Bagaimana Cara Mengukur Angka Kemiskinan? Begini Menurut BPS

Ilustrasi kemiskinan Jakarta. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - World Bank atau Bank Dunia mengeluarkan laporan yang menyebut sebanyak 13 juta warga kelas menengah bawah di Indonesia jatuh dalam kemiskinan. Hal ini menyusul adanya pengubahan ketentuan baru mengenai hitungan paritas daya atau purchasing power parities (PPP).

Perlu diketahui bahwa untuk mengukur angka kemiskinan dapat dilihat dari tiga indikator. Berdasarkan situs sepakat.bappenas.go.id dan Badan Pusat Statistik, berikut adalah tiga cara yang bisa digunakan:

  1. Tingkat Kemiskinan (P0)

Cara pertama dengan melihat proporsi penduduk yang mengeluarkan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan atau disebut GK. Sementara itu GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang, seperti kebutuhan makanan (GKM) maupun non-makanan (GKNM).

GKM dilihat dari kebutuhan seseorang yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita. Paket harian ini seperti dari jenis bahan baku padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak.

Sementara GKNM merupakan kebutuhan di luar makanan. Hal ini dapat berupa perumahan, sandang, pendidikan, serta kesehatan. Diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

  1. Kedalaman Kemiskinan (P1)

Yang kedua ialah kedalaman kemiskinan atau ditunjukan dengan kode P1. Caranya dengan melihat rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

Jika dilihat bahwa P1 semakin tinggi, maka angka kemiskinan penduduk juga semakin jauh dari rata-rat pengeluargan penduduk per kapita. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks maka semakin mendekati garis kemiskinan.

  1. Keparahan Kemiskinan (P2)

Cara ketiga dengan melihat keparahan kemiskinan dengan kode P2. Hitungannya adalah rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Dengan begitu, keparahan kemiskinan dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Jika nilai indeks semakin tinggi, semakin tinggi juga ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

FATHUR RACHMAN 

Baca: Bank Dunia Sebut 13 Juta Warga Miskin Baru di Indonesia, Kok Bisa?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

4 jam lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

9 hari lalu

Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

Kemensos akan membangun pengolahan ikan teri, penyediaan air bersih, dan pusat komunitas di Kelurahan Kalibaru, Cilincing untuk atasi kemiskinan


Cerita Sandiaga dan Satu Kahkonen Jajal Wuling Air ev di KTT G20

9 hari lalu

Cerita Sandiaga dan Satu Kahkonen Jajal Wuling Air ev di KTT G20

Kepala Perwakilan World Bank untuk Indonesia Satu Kahkonen mengatakan mobil listrik, seperti Wuling Air ev, adalah masa depan industri otomotif.


Terpopuler Bisnis: GoTo dan Ruangguru Umumkan PHK Massal, Bank Dunia Dukung Pensiun Dini PLTU

9 hari lalu

Terpopuler Bisnis: GoTo dan Ruangguru Umumkan PHK Massal, Bank Dunia Dukung Pensiun Dini PLTU

Berita terpopuler bisnis pada 18 November 022, dimulai dari GoTo yang disebut jor-joran merekrut lulusan luar negeri sebelum melakukan PHK massal.


Tempo Economic Forum: Ancaman Resesi 2023, IMF Cermati 3 Dampak Invasi Rusia

9 hari lalu

Tempo Economic Forum: Ancaman Resesi 2023, IMF Cermati 3 Dampak Invasi Rusia

IMF melihat krisis global karena ketegangan geopolitik akan memperburuk kondisi ekonomi. Krisis pun mendorong negara maju jatuh ke jurang resesi.


Dukung RI Pensiunkan PLTU Batu Bara, Bank Dunia: Kita Seharusnya Kembali ke EBT

9 hari lalu

Dukung RI Pensiunkan PLTU Batu Bara, Bank Dunia: Kita Seharusnya Kembali ke EBT

Bank Dunia mendorong percepatan pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia. Energi baru dan terbarukan dari panas bumi, surya, hingga air jadi solusi.


Sensus Sosial Ekonomi di Jawa Tengah Capai 103,83 Persen

12 hari lalu

Sensus Sosial Ekonomi di Jawa Tengah Capai 103,83 Persen

Sensus atau Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek di Jawa Tengah mencapai 103,83 persen dari target keluarga yang disensus.


Pendataan Regsosek di Surakarta Selesai, Data Terkumpul 103,9 Persen

12 hari lalu

Pendataan Regsosek di Surakarta Selesai, Data Terkumpul 103,9 Persen

Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Kota Surakarta mencapai 103,9 persen. Karena ada tambahan jumlah mahasiswa di Surakarta.


Pendataan Regsosek di NTT Tersisa 1 Persen Rumah Tangga

13 hari lalu

Pendataan Regsosek di NTT Tersisa 1 Persen Rumah Tangga

Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek di NTT hingga hari ini, Selasa, 15 November 2022, menyisakan 1 persen rumah tangga.


RI Catat Surplus Perdagangan 30 Bulan Berturut-turut, BPS: Per Oktober Tembus USD 5,67 Miliar

13 hari lalu

RI Catat Surplus Perdagangan 30 Bulan Berturut-turut, BPS: Per Oktober Tembus USD 5,67 Miliar

Per Oktober 2022, surplus perdagangan mencapai US$ 5,67 miliar dengan rincian nilai ekspor US$ 24,81 miliar dan impor US$ 19,14 miliar.