TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera meluncurkan aplikasi Cantas yang akan digunakan untuk transaksi sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau bayar tol tanpa henti (Multi Lane Free Flow/MLFF).
Kasubbid Operasi dan Pemeliharaan Bidang OP Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Galuh Permana Waluyo menjelaskan pihaknya akan segera merilis aplikasi tersebut agar dapat dikenalkan terlebih dahulu ke masyarakat sebelum diimplementasikan dalam skala penuh.
Aplikasi tersebut nantinya akan dikelola oleh badan usaha pelaksana PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) melalui Keputusan Menteri PUPR No PB02.01-Mn/132. Badan usaha tersebut dinilai telah memiliki pengalaman untuk mengoperasikan sistem MLFF karena telah lebih dulu diterapkan di Hungaria dan Eropa.
RITS telah meneken perjanjian kerja sama dengan pemerintah sejak 15 Maret 2021 dengan masa konsesi yang selama 9 tahun yang terhitung sejak pertama kali beroperasi. Untuk sistem transaksi itu, investasi yang dikucurkan adalah sebesar Rp4,4 triliun.
Baca: YLKI Anggap Pemerintah Belum Layak Naikkan Tarif Jalan Tol
"Desember sudah bisa download dan registrasi, menjajal, meskipun pelaksanaannyya pada Maret. Setelah Maret sampai akhir 2023 bertahap kita laksanakan di semua ruas," kata Galuh dikutip Minggu 9 Oktober 2022.
Galuh mengungkapkan latar belakang penerapan MLFF didasari oleh instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengamanatkan agar antrean kendaraan di gerbang tol untuk dapat dihilangkan melalui aplikasi-aplikasi sensorik yang langsung dihubungkan dengan sistem pembayaran.
Kemacetan di gerbang tol telah menjadi perhatian serius pemerintah mengingat sesuai dengan catatan Worldbank pada 2019 kerugian yang ditimbulkan karena kemacetan di Indonesia mencapai US$4 miliar atau Rp56 triliun per tahun.
Di samping itu, berdasarkan studi Roatex MLFF pada 2020, kemacetan akibat antrean digerbang tol telah menimbulkan kerugian US$300 juta atau setara dengan Rp4,4 triliun per tahunnya.
"Manfaat penerapan MLFF lainnya adalah mengurangi polusi dan emisi karbon, mendukung digitalisasi pembayaran dengan membuka opsi seluruh instrumen pembayaran, dan efisiensi biaya operasional pengumpulan tol oleh BUJT dengan jaminan BUJT tetap menerima 100 persen pendapatan tol," jelasnya.
Baca: Waskita: Volume Lalu Lintas di Tol Becakayu Naik 42 Persen Setelah 3 Akses Baru Dibuka
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
