TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan keberadaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat mendukung target net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon pada 2060. Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama BRIN, Suparman, menuturkan ada beberapa tempat di Indonesia yang layak menjadi tempat pengembangan energi tersebut.
"Walau kita di ring of fire, ada beberapa tempat yang layak. Artinya memenuhi persyaratan Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir),” ujar Suparman dalam webinar Kesiapan Energi Terbarukan dan Nuklir dalam Mendukung Pencapaian Net Zero Emission, Senin, 24 Oktober 2022.
Wilayah-wilayah tersebut adalah Jepara, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Selain itu, sejumlah lokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pun berpotensi sebagai lokasi pengembangan.
"Di NTB, walaupun sering gempa, sebenarnya waktu kami survei ada beberapa tempat yang aman,” kata Suparman.
Suparman melanjutkan, tapak nuklir dan sumber daya manusia Indonesia sejatinya sudah siap. Hanya, kata dia, pengembangan nuklir nasional masih lemah lantaran pemerintah belum memiliki kebijakan yang pasti tentang pembangunan PLTN.
Saat ini, ia menganggap Indonesia masih berada di tahap pertama untuk pengembangan pembangkit listrik tersebut. “Kita belum ada keputusan dari pemerintah, apakah mau membangun PLTN atau tidak,” kata dia.
Baca juga: Transisi Energi Butuh Dana USD 1 Triliun, dari Mana Sumbernya?
Jika sudah ada keputusan, Suparman melanjutkan, pemerintah akan membentuk Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO). Institusi ini akan berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap program PLTN di Indonesia.
“Selama NEPIO belum ada atau belum berfungi, masih sulit untuk melangkah ke tahap kedua,” tutur Suparman.
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk mengejar target transisi energi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mulai melakukan pensiun dini terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Kami juga mencoba bisa melakukan retaiment PLTU secara bertahap. Dengan upaya retaiment, diharapkan pembakit EBT bisa lebih masuk,” ujar Feby, kemarin.
Sementara soal nuklir—yang disebut berperan penting dalam transisi energi—Feby mengatakan masih ada sejumlah hal yang harus ditangani dengan baik. “Kita dihadapkan dengan bagaimana keamanan nuklir, dan masalah teknis lainnya yang harus terjawab dengan baik,” kata Feby.
Baca juga: Pakar UGM Pesimistis PLTU Bakal Pensiun Dini, Ini Sebabnya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
