar pajak kan ‘daging’, utang makin membesar, tadi beban utangnya naik,” kata dia.

Angka kemiskinan di Indonesia juga menjadi tantangan. Seingat Faisal, jumlah penduduk dengan pengeluaran per harinya di bawah Rp 35 ribu jumlahnya lebih dari 60 persen, yang merupakan kategori rentan miskin. Berbeda jauh dengan Malaysia yang masyarakat rentan miskinnya hanya 2 persen dan Thailand hanya 6 persen.

Dengan kondisi seperti sekarang ini dan tantangan resesi global, kata Faisal, angka penduduk rentan miskin di Indonesia juga bisa naik menjadi 70 persen. Selain itu, penduduk usia muda 15-24 tahun di Indonesia yang mencari kerjaan tapi tidak dapat angka 17 persen. “Tertinggi di ASEAN,” ucap dia.

Menurut Faisal, semua kondisi yang disebutkan itu merupakan  instabilitas sosial, ditambah lagi jurang kaya miskin semakin melebar. Sehingga dia menyarankan, jika mendapatkan rejeki lebih baik jangan dipakai untuk yang non esensial, tapi ditabung untuk menghadapi kemungkinan yang sudah semakin terang akan terjadi yaitu resesi. “Jadi sosial instability ini bahaya. Kalau enggak (bisa) kolaps,” tutur Faisal.

2. Jangan buru-buru menawarkan ke investor

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menyarankan pemerintah tak terburu-buru membangun IKN, termasuk menawarkannya kepada para investor. Dia menyebut dalam memutuskan investasi, investor perlu mengambil valuasi dari sisi permintaan. 

Walau pemerintah memastikan pada tahap pertama sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) akan berpindah ke IKN, Bhima melihat kepastian mengenai ketersediaan infrastruktur dasar belum terang.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Komitmen sih silakan saja berkomitmen, tapi kan kita lihat yang komitmen besar seperti Soft Bank saja kan mundur. Karena kejelasan penduduk yang akan pindah belum bisa dipastikan," ucap Bhima pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Bhima menyarankan ketimbang membangun IKN, pemerintah lebih dulu memperbaiki fundamental daya saing industri dalam negeri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Apalagi, negara sedang dihadapkan dengan ancaman resesi. 

“Hal itu yang harusnya dibenahi sehingga fundamental kita kuat. IKN enggak menjawab hal yang fundamental itu,” tutur Bhima.

Faisal Basri juga menambahkan perusahaan hanya mau berinvestasi di IKN jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun di ibu kota baru. “Tidak ada perusahaan yang mau merugi. Semua kan tahu baru ekonomis itu kalau penduduk dalam 10 tahun di sana 5 juta, baru ekonomis dan investor asing masuk,” ujar dia kepada Tempo, Kamis, 20 Oktober 2022.

Menurut dia, dengan ketidakjelasan penduduk yang akan menempati IKN membuat investor merasa tidak mendapatkan jaminan. Karena, kata Faisal, jaminan yang paling penting dalam bisnis itu adalah jumlah penduduk. “Kopi Kenangan mana mau ke sana, Starbucks mana mau kalau enggak dipaksa. Memang Tempo mau pindah ke sana?” kata dia.

Tanda-tanda investor ogah menanamkan investasinya di IKN, menurut Faisal, sudah terlihat dari bagaimana CEO Sofbank Masayoshi Son yang mundur dari proyek ini. “Masayoshi bilang pemerintah Indonesia tidak bisa menjamin adanya 5 juta penduduk dalam 10 tahun, quit,” tuturnya.

3. Masalah pembiayaan pembangunan IKN

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai permasalahan IKN tidak terlalu banyak berkaitan dengan ancaman resesi global. Karena menurutnya Indonesia masih relatif bisa bertahan dibandingkan banyak negara lain lantaran memiliki pasar domestik yang besar.

Namun ia melihat masalah IKN terletak pada sisi pembiayaan yang terbatas. "Nah pembiayaan yang terbatas ini artinya dari sisi keberlanjutan pembangunannya menjadi tanda tanya," kata dia. 

Ia meragukan pemerintah dapat merampungkan pembangunan IKN sesuai target pada 2024. Menurutnya, kondisi resesi global hanya akan memperburuk dari sisi potensi pendanaan proyek IKN. Namun sebetulnya tanpa ada resesi global pun, ia menilai peluang pendanaan proyek ibu kota anyar masih terbatas.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad juga mengkhawatirkan hal yang sama. Menurut dia biaya proyek IKN Nusantara akan semakin besar seiring situasi inflasi dan pelemahan rupiah. 

