Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan pemerintah tengah membangun platform data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu. Platform itu memuat neraca komoditas.

"Platform itu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu, yang ditetapkan dan berlaku secara nasional dalam bentuk Neraca Komoditas (NK)," kata Susiwijono melalui keterangan tertulis pada Ahad, 2 Oktober 2022. 

Pembentukan NK, ujarnya, diharapkan dapat menjadi data referensi tunggal antar-kementerian maupun lembaga. Selain itu, platform NK berfungsi sebagai pelayanan tunggal perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PBUMKU) ekspor impor. 

Ia mengatakan platform itu nantinya dapat memberikan jaminan kepastian waktu, jumlah, dan biaya perizinan. Platform data dan informasi NK dibuat untuk mendorong penyederhanaan tata niaga, peningkatan transparansi, dan menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Lebih lanjut, NK akan difungsikan sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor (PE) dan persetujuan impor (PI), acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional. Selain itu, NK bertujuan sebagai acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional, serta menjadi acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan Impor dari kementerian maupun lembaga pembina sektor komoditas.

Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas, penetapan komoditas yang penerbitan PE dan PI dilaksanakan berdasarkan NK akan dilakukan secara bertahap. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi atas perkembangan penyiapan komoditas untuk implementasi NK, terdapat 24 kelompok komoditas, di antaranya 19 kelompok komoditas yang baru ditetapkan di tahap II di tahun 2022, dan 5 kelompok komoditas yang sudah ditetapkan di tahap I di pada 2021 dan telah siap untuk dimasukkan ke Sistem Nasional NK (SiNas NK).

Susiwijono menuturkan NK tidak hanya sebagai dasar penerbitan PI dan PE. Lebih dari itu, kata dia, NK sebenarnya merupakan dasar utama pengambilan kebijakan nasional. "Dengan basis neraca yang kuat pemilihan kebijakannya akan tepat dan akuntabilitasnya terutama sangat objektif,” ucap Susiwijono.

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca juga: Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Volodymyr Zelenskiy Upayakan Ekspor Biji-bijian Rp2,3 Triliun

22 jam lalu

Volodymyr Zelenskiy Upayakan Ekspor Biji-bijian Rp2,3 Triliun

Volodymyr Zelenskiy ingin membantu mengekspor biji-bijian dan gandum untuk membantu mengatasi kelaparan dan kekeringan


Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

1 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Kementerian PUPR meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.


Prediksi Inflasi Pekan Keempat November 0,18 Persen, Bank Indonesia: Dipicu Harga Telur

1 hari lalu

Prediksi Inflasi Pekan Keempat November 0,18 Persen, Bank Indonesia: Dipicu Harga Telur

Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi hingga pekan keempat November 2022 sebesar 0,18 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).


Larang Produk Impor, Menteri PUPR: Kalau Anak Buah Saya Enggak Mau Aspal Buton, Saya Ganti

5 hari lalu

Larang Produk Impor, Menteri PUPR: Kalau Anak Buah Saya Enggak Mau Aspal Buton, Saya Ganti

Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur mandiri menggunakan produk dalam negeri.


Jutaan Barang Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 3 Miliar Lebih

5 hari lalu

Jutaan Barang Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 3 Miliar Lebih

Potensi kerugian negara dari pungutan bea cukai atas ribuan barang sitaan ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 3 miliar.


Indonesia Ekspor Ikan Sarden Kaleng ke Australia Senilai Rp 14 Miliar

5 hari lalu

Indonesia Ekspor Ikan Sarden Kaleng ke Australia Senilai Rp 14 Miliar

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melepas ekspor perdana produk ikan sarden kaleng produksi CV Pasific Harvest ke Australia.


Sejumlah Risiko Jika Indonesia Kalah Banding Larangan Ekspor Nikel di WTO

5 hari lalu

Sejumlah Risiko Jika Indonesia Kalah Banding Larangan Ekspor Nikel di WTO

Bhima Yudhistira, menilai kekalahan gugatan RI soal kebijakan larangan ekspor nikel akan berdampak signifikan untuk Indonesia.


Mumpung Belum Dilarang, Pebisnis di Eropa Borong Minyak Diesel Rusia

6 hari lalu

Mumpung Belum Dilarang, Pebisnis di Eropa Borong Minyak Diesel Rusia

Para traders buru-buru mengisi tangki minyak mereka dengan diesel Rusia sebelum Uni Eropa mulai memberlakukan larangan impor.


4 Perusahaan Indonesia Teken Kontrak Ekspor ke Cile Senilai Rp 90 Miliar

6 hari lalu

4 Perusahaan Indonesia Teken Kontrak Ekspor ke Cile Senilai Rp 90 Miliar

Dalam skema persetujuan kemitraan itu, terdapat lima kontrak bisnis senilai US$ 5,8 juta atau setara Rp 90 miliar ekspor Indonesia ke Cile.


Impor Gas dan Minyak Cina dari Rusia Naik

6 hari lalu

Impor Gas dan Minyak Cina dari Rusia Naik

Pengiriman gas dan minyak dari Rusia ke Cina tumbuh signifikan periode Januari - Oktober 2022