Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Gas Air Mata Dipersoalkan, Stafsus Sri Mulyani Berikan Jawaban

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Rapat tersebut membahas dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Rapat tersebut membahas dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan gas air mata dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, Sabtu, 1 Oktober 2022, menuai kritik masyarakat. Tak hanya menimbulkan seratusan lebih korban jiwa, anggaran untuk pengadaan gas air mata disorot. Keengganan pembayaran pajak banyak disuarakan di media sosial.

“Kok saya jadi males bayar pajak, Pak. Daripada uang pajak saya dipakai bayar gaji manusia yang miskin adab. Apa langkahmu, Pak Sigit? Bapak nahkoda institusi ini. Malu sama senior Bapak Hoegeng, Pak. Buat apa bintang empat jika urus senior dan anggota saja tidak mampu,” tulis akun twitter @morphogofficial, Minggu, 2 Oktober 2022.

Rasa kecewa juga disampaikan warganet melalui akun @akang_hero. “Sedih dan miris melihat perlakuan aparat keamanan terhadap para penonton di Stadion kanjuruhan. APBN yang sebagian besar dihasilkan dari pajak rakyat dan sangat besar dialokasikan untuk mereka, ujungnya hanya untuk menggebuk dan menembaki gas air mata kepada rakyatnya. #kanjuruhan”, tulisnya.

Baca: Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, memberi jawaban. Dia mengatakan gugatan terhadap pembayaran pajak mesti disikapi dengan tenang, rasional, dan proporsional.  Dia mengatakan, sciri genealogis pajak itu memaksa alias wajib. Maka sebagai pengimbang, pajak harus diputuskan dengan Undang-Undang. Jika dulu memaksa utk kepentingan perlindungan, kini paksaan dimensinya “quasi-voluhtary” sebagai bagian state-building.

“Meski sifat pajak itu memaksa, itu lebih untuk menjamin kepatuhan yang tinggi. Di sisi lain, belanja publik yang optimal dan akuntabel juga menjadi standar baru,” ujar Prastowo melalui akun Twitternya @prastow, Kamis, 6 Oktober 2022.

Prastowo menyebut kepatuhan membayar pajak di Indonesia secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Dia juga menilai wajah perpajakan Indonesia saat ini selaras dengan kehidupan sehari-hari—baik sosial, kultural, maupun politik.

“Tanpa perlu saling menyalahkan, kalau dibahas akan panjang. Kita sepakat pajak ini penting, maka harus terus diperkuat. Gotong royong paripurna,” kata Prastowo.

“Kita memang berharap praktik kontrol publik selayaknya di negara maju, ketika dengan gagah dan lantang kita berteriak: I am a taxpayer! Untuk menegaskan semua aktivitas publik didanai warga negara melalui pajak,” ujar Prastowo.

Dari sisi pemerintah, Prastowo menyebut kualitas belanja publik yang baik merupakan keniscayaan. Uang pajak harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat UU. “Tentu saja belum semua terwujud. Ini adalah proyek panjang ke-Indonesiaan,” katanya. 

Prastowo juga menyebut kebutuhan pajak yang meningkat dengan kesadaran wajib pajak menjadi tantangan ke depan. Tantangan lainnya, penguatan otoritas pajak dan instansi yang membelanjakan uang pajak juga transparan dan akuntabel.

Upaya membangun trust dan kepatuhan, kata Prastowo, juga terus dilakukan. “Sejak perubahan official ke self-assesment, reformasi administrasi, sunset policy, tax amnesty, hingga program pengungkapan sukarela. Lalu penguatan transparansi dan kerjasama perpajakan internasional,” kata dia.

Prastowo menyebut tuntutan transparansi dan ajakan boikot pajak menemukan pijakan moral ketika ada tindakan atau belanja yang tidak sesuai. Hal tersebut menjadi bagian kontrol politik yangg harus diperhatikan. “Jangan sampai alat atau sarana yang metinya untuk melayani berbalik menjadi malapetaka bagi warga negara”

“Namun seyogyanya pula tak emosional dan gegabah. Ikhtiar bertahun-tahun juga melahirkan satu era di mana belanja publik semakin terarah pada kepentingan bersama: penyediaan aneka infrastruktur, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan lain-lain. Berkat uang pajak kita,” papar Prastowo.

Baca: Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

11 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.