TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia atau PTFI. Kontrak PTFI dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) akan berakhir pada 2041.
"Tidak menutup kemungkinan untuk kami pemerintah mengkaji keberlangsungan Freeport pasca-kontraknya (berakhir) karena itu kasih kami waktu untuk mengkaji yang baik,” ujar Bahlil seusai Orasi Ilmiah di Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat, 7 Oktober 2022.
Menurut Bahlil, pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan operasi tambang di salah satu wilayah kerja hasil mineral terbesar di dunia tersebut. Apalagi investasi yang sudah digelontorkan untuk operasi besar dan berpotensi meningkat hingga IUPK berakhir.
Di sisi lain, Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir dengan rencana perpanjangan kontrak PTFI itu. Musababnya, kata Bahlil, saham mayoritas PTFI dikempit oleh pemerintah. Pemerintah memiliki porsi saham mayoritas.
“Kita tidak boleh lagi berpikir Freeport ini punya orang lain, Freeport sekarang ini punya pemerintah Indonesia dengan sahamnya 51 persen punya BUMN,” tuturnya.
Baca juga: CEO Freeport Janji Bangun Smelter di Papua pada 2024: Pemerintah Peringatkan Kami Gerak Cepat
Kepemilikan saham mayoritas PTFI dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen, yang sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Adapun saham milik pemerintah itu terdiri atas kepemilikan 26,24 persen PT Inalum dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).
Di kesempatan berbeda, Bahlil mengatakan perlu ada kolaborasi industri hilirisasi dengan pengusaha nasional di daerah guna menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru sekaligus kesempatan kerja, termasuk di Papua. “Kita ingin hilirisasi terjadi di daerah yang menjadikan anak daerah tuan di negerinya sendiri," ujar Bahlil.
Adapun Chairman of the Board and CEO Freeport McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan terlalu dini untuk mendiskusikan perpanjangan IUPK di Tambang Grasberg. “Ini terlalu dini untuk membuat pernyataan tentang diskusi perpanjangan izin tambang tersebut, sumber daya ada di sana dan menjadi perhatian para pemegang saham untuk mengolah sumber daya itu,” kata Richard, Rabu lalu.
Kendati demikian, Richard menegaskan, rencana perpanjangan izin operasi di Tambang Grasberg sepenuhnya menjadi kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas PTFI. “Ini bukan soal perpanjangan untuk investor, ini perpanjangan untuk PTFI dan PTFI adalah perusahaan Indonesia dengan 51 persen kepemilikan saham dan aset,” tuturnya.
BISNIS | DEFARA DHANYA PARAMITHA
Baca juga: Orasi Ilmiah di Papua, Bahlil Ditanya Mahasiswa soal Investasi Tambang
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
