Operator Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, YLKI Sebut Keselamatan Jadi Kasta Tertinggi

Sejumlah pemudik tanpa kendaraan bersiap menaiki kapal di Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu, 30 April 2022. Pengelola pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi puncak arus mudik Pelabuhan Merak akan berlangsung hingga H-2 atau 30 April 2022. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan dalam hal bertransportasi, keselamatan adalah kasta tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pernyataan itu untuk menanggapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang berlaku sejak awal Oktober lalu. 

“Mutlak hukumnya untuk dipenuhi,” ujar Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno, kepada Tempo, Kamis, 6 September 2022.

Mengenai angkutan penyeberangan yang merupakan wujud pelayanan publik, lanjut Agus, negara harus bertanggung jawab menyediakannya dengan kualitas baik dan keterjangkauan tarif. Karenanya, demi menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan pelayanan tersebut sekaligus demi mengedepankan aspek keamanan atau keselamatan, Agus mengatakan perlu struktur tarif angkutan penyeberangan yang adil.

Struktur yang adil ini berlaku baik bagi operator maupun bagi pelanggan sebagai konsumen. “Keadilan bagi konsumen sebagai pengguna  adalah aspek kemampuan membayar (ability to pay), dan juga aspek kemauan membayar (willingness to pay),” kata Agus. Dia menyebut kedua aspek ini tidak bisa dipisahkan. Namun dalam hal ini, tentu aspek ability to pay pada konsumen sangat krusial.

Adapun dari sisi willingness to pay, para pelaku usaha angkutan harus mampu menjaga dan menjamin adanya standar  pelayanan (level of service) yang jelas dan terukur serta mutlak menenuhi unsur keselamatan. Karena itu, diperlukan adanya pengawasan yang ketat oleh regulator.

Baca juga: Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Kemenhub: Kami Mendengar Suara Operator Kapal

Untuk mengakomodasi aspek tersebut, idealnya jalan terbaik  regulator adalah memberikan dana public service obligation (PSO) atau insentif kepada pihak operator  sebagai pelaku usaha angkutan penyeberangan. Khusunya, pada rute-rute perintis. Hal ini ditujukan agar beban biaya tidak sepenuhnya menumpuk di operator yang berpotensi mengalami beban kerugian lantaran struktur tarif  masih di bawah biaya pokok.

"Sebab jika hal ini terjadi, akan mengancam keberlangsungan pelayanan, dan bahkan mengancam keselamatan sektor angkutan penyeberangan," ujar Agus.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif angkutan penyeberangan rata-rata sebesar 11 persen di 23 lintasan. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 184 Tahun 2022.

“Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang ditandatangani pada tanggal 28 September 2022," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno seperti dikutip pada Kamis, 29 September 2022.

Kenaikan tarif tersebut diklaim telah mempertimbangkan hasil evaluasi perhitungan untuk angkutan penyeberangan kelas ekonomi. Hendro mengatakan penyesuaian tarif dilakukan demi menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, keseimbangan antara kepentingan masyarakat, serta keberlangsungan industri penyeberangan.  

Adapun Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengakui kenaikan tarif angkutan penyeberangan sejak 1 Oktober 2022 mulai terasa dampaknya. Namun, penyesuaian tarif sebesar 11 persen itu baru meringankan beban biaya BBM, belum mendukung aspek keselamatan. 

“Masih jauh dari kecukupan. Tapi setidaknya bisa mengurangi beban kenaikan harga BBM yang sebesar 32 persen,” ujar Khoiri ketika dihubungi.

Baca juga: Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

11 jam lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

20 jam lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Peternak Desak Pemerintah Serius Tangani Penggunaan Antibiotik Berlebihan pada Ayam

2 hari lalu

Peternak Desak Pemerintah Serius Tangani Penggunaan Antibiotik Berlebihan pada Ayam

Koalisi Ayam Sejahtera mendesak pemerintah dan dunia usaha serius mengendalikan resistensi antimikroba pada industri peternakan ayam.


Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

2 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

4 hari lalu

Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

Kemenhub menyiapkan KM Tatamailau sebagai hotel terapung untuk mendukung penyelenggaraan Sail Tidore 2022 di Kota Tidore, Maluku Utara


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

5 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

5 hari lalu

Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno memastikan pemberlakuan larangan truk ODOL pada tahun depan tidak bisa ditunda lagi.


Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

5 hari lalu

Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

Kebijakan truk odol pada 2023 diperkirakan bakal diterapkan secara bertahap untuk menghindari dampak kenaikan harga barang.


Lowongan PPPK Tenaga Kesehatan Kemenhub Diperpanjang hingga 22 November, Cek Syaratnya

9 hari lalu

Lowongan PPPK Tenaga Kesehatan Kemenhub Diperpanjang hingga 22 November, Cek Syaratnya

Kemenhub mengumumkan memperpanjang pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan instansi tersebut.


Soal Produsen Kecilkan Ukuran Produk, YLKI: Hal Biasa, tapi Wajib Disampaikan ke Konsumen

14 hari lalu

Soal Produsen Kecilkan Ukuran Produk, YLKI: Hal Biasa, tapi Wajib Disampaikan ke Konsumen

YLKI menyatakan produsen memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi berat isi produk dalam label kepada konsumen.