Menurutnya Tauhid, investor akan menunggu lebih lama untuk memantau perkembangan ekonomi global. Calon investor pun akan melihat terlebih dahulu bagaimana realisasi dari pembangunan infrastruktur dasar dan rencana pemerintah memindahkan penduduk ke ibu kota baru. 

"Sebagian besar bahan baku dan teknologi masih impor. Karena inflasi, harganya juga naik. Perlu dihitung berapa kenaikannya?" ucap Tauhid. Terlebih inflasi bahan bangunan dan tenaga kerja, menurutnya, lebih tinggi daripada inflasi umum. 

Ongkos pembangunan proyek IKN ini membutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun. Sebanyak Rp 89,4 akan didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan sisanya, Rp 235,4 triliun direncanakan akan disuntikan oleh investor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. 

Kemudian Rp 123,2 triliun lainnya dari dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tauhid menyarankan agar pemerintah mulai mengerem proyek pembangunan IKN ini. Apalagi jika melihat pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. 

"Keuntungan neraca perdagangan pada September 2022 sebesar US$ 4,99 miliar, menyusut sebanyak US$ 5,71 miliar dibandingkan surplus pada Agustus 2022," kata dia.

KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI

Baca Juga: Ada Ancaman Resesi 2023, Ekonom Ragu-ragu Investor Tertarik Berinvestasi di IKN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

49 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


Serba-serbi Perayaan Tri Hari Suci Paskah di Gereja Katedral Jakarta Hari Ini

54 menit lalu

Umat Katolik mengikuti misa pertama ibadat Jumat Agung pada perayaan Tri Hari Suci Paskah di Gereja Katedral Jakarta, Jumat (29/3/2024). (ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah)
Serba-serbi Perayaan Tri Hari Suci Paskah di Gereja Katedral Jakarta Hari Ini

Gereja Katedral Jakarta mempersiapkan perayaan Tri Hari Suci Paskah dengan dekorasi ruangan yang mengusung adat Betawi dan Dayak.


Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

2 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

7 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Pertumbuhan PDB Diprediksi Meningkat Menjadi 5,7 Persen Tahun Ini

22 jam lalu

Gedung bertingkat di area pusat bisnis Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan defisit APBN 2024 akan melebar ke kisaran 2,8 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini di kisaran 2,29 persen dari produk domestik bruto. TEMPO/Tony Hartawan
Pertumbuhan PDB Diprediksi Meningkat Menjadi 5,7 Persen Tahun Ini

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia diprediksi bakal naik menjadi 5,7 persen tahun ini.


Greenpeace Khawatirkan Kelestarian Pesut, Bekantan, dan Orang Utan Akibat Pembangunan IKN

22 jam lalu

Anggota Komunitas Save Pesut Mahakam Hanson saat melakukan evakuasi bangkai pesut yang ditemukan di Sungai Mahakam, Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, 26 Maret 2017. FIRMAN HIDAYAT/SAPRI MAULANA
Greenpeace Khawatirkan Kelestarian Pesut, Bekantan, dan Orang Utan Akibat Pembangunan IKN

Greenpeace menyatakan pembangunan IKN Nusantara mengancam kelestarian 3 satwa yang sudah kritis, yaitu orang utan, bekantan, dan pesut mahakam.


DPR Setujui RUU DKJ yang Mengantar Jakarta Bukan IKN Lagi, Ini 7 Garis Besarnya

23 jam lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
DPR Setujui RUU DKJ yang Mengantar Jakarta Bukan IKN Lagi, Ini 7 Garis Besarnya

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai undang-undang. Jakarta bukan IKN lagi


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

1 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Otorita IKN Sebut Majelis Adat Dayak Nasional Dukung IKN, Kenali Ikon Panglima-panglima Suku Dayak

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Pimpinan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah (kanan) saat menghadiri acara temu akbar Pasukan Merah TBBR di Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 29 November 2022. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan kepada ribuan prajurit Pasukan Merah TBBR bahwa dukungan masyarakat Suku Dayak sangat dibutuhkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
Otorita IKN Sebut Majelis Adat Dayak Nasional Dukung IKN, Kenali Ikon Panglima-panglima Suku Dayak

Selain itu, suku Dayak juga terkenal dengan panglima perangnya yang memiliki kekuatannya masing-masing.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.