Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari Pangan Sedunia, SPI Soroti Kemiskinan Petani di Pedesaan

Serikat Petani Indonesia (SPI) saat menggelar demo di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa 27 September 2022. Dalam aksinya massa buruh menolak benih GMO dan revisi Permentan No.67 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Petani. TEMPO/Subekti.
Serikat Petani Indonesia (SPI) saat menggelar demo di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa 27 September 2022. Dalam aksinya massa buruh menolak benih GMO dan revisi Permentan No.67 Tahun 2016 Tentang Kelembagaan Petani. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di Hari Pangan Sedunia tahun ini, Serikat Petani Indonesia (SPI) menyoroti kemiskinan di pedesaan, tempat bermukimnya para petani penegak kedaulatan pangan. Ketua Umum SPI, Henry Saragih berujar situasi pedesaan sangat mengkhawatirkan dan dapat memicu penyebab krisis pangan.

"Situasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya faktor kepemilikan lahan, alih fungsi lahan, dan jumlah petani muda di pedesaan," ujarnya melalui keterangan tertulis pada Ahad, 16 September 2022. 

Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2022. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin paling banyak tersebar di pedesaan, yakni 14,34 juta orang. Sementara di wilayah perkotaan, jumlah penduduk miskin mencapai 11,82 juta orang.

Baca: Hari Pangan Sedunia, Mentan Klaim RI Sudah Mencukupi Pangannya Sendiri Selama 3 Tahun

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013 menyebutkan rasio gini ketimpangan kepemilikan lahan adalah 0,68 sementara Badan Pertanahan Nasional RI pada 2015 menyatakan bahwa indeks gini rasio penguasaan tanah mencapai 0,72.  

"Artinya, 1 persen penduduk menguasai 72 persen tanah di Indonesia. Ketimpangan itu diakibatkan oleh dominasi penguasaan lahan yang dilakukan oleh perusahan industri yang umumnya perkebunan," ucap Henry.

Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 mencatat rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pengguna lahan meningkat menjadi 27,2 juta dari 25,7 juta pada 2013. Sayangnya, kata dia, jumlah petani gurem yang mempunyai kepemilikan tanah di bawah 0,5 hektar juga mengalami peningkatan dalam Sutas 2018. Angka peningkatannya dari 14 juta pada 2013 menjadi 15,8 juta pada 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi lain, menurut Henry, krisis regenerasi petani juga menjadi ancaman di masa depan. Sutas 2018 menunjukkan bahwa jumlah kelompok umur kepala rumah tangga petani di bawah 35 tahun juga menurun.

Ditambah alih fungsi lahan pertanian dan pangan di Indonesia semakin besar. Tahun 2019, SPI mencatat alih fungsi lahan pertanian sudah mencapai 150 ribu hektar. SPI memperkirakan pada 2045 lahan sawah Indonesia tinggal sekitar 5,1 juta hektar. Angka itu dari perkiraan lahan baku sawah saat ini sekitar 7,46 juta hektar berdasarkan data Badan Litbang Kementerian Pertanian.

"Bandingkan dengan luas tanaman lainnya, misalnya sawit yang jumlahnya mencapai 15,8 juta hektar versi BPS. Bahkan 20 juta hektar termasuk di kawasan hutan berdasarkan studi KPK," ucapnya.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca: Hari Pangan Sedunia 2022, FAO: 5 Negara akan Rawan Kelaparan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Beda Data Angka Kemiskinan Ekstrem RI dan Bank Dunia, Ekonom: 0 Persen pada 2024 Tidak Mudah

6 jam lalu

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Pada 30 Mei 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin menurun setelah masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
Beda Data Angka Kemiskinan Ekstrem RI dan Bank Dunia, Ekonom: 0 Persen pada 2024 Tidak Mudah

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono menilai pemerintah resisten dengan usulan Bank Dunia mengevalasi batas ukuran angka kemiskinan. Kenapa?


Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Singgung Kritik dari Bank Dunia

8 jam lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Target Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Singgung Kritik dari Bank Dunia

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono menanggapi pemerintah yang tetap menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 dengan menyinggung kritik Bank Dunia.


Sengkarut Penyebab Lonjakan Harga Telur Ayam ke Level Tertinggi dan Rentetan Dampaknya ke Inflasi

8 jam lalu

Aktivitas bongkar muat telur ayam di sebuah agen kawasan Cipinang, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023. Bapanas juga mengungkapkan salah satu pemicu naiknya harga telur ayam di pasar dalam negeri lantaran pemerintah menaikkan harga beli di tingkat peternak. TEMPO/Tony Hartawan
Sengkarut Penyebab Lonjakan Harga Telur Ayam ke Level Tertinggi dan Rentetan Dampaknya ke Inflasi

Kenaikan harga telur ayam saat ini tercatat menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Apa sebabnya dan bagaimana rentetan dampaknya ke laju inflasi?


Pemerintah Yakin Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Bilang Mundur 5-8 Tahun Lagi

9 jam lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Pemerintah Yakin Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024, Ekonom Bilang Mundur 5-8 Tahun Lagi

Sri Mulyani mengatakan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada 2024.


Penerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI: Banyak yang Menganggur

17 jam lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Penerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI: Banyak yang Menganggur

Anggota DPRD minta Pemprov DKI jamin penerima KJP Plus lulusan SMA/SMK mendapatkan pekerjaan.


Kepala Bappenas Beberkan Strategi Pengentasan Kemiskinan 2025-2045: Pendekatannya Akan Berbeda

1 hari lalu

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Pada 30 Mei 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin menurun setelah masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
Kepala Bappenas Beberkan Strategi Pengentasan Kemiskinan 2025-2045: Pendekatannya Akan Berbeda

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, selain kemiskinan ekstrem, di Indonesia juga ada kemiskinan lain yakni kemiskinan desil satu dan desil dua.


Kebutuhan Impor Kedelai Terus Tinggi Disebut Bukan karena Pengusaha Maunya Impor, tapi...

1 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan pembuatan tempe di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis 22 Desember 2022. Pemerintah telah melakukan impor kedelai sebanyak 350 ribu ton lantaran harga kedelai yang masih tinggi. Diperkirakan, Januari 2023 impor kacang kedelai akan sampai di Indonesia. Tempo/Tony Hartawan
Kebutuhan Impor Kedelai Terus Tinggi Disebut Bukan karena Pengusaha Maunya Impor, tapi...

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Supriyanto membeberkan sejumlah alasan kenapa kebutuhan impor kedelai terus tinggi.


Pekan Nasional Petani Nelayan akan Dihadiri Perwakilan dari Negara-negara ASEAN

1 hari lalu

Ilustrasi Petani. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Pekan Nasional Petani Nelayan akan Dihadiri Perwakilan dari Negara-negara ASEAN

Pekan Nasional Petani Nelayan akan dihadiri perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN.


Hari Keamanan Pangan Dunia 2023, FAO: Perlunya Standardisasi Pangan

1 hari lalu

Kelompok perempuan mempersiapkan ikan untuk membuat kerupuk ikan di Banyuwangi Jawa Timur  FAO/Mia Priludina (SSF)
Hari Keamanan Pangan Dunia 2023, FAO: Perlunya Standardisasi Pangan

Setiap 7 Juni, diperingati sebagai Hari Keamanan Pangan Dunia 2023. FAO soroti peningkatan kesadaran tentang keamanan pangan bagi masyarakat.


Ekspor Indonesia Terhalang UU Anti Deforestasi, Zulhas: Tidak Adil, Petani Mustahil Bisa Ngurus Sertifikat

2 hari lalu

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan memberikan sambutan pada acara Pembukaan Konsultasi Publik
Ekspor Indonesia Terhalang UU Anti Deforestasi, Zulhas: Tidak Adil, Petani Mustahil Bisa Ngurus Sertifikat

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal imbas Undang-undang Anti Deforestasi terhadap ekspor sejumlah komoditas Indonesia.