BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah pertanggungjawaban dan pelaporan yang terkait dengan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Dalam program yang berjalan sejak 2020 hingga kini tersebut, BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai.

Dari nilai itu, kata BPK, ada potensi penerimaan pajak yang belum terealisasi senilai Rp 1,31 triliun atas pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) non-PC-PEN kepada pihak yang tidak berhak. Lalu, BPK menemukan bahwa realisasi fasilitas PPN non-PC-PEN insentif senilai Rp 390,47 miliar tidak valid.

Selain itu, terdapat pula realisasi pemanfaatan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) senilai Rp 3,55 triliun yang tidak andal. BPK menemukan adanya potensi pemberian fasilitas PPN DTP kepada yang tidak berhak senilai Rp 154,82 miliar, lalu potensi penerimaan pajak dari penyelesaian mekanisme verifikasi tagihan pajak DTP 2020 senilai Rp 2,06 triliun.

Ada juga belanja subsidi pajak DTP dan penerimaan pajak DTP yang belum dapat dicatat senilai Rp 4,66 triliun. Kemudian, ada realisasi insentif dan fasilitas pajak PC-PEN senilai Rp 2,57 triliun yang terindikasi tidak valid.

Baca juga: Insentif Pajak 2023 Capai Rp 41,5 Triliun, Sri Mulyani: Tak Ada Windfall Komoditas

Atas berbagai temuan itu, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memutakhirkan sistem pengajuan insentif wajib pajak. Caranya dengan menambahkan persyaratan kelayakan penerima insentif dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan pada laman resmi DJP Online.

"Menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas 36 BAB I - Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2022 perpajakan yang telah diajukan WP dan disetujui, selanjutnya menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai," tertulis dalam IHPS I/2022, dikutip pada Rabu, 5 Oktober 2022.

BPK pun menemukan adanya kebijakan akuntansi yang belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak terkait dengan penyajian hak negara minimal senilai Rp 11,11 triliun dan kewajiban negara minimal senilai Rp 21,83 triliun. Pemerintah pun belum memaksimalkan tindakan penagihan sehingga terdapat piutang pajak kedaluwarsa Rp 710,15 miliar.

Menurut BPK, masalah itu mengakibatkan pemerintah tidak dapat menyajikan sepenuhnya hak negara minimal Rp 11,11 triliun dan kewajiban negara minimal Rp 21,83 triliun dari beberapa transaksi perpajakan. Terdapat piutang pajak yang berpotensi tidak dapat ditagih lagi senilai Rp 940,96 juta.

Selanjutnya: BPK juga menemukan piutang pajak macet Rp 20,84 triliun yang belum ditagih secara memadai.






Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

2 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

2 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

7 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.


Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

8 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Aturan Insentif Investasi IKN Selesai Sebelum Akhir 2022, Badan Otorita Ungkap Isinya

12 hari lalu

Aturan Insentif Investasi IKN Selesai Sebelum Akhir 2022, Badan Otorita Ungkap Isinya

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan bahwa aturan insentif untuk investasi di ibu kota baru akan selesai sebelum akhir 2022.


Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

15 hari lalu

Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

Langkah pemerintah mendorong agar restrukturisasi utang terhadap kelompok yang berhak menerima DSSI sebaiknya ditujukan juga untuk membantu RI.


Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?

16 hari lalu

Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?

Kemenkeu menyatakan Presidensi G20 Indonesia berupaya untuk mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Caranya?


Ekonom Sebut Kenaikan Cukai Rokok Tak Terlampau Bedampak ke Pendapatan Negara

20 hari lalu

Ekonom Sebut Kenaikan Cukai Rokok Tak Terlampau Bedampak ke Pendapatan Negara

Pemerintah akan menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024.


BPS Akan Umumkan Angka Pertumbuhan Ekonomi, Ini Prediksi BI, Kemenkeu hingga ...

24 hari lalu

BPS Akan Umumkan Angka Pertumbuhan Ekonomi, Ini Prediksi BI, Kemenkeu hingga ...

BPS pada hari ini akan mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal III - 2022. Bagaimana prediksi BI, Kemenkeu, pengusaha dan ekonom?


Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi 56,2 Persen, Kemenkeu: Kalau Tak Digunakan . . .

25 hari lalu

Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi 56,2 Persen, Kemenkeu: Kalau Tak Digunakan . . .

Kemenkeu mencatat realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp256,28 triliun atau 56,2 persen.