TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru terserap 50,3 persen atau Rp 229,17 triliun dari total pagu Rp 455,62 triliun. Berdasarkan keseluruhan dana PEN tersebut, biaya penanganan kesehatan tampak masih rendah terealisasi, yakni 32,4 persen atau Rp 39,7 triliun.
“Pemerintah terus mendorong kebijakan terutama PEN yang realisasi anggarannya sudah dicapai 50,3 persen atau Rp229,17 triliun hingga September,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar 100 Tahun Eka Tjipta Widjaja di Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022.
Adapun total pagu anggaran kesehatan ialah Rp 122,54 triliun. Duit ini telah digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp 24,5 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp 2,7 triliun.
Kemudian pengadaan vaksinasi Rp 1,7 triliun; insentif perpajakan kesehatan Rp 1,5 triliun; serta dukungan APBD termasuk dana desa untuk penanganan Covid-19 Rp 8,4 triliun. Selain dana kesehatan, anggaran PEN digunakan sebagai jaring perlindungan masyarakat.
Dana untuk perlindungan masyarakat tercatat telah terealiasi Rp 105,3 triliun atau 68 persen dari pagu Rp 154,76 triliun. Anggaran ini disebar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 21,4 triliun kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako Rp 33,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.
Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Wisata Kebugaran Jadi Kunci Pemulihan Pariwisata Global
Selanjutnya, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp 7 triliun bagi 23,9 juta penerima dan BLT BBM Rp 6,2 triliun bagi 20,65 juta KPM. Lalu, Kartu Prakerja Rp 12,5 triliun bagi 3,5 juta peserta; dan BLT Desa Rp 19,5 triliun bagi 7,5 juta KPM.
Lantas, subsidi upah Rp 4,25 triliun untuk 7,1 juta pekerja; BT-PKLWN Rp1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima; serta BLT BBM Rp 6,4 triliun untuk 20,65 juta KPM. Realisasi PEN juga meliputi penguatan pemulihan ekonomi.
Besaran anggaran untuk penguatan pemulihan ekonomi ini sebesar Rp 84,2 triliun atau 47,2 persen dari pagu Rp 178,32 triliun. Anggaran ini meliputi program padat karya Rp 13,8 triliun; pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 5,3 triliun; serta ketahanan pangan Rp 13,4 triliun.
Berikutnya, untuk kawasan industri Rp 0,9 triliun; dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP) Rp 20,8 triliun; insentif perpajakan Rp 12,2 triliun; serta infrastruktur dan konektivitas Rp 10,8 triliun.
ANTARA
Baca juga: Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
