Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jika RI Tak Ikuti Standar Garis Kemiskinan Bank Dunia, Apa Konsekuensinya?

image-gnews
Bank Dunia. worldbank.org
Bank Dunia. worldbank.org
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengungkapkan dampak pemerintah tidak ikut merevisi standar garis kemiskinan Bank Dunia atau World Bank. Menurut dia, kebijakan proteksi sosial akan dibuat pemerintah menjadi terlalu kecil. 

“Karena menganggap bahwa yang dilindungi hanya 26 juta orang miskin,” ujar Bhima melalui sambungan telepon Sabtu malam, 1 Oktober 2022.

Pemerintah, kata Bhima, perlu menjadikan sejumlah statistik kemiskinan yang berbeda dan data ketimpangan kekayaan menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. Kebijakannya, kata dia, bukan hanya melindungi yang memang sangat miskin, tapi juga yang rentan. 

“Kalau ketimpangan kekayaan lebih gawat lagi kan. Ya harus kombinasi jangan cari pembenaran garis kemiskinannya terlalu rendah tapi kebijakannya gitu-gitu aja,” tutur Bhima.

Menurut Bhima garis kemiskinan yang direvisi Bank Dunia lebih realistis dari pada di Indonesia. Pasalnya, Indonesia menganut garis kemiskinan yang relatif sangat rendah Rp 500 ribu per bulan perkapita itu dikategorikan orang miskin.

Standar garis kemiskinan Bank Dunia dapat menjadi perbandingan bahwa jumlah orang miskin yang meningkat karena pandemi dan inflasi. Pemerintah juga harus melindungi kategori kelas menengah rentan miskin dengan sejumlah bantuan.

“Sejauh ini belum banyak diproteksi oleh pemerintah misalnya bantuan subsidi upah fokusnya ke pekerja formal, satu lagi bansos kompensasi BBM itu juga relatif hanya menyentuh orang yang sudah miskin,” ucap Bhima. “Yang rentan miskin enggak dapat, enggak masuk dalam data based.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengubah standar garis kemiskinan yang mengacu pada aturan purchasing power parities (PPP) 2017, menggantikan PPP 2011. Pasalnya, Bank Dunia melihat kenaikan garis kemiskinan di berbagai negara.

Dengan adanya perubahan tersebut, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrim menjadi US$ 2,15 atau setara Rp 32.757,4 (dengan acuan kurs Rp 15.236 per dolar AS) per orang per hari pada PPP 2017. Standar tersebut naik dibandingkan PPP 2011, yaitu sebesar US$ 1,9 atau Rp 28.984,4 per orang per hari.

Perubahan itu langsung berdampak signifikan pada jumlah penduduk miskin di Cina dan Indonesia. Negara Cina dan Indonesia sama-sama menyumbang lebih dari 85 persen peningkatan daerah dalam jumlah penduduk miskin.

Dalam laporannya di World Bank East Asia and The Pacific (EAP) Economic Update Oktober 2022, dituliskan, Bank Dunia memaparkan jumlah penduduk miskin kelas menengah bawah (lower-middle income) di Indonesia dengan standar PPP 2011 berkisar 54 juta jiwa.

Bila mengacu pada standar PPP 2017, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 67 juta jiwa. Ini artinya, jumlah masyarakat miskin di Indonesia berpotensi naik hingga 13 juta jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin kelas menengah bawah (lower-middle income) di Cina akan bertambah 20 juta jiwa, yaitu dari 24 juta jiwa (PPP 2011) menjadi 42 juta jiwa (PPP 2017). Sedangkan jumlah penduduk miskin kelas menengah bawah (lower-middle income) di kawasan Asia Pasifik berjumlah 115 juta jiwa (PPP 2011) dan berpotensi melojak menjadi 148 jua jiwa (PPP 2017).

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

4 hari lalu

Penandatanganan Kontrak Kerjasama Bantuan Hibah Pemerintah Jepang yang dilakukan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi (kiri) dengan perwakilan dari General Incorporated Association Birdlife International Tokyo (kanan) sebagai organisasi pelaksana proyek pada 25 Maret 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Jepang di Jakarta
Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

Bantuan Jepang ini, diharapkan bisa menaikkan pendapatan petani berskala kecil dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

13 hari lalu

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berharap pemerintah memperpanjang bansos pangan karena jumlah warga miskin masih banyak.


Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Keras Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Sederet Alasannya

22 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Keras Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Sederet Alasannya

Program makan siang gratis janji kampanye Prabowo-Gibran yang akan diambil dari Dana BOS dinilai berpotensi mengurangi gaji guru. P2G tolak keras.


Kenaikan Harga Pangan dan Gaji Tak Seimbang, Ekonom Sebut Bisa Tambah Angka Kemiskinan

24 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
Kenaikan Harga Pangan dan Gaji Tak Seimbang, Ekonom Sebut Bisa Tambah Angka Kemiskinan

Pemerintah mesti membuat kebijakan yang bisa mengendalikan harga pangan karena bisa menambah jumlah kemiskinan baru.


Prabowo Sangat Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8 Persen: Within Three, Four, Five Years..

24 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan keynote speech pada acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Jakarta, Selasa 5 Maret 2024. Mandiri Investment Forum 2024 yang dihadiri lebih dari 25 ribu partisipan baik dari dalam maupun luar negeri itu juga sebagai komitmen Bank Mandiri dalam memberi kontribusi untuk terus mendukung investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya risiko global. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Prabowo Sangat Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8 Persen: Within Three, Four, Five Years..

Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto kembali menyatakan optimismenya mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Makan Siang Gratis Prabowo Dibahas oleh Pemerintah Jokowi, TPN Ganjar-Mahfud: Anomali

26 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Prabowo Dibahas oleh Pemerintah Jokowi, TPN Ganjar-Mahfud: Anomali

Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud mengkritik program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran yang dibahas pemerintah Jokowi saat ini.


Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

26 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.


Apa Kata Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran?

27 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Kata Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran?

Bank Dunia menilai program andalan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran tersebut bisa memberikan dampak pada ekonomi.


Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Timnas AMIN Ingatkan Potensi Defisit

27 hari lalu

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Timnas AMIN Ingatkan Potensi Defisit

Tanggapan Timnas AMIN terhadap program makan siang gratis.