Kajian Larangan Ekspor Timah Dimulai, Program Hilirisasi hingga Ancaman Gugatan WTO Dibahas

Ilustrasi timah. ANTARA

TEMPO.CO, PANGKALPINANG - Pemerintah mulai melakukan sejumlah kajian terkait dengan berbagai dampak rencana larangan ekspor timah pada 2023 mendatang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengatakan kajian dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah maupun negara jika larangan ekspor diberlakukan.

"Semangatnya itu kalau larangan ekspor diberlakukan, sesiap apa kita menyikapinya. Bagusnya memang saat larangan ekspor terjadi, pabrik hilir kita sudah siap," ujar Ridwan kepada wartawan, Ahad kemarin 2 Oktober 2022.

Ridwan menuturkan kajian pertama yang dilakukan adalah untuk pembangunan pabrik hilirasi dengan melibatkan Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta beberapa pihak yang diusulkan pemerintah.

"Dari sisi bisnis, saya minta dilengkapi kajian engineringnya juga. Kalau kita harus bangun pabrik, bagaimana bangunnya, siapa yang mau investasi, berapa lama membangunnya hingga progres bisnisnya. Itu harus tergambar," ujar dia.

Selain itu, kata Ridwan, potensi munculnya gugatan ke organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) perlu dipertimbangkan oleh tim kajian.

"Salah satu pertimbangan soal laporan ke WTO. Tapi kalau kata presiden lanjut jangan takut, saya setuju. Orang itu menuntut kita pasti karena ada sebuah kepentingan. Bukan hanya iseng-iseng saja. Artinya mereka kekurangan pasokan barang baku yang akibatnya tidak bisa jualan. Tapi ini namanya kompetisi," ujar dia.

Menurut Penjabat Gubernur Bangka Belitung itu, dari sisi ekonomi persoalan penyediaan lapangan pekerjaan menjadi target hilirisasi. Dia berkeyakinan hilirisasi akan membuka lapangan pekerjaan baru yang bisa membantu perekonomian masyarakat.

"Sekarang kita baru punya pabrik timah batangan. Nanti jika ada pabrik solder, pelat atau produk lain dari timah itu akan membuka lapangan pekerjaan," ujar dia.

Ridwan menambahkan pihaknya mendorong pengusaha smelter yang terkendala membangun industri hilir untuk dapat membentuk konsorsium agar tetap bisa eksis. Untuk calon investor pun, kata dia, pemerintah mempertimbangkan untuk memberi sejumlah kemudahan.

"Sepanjang sepengetahuan saya, investor sering kesulitan soal kepastian hukum dan lahan. Kepastian hukum kita bisa bantu kalau dari sisi pemerintah daerah. Tetapi kan ada faktor eksternal. Menurut hemat saya lebih baik lahan saja disiapkan gratis dan tidak ada yang melarang. Kalau dilarang gratis, bisa berbentuk penyertaan saham," ujar dia.

SERVIO MARANDA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Konsumsi Listrik RI 1.169 kWh per Kapita, ESDM: Tertinggal Dibanding Negara Tetangga

2 hari lalu

Konsumsi Listrik RI 1.169 kWh per Kapita, ESDM: Tertinggal Dibanding Negara Tetangga

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menilai konsumsi listrik di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga.


Pemerintah Bakal Bagi-bagi 680 Ribu Rice Cooker, Kementerian ESDM Akui Ada Pro Kontra

3 hari lalu

Pemerintah Bakal Bagi-bagi 680 Ribu Rice Cooker, Kementerian ESDM Akui Ada Pro Kontra

Program bagi-bagi rice cooker yang diklaim bisa menghemat subsidi Rp 52,22 miliar itu, menurut ESDM, bisa mendorong penggunaan energi bersih.


Kementerian ESDM: 439 SPKLU untuk Kendaraan Listrik Sudah Berdiri, Berikut Tarifnya

3 hari lalu

Kementerian ESDM: 439 SPKLU untuk Kendaraan Listrik Sudah Berdiri, Berikut Tarifnya

Selain SPKLU, ada 966 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) yang sudah terpasang di lebih dari 100 titik lokasi.


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

3 hari lalu

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.


Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

3 hari lalu

Kadin dan Apindo Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid akan melakukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18 Tahun 2022.


BIMP-EAGA 2022, Dari Pertunjukan Seni hingga Merumuskan Kesepakatan

3 hari lalu

BIMP-EAGA 2022, Dari Pertunjukan Seni hingga Merumuskan Kesepakatan

Titik utama BIMP-EAGA adalah membangun integrasi konektivitas antar wilayah di kawasan


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

3 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

4 hari lalu

Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.


Transisi Energi, Menteri ESDM Sebut Investasi Proyek Migas Masih Diperlukan

4 hari lalu

Transisi Energi, Menteri ESDM Sebut Investasi Proyek Migas Masih Diperlukan

Investasi pada proyek-proyek minyak dan gas bumi (migas) akan tetap diperlukan meski mulai ada pertumbuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan.


Apindo Usul UMP DKI Jakarta 2023 Cuma Naik 2,62 Persen, Said Iqbal: Ngaco dan Ngawur

4 hari lalu

Apindo Usul UMP DKI Jakarta 2023 Cuma Naik 2,62 Persen, Said Iqbal: Ngaco dan Ngawur

Said Iqbal mengatakan baru kali ini terjadi di dalam unsur pengusaha ada dua versi usulan UMP DKI.