Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Transformasi Digital Bagi Masyarakat Adat Tak Bisa Seenak Jidat

image-gnews
Prosesi Upacara Ngadiukeun atau menduduki padi di lumbung pada puncak Upacara  taun di Kampung Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Minggu (2/9). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Prosesi Upacara Ngadiukeun atau menduduki padi di lumbung pada puncak Upacara taun di Kampung Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Minggu (2/9). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMemegang teguh filosofi ‘kudu bisa ngigelan zaman, tapi ulah kabawa zaman’ membuat masyarakat adat di Kasepuhan Ciptagelar, Cisolok, Kabupaten Sukabumi bisa mengimbangi kehidupan modern meski berjarak sekitar 180 kilometer dari DKI Jakarta dan berada di pedalaman Gunung Halimun-Salak.

“Kalau belanja online, kami juga bisa COD (cash on delivery) sampai ke kampung-kampung,” kata Yoyo Yogasmana, juru bicara Kasepuhan Ciptagelar, pada Tempo, Kamis, 20 Oktober 2022. Ia menuturkan warga biasa menggunakan internet untuk menjual hasil pertanian dan kerajinan.

Kasepuhan Ciptagelar merupakan salah satu kampung adat di Indonesia yang masih memegang erat tradisi leluhur tanah Sunda dalam segala aktivitasnya. Di sisi lain mereka berhasil membuang jauh pandangan bahwa masyarakat adat itu tertutup, terisolir, dan kuno. Hal ini sejalan dengan filosofi mereka di atas yang bermakna harus mampu mengimbangi perkembangan zaman, tapi adat istiadat jangan ditinggalkan.

Kebiasaan pemerintah yang asal dalam menjalankan program prorakyat justru menjadi pemicu Kasepuhan Ciptagelar mengimbangi perkembangan teknologi. Yoyo bercerita tempat tinggalnya sudah memiliki infrastruktur internet sejak 2009 lewat program Internet Masuk Desa, tapi tak berumur panjang. “Alat-alatnya kami miliki. Katanya untuk sekitar 4 tahunan, tapi dalam kurun tahun kedua sudah tidak berfungsi dengan baik,” tuturnya.

Keadaan mulai membaik empat tahun kemudian. Didampingi organisasi non-profit Common Room Networks Foundation, masyarakat Ciptagelar mencoba mengembangkan dan mengelola infrastruktur internet mandiri atau internet berbasis komunitas.

“Setelah program pemerintah berhenti akses internetnya enggak berjalan. Nah, dari situ sebenarnya kebutuhan (masyarakat Ciptagelar) muncul untuk mengembangkan infrastruktur dan menyediakan layanan internet sendiri,” kata Direktur Common Room, Gustaff H. Iskandar, Senin, 17 Oktober 2022.

Gustaff mengatakan saat ini ada sekitar 15 warga Ciptagelar yang berstatus sebagai teknisi, yang mengelola dan mengembangkan layanan internet dengan lebih dari 900 pengguna (user). Pihaknya juga membuka “Sekolah Internet” sebagai fasilitas literasi digital bagi warga. Selain itu, ia mengklaim lewat layanan internet komunitas ini, masyarakat Ciptagelar bisa mengantongi Rp100 juta-Rp160 juta per bulan.

 Jokowi meresmikan proyek ‘Tol Langit’ Palapa Ring, Senin, 14 Oktober 2019.

Pemerintah Dinilai Belum Optimal

 

Pertemuan Keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 4th G20 Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting memunculkan tiga isu prioritas, yakni konektivitas digital pascapandemi Covid-19, kecakapan dan literasi digital, dan keamanan data.

Namun, gembar-gembor transformasi digital yang pemerintah gaungkan dalam presidensi G20 dinilai belum menjangkau kelompok rentan seperti masyarakat adat. Tak meratanya infrastruktur fisik, terutama, di pelosok-pelosok menjadi salah satu kendalanya.

Kesenjangan jaringan internet ini tergambar dalam data Badan Pusat Statistisk (BPS) yang menunjukkan proporsi individu pengguna internet menurut provinsi pada 2019 masih didominasi oleh daerah-daerah Indonesia bagian barat. Tiga posisi teratas diisi oleh DKI Jakarta (73,46 persen), Kepulauan Riau (65,02 persen), dan DI Yogyakarta (61,73 persen). Adapun tiga provinsi terbawah, yaitu Papua (21, 70 persen), Nusa Tenggara Timur (26, 29 persen), dan Maluku Utara (29,13 persen). “Prinsip universal akses bahwa setiap orang, setiap warga di mana pun memiliki hak yang sama untuk menikmati atau mendapatkan akses informasi melalui internet,” kata Gustaff.

