Ramai PHK Massal, Ini Hak-Hak Pekerja yang Wajib Dibayar oleh Perusahaan

Ilustrasi PHK. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK oleh sejumlah perusahaan di Tanah Air makin sering terdengar. Banyak pekerja yang terkena PHK massal. Dalam kondisi tersebut, korban PHK baik karyawan kontrak maupun yang statusnya karyawan tetap mesti tahu apa saja hak-hak pekerja yang didapatkan.

PHK juga tidak hanya sebatas pemecatan secara sepihak oleh perusahaan. Namun ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan supaya karyawan tidak merasa paling dirugikan.

Apa Itu PHK?

PHK adalah sebuah konsep penyelesaian hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari kerugian finansial yang dialami perusahaan sampai persoalan kinerja karyawan yang buruk. Akibatnya, baik perusahaan maupun karyawan tidak memiliki hak dan kewajiban.

Dasar Hukum PHK

Sebelum membahas hak-hak pekerja yang di PHK, simak penjelasan kebijakan mengenai berikut.

-   UU No. 13 tahun 2003 Bab 13 tentang Ketenagakerjaan.

-   UU No. 13 tahun 2003 juncto UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

-   Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 Pasal 36 huruf b mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja.

-   Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 Pasal 37 sampai Pasal 39 tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja.

-   Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 Pasal 40 sampai Pasal 59 tentang Akibat Pemutusan Hubungan Kerja

Prosedur PHK

Dilansir laman jdih.kemnaker.go.id, prosedur PHK diawali dari pemberitahuan maksud dan alasan oleh pengusaha kepada buruh. Penyampaian harus dalam bentuk surat tertulis secara sah.

Surat diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum PHK. Untuk masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum PHK dilakukan.

Pemberitahuan PHK tidak perlu dilakukan untuk beberapa hal, yakni pekerja mengundurkan diri atas keputusan sendiri, berakhirnya masa PKWT, telah mencapai usia pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan, dan/atau karyawan meninggal dunia.

Apabila karyawan menolak PHK, dapat melakukan perundingan bipartit dan mediasi. Namun jika tidak mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya ialah mengikuti mekanisme dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Perusahaan juga diwajibkan melaporkan PHK kepada Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) setempat untuk memperoleh hak pekerja dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Hak-hak Pekerja yang di PHK

Hak pekerja yang terdampak PHK dibedakan atas status kepegawaian, yaitu karyawan kontrak dan karyawan tetap. Berikut hak-hak yang bisa diketahui:

Hak PHK Karyawan Kontrak

Bagi pekerja kontrak yang di PHK, hanya akan mendapatkan uang ganti rugi. Tidak ada biaya tambahan lainnya yang wajib dibayarkan pengusaha. Misalnya, Pak X dikontrak selama 6 bulan, namun baru 2 bulan bekerja ia kemudian di PHK. Dengan gaji yang didapatkan Rp 4 juta dan uang transportasi Rp 200 ribu.

Maka hak yang diperoleh dengan rincian:

Sisa gaji + ganti rugi = (Rp 4 juta x 4 bulan) + (Rp 200.000 x 4 bulan) = Rp 16 juta + Rp 800.000 = Rp 16.800.000.

Hak PHK Karyawan Tetap

Untuk pekerja tetap akan memperoleh sejumlah hak, meliputi:

-   Uang Pesangon

Uang pesangon adalah uang yang harus diberikan perusahaan sesuai UU Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2. Nominalnya sebesar 1 bulan upah (masa kerja di bawah 1 tahun), 2 bulan upah (masa kerja lebih 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun), dan seterusnya.

-   Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

UPMK adalah uang jasa dari pengusaha terhadap waktu kerja karyawan didasarkan oleh UU Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 3. Nominalnya sebesar 2 bulan upah (masa kerja sama atau lebih dari 3 tahun, tetapi kurang dari 6 tahun), 3 bulan upah (masa kerja sama atau lebih dari 6 tahun, tetapi kurang dari 9 tahun), dan seterusnya.

