OJK Sebut Belum Ada Aturan Khusus Bank Digital di Indonesia

Pekerja membersihkan logo asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri asuransi jiwa mampu kumpulkan aset Rp 552,08 triliun pada April 2021. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Pengawasan Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Defri Andri menekankan, hingga saat ini, tidak ada bank digital di Indonesia. OJK pun belum menyiapkan regulasi khusus untuk bank digital tersebut.

Menurut dia, bank-bank yang disebut bank digital di Indonesia ini tidak bisa dikategorikan sebagai bank digital. Bank tersebut sebatas perbankan yang memiliki layanan digital, seperti melalui aplikasi khusus.

"Jadi istilahnya bukan bank digital, tapi produknya yang produk digital. Layanan perbankan digital," kata Defri di Wisma Mulya 2, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022.

Berbeda dengan di luar negeri, Defri menekankan, bank-bank digital memang betul-betul ada dan muncul dari awal dengan izin yang diberikan otoritasnya langsung. Misalnya, di Singapura dan Hong Kong. 

Dua negara itu, kata Defri, telah membuat aturan khusus untuk memberikan izin operasi bank digital. Salah satunya dengan penetuan modal inti dalam ukuran tertentu. Sedangkan di Indonesia, tidak ada regulasi khusus seperti itu.

"Di Bank Singapura dan Hong Kong itu ada (atruannya). Kalau kita enggak ada perbedaan. Kalau tidak salah, mereka mengatur modalnya minimal harus berapa," ujar Defri.

Baca juga: OJK Minta Nasabah Waspadai Modus Terbaru Pinjol Ilegal: Transfer Dana Mendadak

Meski bank-bank di Indonesia sudah mulai marak menyediakan layanan digital, Defri menekankan, OJK belum menyusun secara khusus regulasi tentang bank digital. Aturan ihwal Inovasi Keuangan Digital (IKD) pun bukan bagian dari bank.

Aturan IKD ditetapkan tersendiri dari POJK Nomor 13 Tahun 2018, sedangkan aturan perihal layanan digital perbankan telah tertuang dalam aturan baru di POJK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. "Indonesia enggak (mengarah ke pembuatan regulasi bank digital). Kan sudah keluar tahun kemarin (POJK 13 Tahun 2021). Masa tahun kemarin baru keluar sudah berubah lagi," ujar dia.

Sejak 2020, Singapura bergabung dengan Inggris dan Hong Kong untuk membuka industri perbankannya ke ranah yang sepenuhnya digital. Pada 4 Desember 2020, Monetary Authority of Singapore (MAS) telah memberikan izin kepada empat konsorsium untuk membangun bank yang beroperasi penuh secara digital. Selain Ant dan kongsi Grab, izin diberikan kepada konsorsium yang melibatkan Sea Ltd. dan kongsi Greenland Financial Holdings Group Co. 

Bank digital tersebut diperbolehkan untuk menghimpun dana masyarakat dan menyediakan layanan perbankan ke nasabah ritel maupun korporasi. Namun, digital wholesale bank alias bank korporasi hanya bisa menyasar pebisnis berskala kecil dan menengah serta segmen nonkonsumer lainnya.

Mereka yang mendapat izin untuk kategori wholesale bank adalah Ant dan konsorsium Greenland Financial. Sementara itu, kongsi Grab dan konsorsium Sea mendapat izin untuk semua jenis usaha perbankan. MAS menyatakan bank digital tersebut dapat mulai beroperasi pada awal 2022.

"MAS menerapkan proses yang ketat untuk memilih siapa yang mendapatkan izin bank digital. Kami mengharapkan mereka untuk berjalan bersama dengan bank-bank lain yang sudah ada dan meningkatkan standar industri dalam memberikan layanan finansial berkualitas, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan individu," kata Managing Director MAS Ravi Menon.

