Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Industri Haus Listrik Terancam Gulung Tikar, Kadin: Investor Pelan-pelan Pindah ke Luar Negeri

image-gnews
Kepala Pemberitaan Korporat Tempo, Budi Setyarso, Analis Kebijakan Madya Pusat Industri Hijau Kemenperin, Sri Gadis Paribekti, Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan KADIN Indonesia, Muhammad Yusrizki, serta Chief Sustainability Officer APP Sinar Mas, Elim Sritaba dalam acara virtual Tempo Energy Day 2022 bertajuk Landscape Industri Menuju NZE pada Kamis, 20 Oktober 2022. TEMPO/ Riani Sanusi Putri
Kepala Pemberitaan Korporat Tempo, Budi Setyarso, Analis Kebijakan Madya Pusat Industri Hijau Kemenperin, Sri Gadis Paribekti, Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan KADIN Indonesia, Muhammad Yusrizki, serta Chief Sustainability Officer APP Sinar Mas, Elim Sritaba dalam acara virtual Tempo Energy Day 2022 bertajuk Landscape Industri Menuju NZE pada Kamis, 20 Oktober 2022. TEMPO/ Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Muhammad Yusrizki mengatakan industri di Indonesia yang mengonsumsi listrik dalam jumlah besar akan terancam gulung tikar. Sebab, kandungan emisi dalam sistem kelistrikan Indonesia masih sangat tinggi sehingga membuat investor beralih ke luar negeri. 

"Saat ini investasi itu bukan lagi zamannya hanya untuk bisnis semata, tapi zaman faktor emisi, faktor kebijakan perubahan iklim menjadi acuan pertama ketika memutuskan untuk berinvestasi," ujarnya dalam acara virtual Tempo Energy Day 2022 bertajuk Landscape Industri Menuju Net Zero Emission atau NZE pada Kamis, 20 Oktober 2022. 

Indonesia menjadi kalah saing jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Listrik di Vietnam memiliki kandungan emisi sekitar 500 hingga 600 kilowatt hour.

Baca: Transisi Energi Butuh Dana USD 1 Triliun, dari Mana Sumbernya?

Sedangkan Malaysia di angka 500 per kilowatt hour dan Singapura sebanyak 400 kilowatt hour karena kedua negara tersebut menggunakan gas sebagai sumbernya. Sementara listrik di Indonesia yang listriknya masih bersumber dari batu bara mengandung emisi sebanyak 800 gram per kilowatt hour. 

Ia mengungkapkan investor asing saat ini pun sudah meminta agar agar Indonesia menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Bahkan, kata dia, beberapa investor meminta agar sepenuhnya menggunakan renewable energy atau EBT. Hal itu yang kini menjadi tantangan pelaku industri di Indonesia.

"Sebagian (investor) sudah mengatakan akan keluar dari Indonesia karena memang mereka itu dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah berkomitmen menjadi net zero emision company," ucapnya. 

Selanjutnya: H&M, Nike, Adidas, Uniqlo adalah contoh perusahaan yang berkomitmen jadi NZE company.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


LinkAja Dapat Pendanaan Investasi Strategis dari Mitsui

20 jam lalu

Layanan Syariah LinkAja pada  pameran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 Tahun 2021 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021. Tempo/Tony Hartawan
LinkAja Dapat Pendanaan Investasi Strategis dari Mitsui

Aksi korporasi BUMN dan LinkAja untuk memperkuat ekosistem dan strategi bisnis, termasuk potensi kolaborasi di dalam ekosistem BUMN.


Ini Lima Provinsi yang Menjanjikan bagi Investor

20 jam lalu

Grant Thornton Indonesia menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024. Organisasi global itu mengungkap lima provinsi yang menjanjikan bagi investor, yakni Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan Riau. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Ini Lima Provinsi yang Menjanjikan bagi Investor

Grant Thornton Indonesia menyebut lima provinsi unggulan yang memiliki potensi menjanjikan untuk investasi.


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

21 jam lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

21 jam lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Antisipasi Listrik Padam saat Arus Mudik Lebaran 2024, Bandara Soekarno-Hatta Uji Kehandalan dan Sistem Kelistrikan

23 jam lalu

Suasana kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada H-3 Lebaran atau 19 April 2023, yang merupakan puncak arus mudik Lebaran 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Antisipasi Listrik Padam saat Arus Mudik Lebaran 2024, Bandara Soekarno-Hatta Uji Kehandalan dan Sistem Kelistrikan

Bandara Soekarno-Hatta melakukan serangkaian pengujian kehandalan jaringan kelistrikan dan sistem cadangan di Terminal 1, 2, dan 3.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

23 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

5 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis investasi non-APBN di IKN, Kalimantan Timur, bisa tembus Rp 100 hingga akhir 2024


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

7 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

7 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
KLHK Jelaskan Ekspor Monyet Ekor Panjang ke Amerika, Sebut Kuota Tahunan Hampir 2 Ribu Ekor

Amerika Serikat diserukan untuk berhenti mengimpor monyet ekor panjang dari Indonesia. Sedang disorot CITES AS.


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

8 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).