-   Uang Penggantian Hak

Kompensasi yang dibayarkan terdiri dari:

  1. Cuti tahunan belum gugur dan belum diambil.
  2. Ongkos pulang karyawan dan keluarga.
  3. Penggantian biaya pengobatan, perumahan, dan perawatan.
  4. Segala hal yang dicatatkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan.

Itulah pengetahuan seputar apa itu PHK, dasar hukum dan alur proses dan hak-hak pekerja yang di PHK yang perlu diketahui para pekerja dan pemberi kerja. 

MELYNDA DWI PUSPITA

Baca juga: Kembali Demo, Serikat Buruh Tolak PHK di Masa Resesi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

9 jam lalu

IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

Sri Mulyani merepons pernyataan Presiden Jokowi soal peringatan IMF bahwa dunia akan gelap gulita pada 2023. Indonesia malah sedang meningkat pesat.


PayPal PHK 2.000 Karyawannya, Berikut Deretan Fakta dan Penyebabnya

10 jam lalu

PayPal PHK 2.000 Karyawannya, Berikut Deretan Fakta dan Penyebabnya

PayPal mengumumkan bakal meakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 karyawannya. Ini fakta-fakta dan penyebab PHK karyawan PayPal.


Terkini: PayPal PHK 2.000 Karyawan, Sri Mulyani Baca Alfatihah untuk Orang Tuanya

12 jam lalu

Terkini: PayPal PHK 2.000 Karyawan, Sri Mulyani Baca Alfatihah untuk Orang Tuanya

PayPal akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 2.000 karyawan. Sri Mulyani membacakan Alfatihah untuk ayah dan ibunya.


Susul Google dan Amazon, PayPal Bakal PHK Dua Ribu Karyawan

16 jam lalu

Susul Google dan Amazon, PayPal Bakal PHK Dua Ribu Karyawan

PayPal Holdings Inc (PYPL.O) akan melakukan pemutusab hubungan kerja (PHK) pada 7 persen pegawainya atau sekitar 2 ribu karyawan.


JD.ID Tutup Permanen, Ini Bisnis Liu Qiangdong Alias Richard Liu yang Lain

18 jam lalu

JD.ID Tutup Permanen, Ini Bisnis Liu Qiangdong Alias Richard Liu yang Lain

Liu Qiangdong yang juga dikenal sebagai Richard Liu adalah seorang pengusaha Cina dan pendiri JD.ID. Berikut ini bisnis lain dari pendiri JD.ID


Pemicu Badai PHK di Perusahaan Rintisan

1 hari lalu

Pemicu Badai PHK di Perusahaan Rintisan

Sejumlah asosiasi di bidang digital menilai fenomena badai PHK ini masih berpotensi terjadi pada 2023. Ini sebabnya.


Faisal Basri Sebut Peluang Resesi Indonesia Kecil, tapi Pemulihan Ekonominya Belakangan

1 hari lalu

Faisal Basri Sebut Peluang Resesi Indonesia Kecil, tapi Pemulihan Ekonominya Belakangan

Ekonom senior Faisal Basri menyebut kecil kemungkinan Indonesia mengalami resesi.


PSI Setuju Reshuffle untuk Mengganti Menteri yang Punya Kinerja Buruk

1 hari lalu

PSI Setuju Reshuffle untuk Mengganti Menteri yang Punya Kinerja Buruk

Grace Natalie mengatakan reshuffle sah saja dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap menteri yang memiliki kinerja buruk, terlebih ada ancaman resesi


Infobrand Forum 2023, Membangun Optimisme Hadapi Ancaman Resesi

2 hari lalu

Infobrand Forum 2023, Membangun Optimisme Hadapi Ancaman Resesi

Infobrand Forum 2023, sebuah pertemuan akbar bagi para pelaku brand, pengamat bisnis, agency dan pelaku pendukung lainnya di Indonesia


JD.ID Tutup Setelah Lakukan PHK di Akhir Tahun Lalu

3 hari lalu

JD.ID Tutup Setelah Lakukan PHK di Akhir Tahun Lalu

Layanan belanja daring atau e-commerce JD.ID secara resmi mengumumkan untuk menutup layanannya di Indonesia pada 31 Maret 2023. Di akhir tahun lalu, JD.ID juga sempat melakukan PHK terhadap 200 karyawannya.