TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menanggapi soal tawaran insentif pemerintah kepada investor untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut dia, perusahaan hanya mau berinvestasi jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun di ibu kota baru yang letaknya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Tidak ada perusahaan yang mau merugi. Semua kan tahu baru ekonomis itu kalau penduduk dalam 10 tahun di sana 5 juta, baru ekonomis dan investor asing masuk,” ujar dia kepada Tempo, Kamis, 20 Oktober 2022.
Menurut dia, dengan ketidakjelasan penduduk yang akan menempati IKN membuat investor merasa tidak mendapatkan jaminan. Karena, kata Faisal, jaminan yang paling penting dalam bisnis itu adalah jumlah penduduk. “Kopi Kenangan mana mau ke sana, Starbucks mana mau kalau enggak dipaksa. Memang Tempo mau pindah ke sana?” kata dia.
Baca: Jokowi Obral Insentif di Proyek IKN, Ekonom Ungkap Kebutuhan Investor Bukan Diskon Pajak
Faisal juga menyebutkan, jika 60 ribu pegawai negeri sipil (PNS) yang dipindahkan ke IKN, pemerintah tidak perlu membuat hotel di sana. Begitu juga jika hanya PNS yang diproyeksikan akan tinggal di Penajam Paser Utara, ia mengusulkan setiap kali ada rapat digelar di hotel saja karena tidak masuk skala ekonominya. “Biar sekalian tambah rusak.”
Tanda-tanda investor ogah menanamkan investasinya di IKN, menurut Faisal, sudah terlihat dari bagaimana CEO Sofbank Masayoshi Son yang mundur dari proyek ini. “Masayoshi bilang pemerintah Indonesia tidak bisa menjamin adanya 5 juta penduduk dalam 10 tahun, quit,” tuturnya.
Ekonom lulusan Vanderbilt University, Amerika Serikat itu menyatakan soal syarat investor ingin 5 juta penduduk dalam 10 tahun di IKN itu sebetulnya diceritakan oleh salah satu pejabat di Kementerian BUMN. Pejabat tersebut, menurut Faisal, telah membaca syarat dan ketentuan yang disampaikan dari Softbank sebelumnya.
“Itu info saya dapat dari mereka. Masa saya ngarang-ngarang, Insya Allah saya enggak pernah ngarang. Kenapa dia mau ketemu saya? Karena dia tahu, saya akan menyampaikan yang dia ceritain itu ke publik,” ucap Faisal. “Tidak akan ada bank yang mau membiayai perusahaan untuk ekspansi ke ibu kota baru.”
Sebelumnya, pemerntah menyatakan bakal memberikan relaksasi atau insentif hingga kemudahan izin untuk menarik minat para investor IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah yang di dalamnya akan memuat relaksasi-relaksasi investasi tersebut.
Bambang mencontohkan salah satu insentif yang sedang digodok adalah tax holiday. Pemerintah, kata dia, berencana memberikan tax holiday selama 30 tahun pada tahap awal untuk investor yang berinvestasi di sektor infrastruktur dan layanan umum dengan minimal Rp 10 miliar.
“Tiga puluh tahun ini lebih panjang dari daerah lain. Itu salah satu contoh,” ujar Bambang.
Selanjutnya: Tax holiday akan diberikan kepada investor yang...
