Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Tim Stranas PK- Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Niken Ariati, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dan Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang dalam konferensi pers Pelaksanaan Tindakan Korektif di Gedung E, Barantan, Kementan, Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Oktober 2022. TEMPO/ Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian atau Barantan melepaskan 1.619 ton produk hortikultura asal luar negeri yang sempat ditahan sejak 27 Agustus hingga-September 2022. Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan itu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha. 

“Sehingga diharapkan ke depan setiap pemasukan produk hortikultura dilengkapi dengan dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH),” ujar dia di Gedung E, Baratan, Kementan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 1 Oktober 2022.

Tindakan melepas komoditas yang tertahan ini merupakan salah satu komitmen Barantan dalam menjalankan Paket Ekonomi XV (lima belas) yang menjadi arahan dan instruksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor. Hal ini juga menjadi komitmen dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang National Logistic Ecosystem (NLE).

Pelepasan terhadap komoditas hortikultura asal luar negeri juga sejalan dengan Berita Acara Pemeriksaan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Direktur Jenderal Hortikultura pada 22 September 2022, Produk Hortikultura yang sudah memenuhi uji Laboratorium. Selanjutnya dapat dikeluarkan dari area pelabuhan, tapi tetap berkewajiban RIPH.

“Semoga kejadian penahanan ini tidak berulang dan sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Barantan akan tetap melaksanakan Permentan Nomor 05 Tahun 2022,” kata dia.

Bambang mengatakan tindakan korektif yang diusulkan Ombudsman pada 26 September 2022, menyatakan bahwa dokumen RIPH sebagai dokumen Post Border mengacu pada Paket Kebijakan Ekonomi XV yang pengawasannya dilakukan penerbit izin.

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional maka dokumen-dokumen perizinan harus terintegrasi dalam sistem LNSW dan mempercepat proses ke dalam Neraca Komoditas.

Barantan, kata Bambang, berkomitmen dalam melaksanakan perkarantinaan yakni dalam mencegah masuk masuk, keluar dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina. “Serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan,” tutur Bambang.

Selain itu juga dalam penerapan efektifitas dan efisiensi pelayanan di pelabuhan, dan memberikan jaminan hukum terhadap pelayanan perkarantinaan yang menjadi hal vital. “Untuk mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional,” ucap Bambang.

Anggota Ombusdman RI Yeka Hendra Fatika, mengatakan pihaknya mengapresiasi respon cepat Barantan menindaklanjuti rekomendasi ORI. “Saat ini kami melihat ada dua Kementerian yang mengatur perizinan impor hortikultura. Untuk itu saya berjanji akan menindaklanjuti guna mengharmoniskan ketentuan itu melalui Kementerian Koordinator Perekonomian,” kata Yeka.

Yeka juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan beberapa butir rekomendasi yang harus dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait. “Saya mengapresiasi Barantan atas pelepasan terhadap kontainer yang tertahan saat ini,” ucap dia.

Baca Juga: Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Waswas Cadangan Beras

3 jam lalu

Waswas Cadangan Beras

Perdebatan soal rencana impor beras masih terjadi untuk memnuhi cadangan beras Bulog.


NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

1 hari lalu

NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

Perencanaan pangan nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan instabilitas pasokan yang berdampak pada inflasi.


Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah, Kemendag: Informasi Lain Hoaks

1 hari lalu

Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah, Kemendag: Informasi Lain Hoaks

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan kebijakan ihwal ekspor produk minyak sawit atau crude palm oil (CPO) tak akan berubah.


Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

1 hari lalu

Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Ombudsman RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi program strategis pangan.


Volodymyr Zelenskiy Upayakan Ekspor Biji-bijian Rp2,3 Triliun

2 hari lalu

Volodymyr Zelenskiy Upayakan Ekspor Biji-bijian Rp2,3 Triliun

Volodymyr Zelenskiy ingin membantu mengekspor biji-bijian dan gandum untuk membantu mengatasi kelaparan dan kekeringan


Kementan Gelar Penghargaan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio Ternak

3 hari lalu

Kementan Gelar Penghargaan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio Ternak

Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio Ternak berhasil meningkatkan rata-rata populasi ternak di Indonesia sebesar 8 persen per tahun.


Bulog Siap-siap Impor Beras, Buwas: Semua Menteri Sudah Memberi Keputusan

6 hari lalu

Bulog Siap-siap Impor Beras, Buwas: Semua Menteri Sudah Memberi Keputusan

Impor beras itu untuk kebutuhan cadangan kejadian luar biasa, seperti bantuan sosial dan penanganan bencana.


Indonesia Ekspor Ikan Sarden Kaleng ke Australia Senilai Rp 14 Miliar

7 hari lalu

Indonesia Ekspor Ikan Sarden Kaleng ke Australia Senilai Rp 14 Miliar

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melepas ekspor perdana produk ikan sarden kaleng produksi CV Pasific Harvest ke Australia.


Sejumlah Risiko Jika Indonesia Kalah Banding Larangan Ekspor Nikel di WTO

7 hari lalu

Sejumlah Risiko Jika Indonesia Kalah Banding Larangan Ekspor Nikel di WTO

Bhima Yudhistira, menilai kekalahan gugatan RI soal kebijakan larangan ekspor nikel akan berdampak signifikan untuk Indonesia.


Indonesia Deklarasi 5 Langkah Konkret Kendalikan Resistensi Antimikroba

7 hari lalu

Indonesia Deklarasi 5 Langkah Konkret Kendalikan Resistensi Antimikroba

Resistensi antimikroba berdampak pada kesehatan hewan dan dapat menyebar melalui rantai makanan.