Gustaff menilai pemerintah sudah bekerja baik dengan menghadirkan infrastruktur telekomunikasi lewat proyek Palapa Ring. Namun, pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36 ribu kilometer itu belum mampu menjangkau hingga ke pedalaman. “Analoginya kita sudah punya jalan tol, tapi jalan-jalan yang sampai ke level desa itu yang kelihatannya perlu kita dorong,” kata Gustaff.

 

Tak Bisa Seenak Jidat

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 

Apa yang terjadi di Kasepuhan Ciptagelar menjadi contoh bagaimana masyarakat adat bisa bertransformasi terhadap perubahan sosial.

Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Muhammad Arman, mengatakan ada lebih dari 2.449 komunitas adat di Indonesia. Ia menuturkan mereka tidak anti dengan digitalisasi. Hanya saja perlu ada jaminan transformasi itu dilakukan dengan baik.

“Bukan soal infrastruktur saja, tapi juga soal sumber daya. Apalagi kita sampai hari ini Indonesia belum punya sistem sekuritas pengamanan data yang cukup kuat. E-KTP saja bobol (datanya) dan seterusnya,” ucap dia saat dihubungi Tempo.

Arman menilai pemerintah harus memikirkan pula soal fase transisi yang dialami oleh masyarakat adat. Salah satunya dengan gencar memberikan edukasi bagi publik. “Jangan sampai yang sukses itu adalah pembangunan fisiknya, tapi kualitas sumber dayanya ditinggalkan,” tuturnya.

Warga bersama barisan olot, berbondong-bondong mengusung padi induk untuk diikutserakan dalam prosesi Ngadiukeun Pare di Leuit Si Jimat pada puncak Seren Taun yang ke 646 di Kampung Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat. 24 Agustus 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

Sementara itu, peneliti dari Center Digital for Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Irnasya Shafira, mengatakan pemerintah harus rajin-rajin berdialog dengan masyarakat adat untuk mengetahui layanan yang dibutuhkan mereka di era digitalisasi ini.

Pasalnya, kata Irnasya, masyarakat adat selama ini sudah memilki cara hidup dan nilai yang berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi digital. “Gak bisa seenaknya jidat. Gimana cara meyakinkan masyarakat adat kalau itu memudahkan, bukan mengancam value mereka” paparnya.

Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum UGM, Tody Sasmitha, mengatakan salah satu elemen yang penting dalam menciptakan digitalisasi yang inklusif adalah kepercayaan (trust). Alasannya saat mengakses internet, pengguna menyerahkan sebagian besar hal pribadi mereka kepada orang yang tidak pernah ditemui. Sebabnya harus ada pemahaman yang diberikan soal ini kepada kelompok rentan.

Selain itu, kata Tody, pemerintah harus menjamin masyarakat adat memiliki kontrol dan terlibat dalam konten-konten yang dihadirkan dalam digitalisasi ini “Berikan kesempatan bagi masyarakat adat menentukan sendiri arah transformasi digitalnya. Bukan kita yang datang bawa ukuran-ukuran elite. Bagaimana masyarakat didukung menemukan tujuannya sendiri dalam menggunkan teknologi,” ucap dia dalam sebuah diskusi.

Selaras dengan Tody, Gustaff menilai selama ini upaya transformasi digital di Indonesia sebagian besar masih diputuskan oleh elite. Berkaca pada kesuksesan di Ciptagelar, kata dia, salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan digital, terutama di sektor infrastruktur internet, adalah dengan melibatkan langsung warga

 

Baca juga: Tranformasi Digital, Menteri Teten Sebut Ada Sejuta UMKM Masuk E-katalog LKPP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gelar Risk and Governance Summit 2023, OJK Soroti Hal Ini

1 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
Gelar Risk and Governance Summit 2023, OJK Soroti Hal Ini

OJK mengatakan RGS 2023 merupakan upaya untuk meningkatkan tata kelola dan pemahaman mengenai risiko yang terjadi dalam sektor jasa keuangan.


