TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memetakan sejumlah strategi menggaet investor demi memenuhi kebutuhan investasi US$ 1 triliun untuk merealisasikan transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan hingga 2060.
Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, kebutuhan investasi US$ 1 triliun atau setara Rp 15.000 triliun (kurs Rp 15 ribu per dolar AS) itu merupakan perhitungan pemerintah pada 2021. Termasuk memperhitungan memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berasal dari energi batu bara.
"Khusus untuk finance, apalagi untuk mengejar net zero emission ini tentu saja perhitungan US$ 1 triliun itu berdasarkan asumsi waktu ini disusun tahun 2021," kata Rida dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week di Jakarta, Senin, 10 Oktober 2022.
Baca: ESDM: Lusa Kalau Ekonomi Membaik, Perdagangan Karbon Bisa Dilaksanakan
Rida menuturkan, sebetulnya kebutuhan untuk transisi energi itu ke depannya bisa lebih rendah dari perhitungan awal. Apalagi, untuk membangun infrastruktur untuk mengembangkan 600 gigawatt energi baru terbarukan yang berasal dari tenaga surya, hidro, panas bumi, laut, serta angin atau bayu itu, kata dia, kini semakin murah harganya.
"Sehingga saat ini beberapa jenis pembangkit getting cheaper, dan masih ada yang terus turun, terutama di hidrogen, sama bayu, juga belum mencapai hasil itu tapi masih ada peluang turun," ujar Rida.
Menurutnya, penurunan ini akan semakin besar jika teknologi pembangkit dengan sumber-sember energi baru dan terbarukan itu semakin maju ke depannya. Dengan begitu, harga pembangunannya akam semakin kompetitif dibandingkan dengan pembangkit yang berasal dari energi fosil.
Rida memastikan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai strategi untuk mendapatkan investor yang mau berperan aktif membantu transisi energi Indonesia. Pertama, dengan menyediakan regulasi yang tegas dan jelas untuk memuluskan langkah transisi energi itu. Di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.
"Kita sudah punya melalui Perpres 112 khususnya untuk pengembangan EBT dan mungkin nanti disusul dengan program early retirement PLTU batu bara, yang didalamnya tentu saja akan menyedot investasi, baik dari luar maupun dalam negeri," ujar Rida.
Kedua, dia melanjutkan adalah dengan mempermudah layanan perizinan berinvestasi. Menurutnya, sejauh ini Kementerian ESDM telah semakin maju melakukan reformasi dibidang pelayanan sehingga kerap kali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Kami kebetulan di ESDM dapat nominasi untuk kembali menjadi kementerian yang dapat apresiasi dari BKPM, sebagai kementerian yang untuk sementara relatif paling baik dan 2021 kemarin ESDM terpilih sebagai kementerian terbaik dalam pelayanan publik," kata Rida.
Cara ketiga, kata dia adalah menggencarkan sosialisasi dan edukasi ihwal percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.
"Memang customernya sudah mengarah ke energi yang green dan customer selalu jadi raja, apapun harus kita upayakan, harus dengan sekuat tenaga agar investasi di energi khususnya di EBT semakin hari semakin membaik dan pada saatnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Rida.
Baca: ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