ARRIJAL RACHMAN | BISNIS

Baca juga: OJK Ingatkan Industri Jasa Keuangan Permudah Layanan bagi Disabilitas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Jokowi Cerita Banyak Nasabah Asuransi Menangis Persoalkan Unit Link, Apa Itu Unit Link?

2 jam lalu

Jokowi Cerita Banyak Nasabah Asuransi Menangis Persoalkan Unit Link, Apa Itu Unit Link?

Jokowi bercerita banyak nasabah asuransi mengadu kepadanya sambil menangis, berharap uangnya kembali. Beberapa di antaranya mempersoalkan unit link.


OJK Pantau Intensif 4 Perusahaan Asuransi Bermasalah Ini, Apakah Termasuk yang Disebut Jokowi?

5 jam lalu

OJK Pantau Intensif 4 Perusahaan Asuransi Bermasalah Ini, Apakah Termasuk yang Disebut Jokowi?

OJK terus memantau empat perusahaan asuransi bermasalah ini. Mana saja dan bagaimana perkembangannya?


Grab dan SRCIS Kolaborasi Bantu UMKM melalui Digitalisasi

16 jam lalu

Grab dan SRCIS Kolaborasi Bantu UMKM melalui Digitalisasi

Berbagai layanan digital dari ekosistem Grab dan OVO akan terintegrasi dengan aplikasi AYO SRC dan tersedia di toko kelontong SRC.


OJK Optimistis Tren Positif Kinerja Sektor Keuangan bakal Berlanjut Tahun Ini

21 jam lalu

OJK Optimistis Tren Positif Kinerja Sektor Keuangan bakal Berlanjut Tahun Ini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis dengan tren positif kinerja sektor keuangan pada 2023.


Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

23 jam lalu

Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

Jokowi menegur OJK karena banyaknya kasus industri asuransi dan merugikan tak sedikit nasabah. Apa penjelasan otoritas soal hal ini?


Usai Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, Jokowi Akui Industri Masih Sulit Cari Dana Bangun Smelter

1 hari lalu

Usai Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, Jokowi Akui Industri Masih Sulit Cari Dana Bangun Smelter

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelaku industri jasa keuangan di Tanah Air memberikan dukungan yang konkret terhadap pembangunan smelter.


Jokowi Wanti-wanti ke OJK Soal Kasus Adani Group di India: Karena Goreng-gorengan

1 hari lalu

Jokowi Wanti-wanti ke OJK Soal Kasus Adani Group di India: Karena Goreng-gorengan

Jokowi meminta OJK untuk betul-betul mengawasi industri keuangan agar kasus seperti Adani Group di India tidak merembet ke Tanah Air.


Sentil OJK Soal Banyak Masalah di Asuransi, Jokowi Sebut Asabri, Jiwasraya, Wanaartha hingga ...

1 hari lalu

Sentil OJK Soal Banyak Masalah di Asuransi, Jokowi Sebut Asabri, Jiwasraya, Wanaartha hingga ...

Jokowi mengkritik kinerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena banyaknya persoalan di industri keuangan yang bermunculan.


Jokowi Minta OJK Dukung Hilirisasi: Saya Dengar yang Mau Bikin Smelter Sulit Cari Pendanaan

1 hari lalu

Jokowi Minta OJK Dukung Hilirisasi: Saya Dengar yang Mau Bikin Smelter Sulit Cari Pendanaan

Jokowi meminta OJK mendukung strategi hilirisasi pemerintah. Pasalnya, saat ini masih ada perusahaan kesulitan mencari dana untuk membuat smelter.


Kondisi Perekonomian Global Lesu Tahun Ini, Keberpihakan pada UMKM Bisa Jadi Solusi

2 hari lalu

Kondisi Perekonomian Global Lesu Tahun Ini, Keberpihakan pada UMKM Bisa Jadi Solusi

Kondisi perekonomian global pada 2023 sedang menurun. Segara Research Institute menilai keberpihakan pada usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM bisa menjadi solusi.