Internet di Indonesia Murah, Telkomsel: Tantangan Menjaga Kualitas Jaringan

1 hari lalu

Ilustrasi jarngan internet.(Shutterstock)
Internet di Indonesia Murah, Telkomsel: Tantangan Menjaga Kualitas Jaringan

Manajemen PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyebut salah satu tantangan di internet di Indonesia adalah menjaga kualitas jaringan.


Bos OJK soal Digital Transformasi di Sektor Keuangan: Berkah atau Kutukan?

1 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman saat Peluncuran Roadmap Fintech P2P Lending 2023-2028-Perkuat Pelindungan Konsumen dan Pembiayaan Produktif di Jakarta, Jumat 10 November 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan (roadmap) Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) periode 2023-2028 seiring dengan maraknya kasus jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. Tempo/Tony Hartawan
Bos OJK soal Digital Transformasi di Sektor Keuangan: Berkah atau Kutukan?

OJK menyoroti soal kelebihan sekaligus kekurangan dalam pengadopsian teknologi digital atau transformasi digital di sektor jasa keuangan.


COP28: Badan Global Usul Bank Publikasikan Rinci Dampak Perubahan Iklim

1 hari lalu

Aktivis membawa poster saat melakukan aksi Jeda Untuk Iklim di depan Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2022. Aksi tersebut menuntut komitmen lembaga keuangan atau bank nasional di Indonesia yang masih membiayai industri batu bara dan pertambangan yang merupakan penyumbang emisi terbesar kedua di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
COP28: Badan Global Usul Bank Publikasikan Rinci Dampak Perubahan Iklim

COP28: Pengawas global mengusulkan pengungkapan perubahan iklim secara rinci dari bank.


Jika Starlink Elon Musk Masuk ke Indonesia, Ancaman atau Solusi?

2 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) bertemu dengan Elon Musk untuk menjajaki kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Starlink - jaringan satelit Musk - dalam penyediaan akses internet di puskesmas yang berada di daerah terpencil. (ANTARA/HO-Kemenkes)
Jika Starlink Elon Musk Masuk ke Indonesia, Ancaman atau Solusi?

Ini kata Kementerian Komunikasi soal Starlink.


Sri Mulyani Cerita Transformasi di Kemenkeu: 10 Tahun Lalu Staf Saya Selalu Bawa Map Bertumpuk

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik dan mengukuhkan jajaran pejabat baru direktur jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan. Foto Kemenkeu
Sri Mulyani Cerita Transformasi di Kemenkeu: 10 Tahun Lalu Staf Saya Selalu Bawa Map Bertumpuk

Sri Mulyani menceritakan saat menjadi menteri keuangan 10 atau 15 tahun lalu, stafnya selalu membawa map dengan bertumpuk dokumen.


BRI Menghadirkan Inovasi Digital BRIFrens Kustodian Berbasis Web

3 hari lalu

BRI Menghadirkan Inovasi Digital BRIFrens Kustodian Berbasis Web

Kustodian BRI melakukan inovasi digital untuk memudahkan nasabah kustodian dengan portal layanan BRIFrens.


Ekonomi Digital Disebut Kunci untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Ini Penjelasan Bos Apindo

3 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Ekonomi Digital Disebut Kunci untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Ini Penjelasan Bos Apindo

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan ekonomi digital di Indonesia adalah salah satu kunci penting untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045.


Sri Mulyani Tagih Janji ke Menkominfo Budi Arie soal 75 Ribu Desa hingga 240 Ribu Sekolah Terkoneksi Internet

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat wawancara dengan Tim Tempo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Tagih Janji ke Menkominfo Budi Arie soal 75 Ribu Desa hingga 240 Ribu Sekolah Terkoneksi Internet

Sri Mulyani menagih janji mengenai 75 ribu desa di Indonesia, 10 ribu puskesmas, dan 240 ribu sekolah dasar atau madrasah terkoneksi dengan digital.


Menkominfo: Kecepatan Internet RI Nomor 78 di Dunia dan Nomor 9 di Asia Tenggara

3 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 22 November 2023. Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU tentang perubahan ke-2 atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau revisi UU ITE dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkominfo: Kecepatan Internet RI Nomor 78 di Dunia dan Nomor 9 di Asia Tenggara

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan kecepatan internet Indonesia berada di peringkat ke-78 di dunia.