TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menugaskan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengurangi mobilisasi masyarakat selama penyelenggaraan KTT G20. Luhut mengatakan perlu kebijakan sekolah daring dan work from home saat persamuhan internasional itu berlangsung pada November mendatang.
“Pak Gubernur ini dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar Work Form Home. Saya kira ini tidak ada masalah karena saat Covid, kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20,” ujar Luhut melalui keterangan tertulis pada Rabu, 5 Oktober 2022.
Luhut juga meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk membekali kemampuan para pengemudi lokal agar beralih ke kendaraan listrik. Menurut dia, keterlibatan pengemudi lokal pada penyelenggaraan KTT G20 sangat penting agar masyarakat bisa merasakan efek dari perhelatan ini.
Adapun Luhut telah melakukan kunjungan ke sejumlah titik bakal lokasi penyelenggaraan KTT G20 yang akan dilaksanakan bulan depan. Bersama rombongan, Luhut memulai perjalanan dari gedung VVIP Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Hotel menuju The Apurva Kempinski Bali, Badung.
Menurut Luhut, sejauh ini sudah banyak kemajuan dari persiapan gelaran KTT G20 Indonesia, seperti persiapan sejumlah infrastruktur dan aspek pendukung lainnya. "Tinggal diperbaiki dan tambah-tambahan lagi yang kurang. Secara umum ini sudah paten," ujarnya.
Usai kunjungan itu, ia mengikuti proses alur simulasi kedatangan Head of Department (HOD), tamu kenegaraan atau tamu very very important person (VVIP). Salah satunya, Luhut mengunjungi Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, dan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura).
Di lokasi itu, ia meminta kementerian atau instansi yang berwenang untuk membenahi beberapa titik. Di antaranya, penambahan pohon mangrove. "Biar lebih hijau. Tapi dijaga supaya tetap hidup hingga hari H kegiatan," kata dia.
Adapun dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan KTT G20 Indonesia Tahun 2022 yang berlangsung di Candi Ballroom Hotel Apurva Kempinski, Luhut membahas isu-isu perihal persiapan penyelenggaraan. Tahun ini, Indonesia akan menjadi presidensi G20. Hal yang dibahas ialahskenario rencana operasi bandara untuk KTT G20, slot parkir pesawat VVIP, negara yang perlu diberikan privilage untuk parkir di Bandara Ngurah Rai, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP.
Kemudian, pemberlakuan partial close dan pengurangan frekuensi penerbangan di bandara Ngurah Rai dan bandara parkir pesawat, hingga pengaturan jarak dan/atau jeda waktu antar-pesawat. “Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang,” kata dia.
Ia berujar pemerintah tengah berupaya mengurangi load bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ) on the spot. Menurutnya, paspor dan data-data screening perlu dikumpulkan dan diproses terlebih dahulu. Sehingga muatan tersebut bisa ditangani dengan lancar. Luhut juga meminta adanya penguatan jumlah personil dan alat pendukung CIQ.
“Nah untuk hal ini saya minta Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, semua kita kerja sama betul, bahu-membahu jangan ada saling tunggu,” tutur Luhut.
RIANI SANUSI PUTRI
Baca juga: Sandiaga Siapkan 23 Hotel untuk Delegasi KTT G20 di Bali
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
