Kominfo Targetkan Lembaga Otoritas PDP Terbentuk 6 Bulan Lagi

Ilustrasi data pribadi (antara/shutterstock)

TEMPO.CO, Jakarta - Usai pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan lembaga otoritas PDP segera terbentuk dalam waktu enam bulan. Lembaga ini bisa di bawah presiden, tetapi bisa juga berupa lembaga yang kewenangannya diberikan ke kementerian/lembaga yang sudah ada.

Adapun saat ini kelembagaan tersebut masih dalam tahap kajian untuk menyiapkan naskah urgensi. “Naskah urgensi ini sebagai dasar sebagai presiden untuk memberikan keputusan dan pertimbangan. Kami menyiapkan beberapa opsi yang nanti akan disampaikan kepada presiden untuk dipilih kira-kira mana," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kemkominfo,Teguh Arifiyadi, Kamis, 27 Oktober 2022.

Teguh mengatakan naskah urgensi ini disusun oleh tim gabungan dari Kominfo, Universitas Padjajaran, dan Universitas Gadjah Mada. Mereka menargetkan naskah urgensi sudah rampung dalam waktu paling lama 4 hingga 6 pekan ke depan. Dengan begitu, keputusan bisa diambil lebih cepat.

Baca: Dirjen Aptika Kominfo Sebut UU PDP Ciptakan Tenaga Kerja Baru

“Tapi kalaupun keputusan tidak bisa lebih cepat, yang jelas kelembagaan ini sudah terbentuk dalam waktu 6 bulan. Karena nanti otoritas ini yang akan menyiapkan Peraturan Pemerintahnya. Jadi, bukan dari Komifo,” ujar Teguh.

Ihwal peran, sebelumnya Teguh pernah mengatakan bahwa lembaga otoritas PDP bertugas mengawasi pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Baik dari pemerintah maupun swasta. Tujuannya agar pengelolaan data pribadi tersebut sesuai dengan kriteria dalam UU PDP.

“Berdasarkan tugas tersebut, maka otoritas PDP dituntut untuk independen, baik dari sisi badan hukum maupun fungsinya,” kata Teguh pada 22 Oktober 2022, dikutip dari situsweb Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo.

Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, sebelumnya menyoroti topik kebocoran data. Ia mengharapkan UU PDP ini dapat mengurangi kebocoran data karena ancaman sanksi yang jelas bagi pengelola data. 

Menurut Alfons, keberadaan UU PDP tidak akan mengurangi aksi peretasan secara langsung karena sebelum UU PDP pun sebenarnya peretas sudah melanggar hukum dan dapat dihukum berat sesuai kesalahannya tanpa UU PDP.

“Peretas yang menjalankan aktivitasnya semuanya tahu tindakannya melanggar hukum dan jika tertangkap konsekuensi hukum menanti mereka,” kata Alfons dalam keterangan resmi, Rabu, 21 September 2022. 

Dengan adanya UU PDP ini, Alfons berharap pengelola data bisa lebih peduli dan baik dalam mengelola datanya. Kunci hal tersebut ada di lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pengelolaan data pribadi ini.

RIRI RAHAYU | MARIA FRANSISCA

Baca juga: Panjang Fiber Optik RI 460 Ribu Kilometer, Johnny Plate: Setara 11 Kali Melingkari Bumi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Top 3 Tekno Berita Kemarin: Undangan Pernikahan Jahat, Gempa

15 jam lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Undangan Pernikahan Jahat, Gempa

Top 3 Tekno Berita Kemarin, Jumat 3 Februari 2023, didominasi artikel cara menghadapi penipuan online modus Undangan Pernikahan.


5 Jurus dari Kominfo Hadapi Penipuan Online Modus Undangan Pernikahan

1 hari lalu

5 Jurus dari Kominfo Hadapi Penipuan Online Modus Undangan Pernikahan

Modus penipuan berbasis digital semakin gencar dilancarkan di dunia maya. Salah satunya dengan menyebarkan undangan pernikahan format file APK.


Kolaborasi dengan Kominfo, Pos Indonesia Tambah 37 Kantor Cabang Pembantu

2 hari lalu

Kolaborasi dengan Kominfo, Pos Indonesia Tambah 37 Kantor Cabang Pembantu

KemenKominfo bertindak sebagai supervisor, sedangkan PT Pos Indonesia yang mengimplementasikan pembangunan LPU.


Terkini Bisnis: Jokowi Berpesan ke Buwas Soal Mafia Beras, 300 Slot Beasiswa S2 dari Kominfo

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Berpesan ke Buwas Soal Mafia Beras, 300 Slot Beasiswa S2 dari Kominfo

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 1 Februari 2023 dimulai Bos Bulog Budi Waseso alias Buwas menemui Jokowi.


Kominfo akan Kembangkan Kampus Politeknik Digital Nasional yang Ada di Yogyakarta

3 hari lalu

Kominfo akan Kembangkan Kampus Politeknik Digital Nasional yang Ada di Yogyakarta

Kominfo memiliki Sekolah Tinggi Multimedia di Yogyakarta yang akan dikembangkan menjadi Politeknik Digital Nasional.


Peningkatan Indeks Literasi Digital Melambat, Tahun 2022 Masih di Level 3,54

3 hari lalu

Peningkatan Indeks Literasi Digital Melambat, Tahun 2022 Masih di Level 3,54

Semuel Abrijadi Pengerapan mengatakan indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih di level sedang.


Kominfo Buka Program Beasiswa S2 Bidang Telekomunikasi dan IT, Kuota 300 Orang

3 hari lalu

Kominfo Buka Program Beasiswa S2 Bidang Telekomunikasi dan IT, Kuota 300 Orang

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo membuka program beasiswa magister atau S2 khusus untuk bidang telekomunikasi dan IT.


Kominfo Punya Pelatihan Khusus Cyber Security untuk Keamanan Infrastruktur Digital

3 hari lalu

Kominfo Punya Pelatihan Khusus Cyber Security untuk Keamanan Infrastruktur Digital

Kominfo memiliki pelatihan khusus mengenai cyber security. Pelatihan itu digelar untuk meningkatkan keamanan infrastruktur digital.


Tidak Ada Sinyal? Ini Cara Cek Sinyal TV Digital dengan Mudah

3 hari lalu

Tidak Ada Sinyal? Ini Cara Cek Sinyal TV Digital dengan Mudah

Penggunaan STB bisa menjadi solusi untuk bermigrasi ke siaran TV Digital. Namun, Anda juga perlu melakukan cek sinyal untuk menjangkau siaran lain.


Kominfo Buka Beasiswa Pelatihan Talenta Digital, Cek 8 Programnya

3 hari lalu

Kominfo Buka Beasiswa Pelatihan Talenta Digital, Cek 8 Programnya

Kominfo kembali menyiapkan talenta digital yang berkompeten dan unggul lewat program pelatihan pengembangan kompetensi Digital Talent Scholarship.