Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

Reporter

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) didampingi Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Normansjah Wartabone (kanan), Pastor Paroki Gereja Kristus Raja Kupang Romo Ambrosius Pr (kedua kiri) saat meninjau pembangunan gedung Gereja Katedaral Kristus Raja Kupang di Kota Kupang, NTT, Sabtu 1 Oktonber 2022. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mendesak pembangunan Gereja Katedral Kristus Raja Kupang dipercepat agar selesai tepat waktu.

"Saya minta agar pembangunan Gereja Katedral ini cepat selesai sehingga bisa segera digunakan oleh umat Katolik di sini," katanya ditemui saat meninjau progres pembangunan Gereja Katedral Kristus Raja Kupang, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Ia mengatakan saat ini capaian pembangunan gereja itu baru 60 persen. Padahal target pembangunannya sesuai kontrak selesai pada Desember 2022.

Dia mengatakan bahwa dengan jumlah pekerja yang hanya mencapai 70 orang, dirinya memastikan pembangunan gereja itu tidak akan tepat waktu. "Saya minta supaya jumlah pekerjanya ditambah lagi, sehingga bisa cepat selesai," tambah dia.

Basuki menegaskan bahwa dirinya tidak akan memperpanjang kontrak pembangunan Gereja Katedral itu jika pembangunannya tidak dipercepat.

Dia juga mengancam kontraktornya jika tidak selesai tepat waktu maka, kontraktornya akan didenda karena pembangunannya tidak sesuai kontrak.

Pembangunan Gereja Katedral itu dimulai pada 2021 lalu menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan nilai Rp21,82 miliar.

Gereja Katedral Kristus Raja Kupang pertama kali dibangun pada tahun 1962. Selama kurang lebih 60 tahun gereja itu tidak pernah dibangun.

Namun akibat adanya bencana Seroja pada April 2021 lalu, membuat pemerintah melalui Kementerian PUPR mengambil alih pembangunan gereja itu.

Baca Juga: Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan






Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

1 jam lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Kementerian PUPR Sebut 1.400 Hektar Lahan IKN Diminati Investor

5 jam lalu

Kementerian PUPR Sebut 1.400 Hektar Lahan IKN Diminati Investor

Kementerian PUPR menyatakan peningkatan minat investasi di IKN mencapai 40 kali lipat sejak dilakukan jajak pasar pada 18 Agustus dan 22 Oktober 2022.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

6 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

7 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


PUPR Bakal Bangun Rumah Bagi Korban Gempa Cianjur di Lahan 2,5 Hektare

8 jam lalu

PUPR Bakal Bangun Rumah Bagi Korban Gempa Cianjur di Lahan 2,5 Hektare

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membangun rumah bagi korban gempa Cianjur di atas lahan seluas 2,5 hektare.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

8 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

8 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

8 jam lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

9 jam lalu

Menteri PUPR: 200-an Investor Malaysia Berminat Investasi di IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa 200-an investor Malaysia telah menyatakan minatnya menanamkan investasi di IKN.


Menteri PUPR Bantah Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Ditolak Bank Indonesia dan BUJT

1 hari lalu

Menteri PUPR Bantah Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh Ditolak Bank Indonesia dan BUJT

DPR menyebut penerapan sistem bayar tol tanpa sentuh atau multi lane free flow (MLFF) mendapatkan penolakan dari Bank Indonesia (BI).