Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Komisi IV Apresiasi Kementan Dalam Pengembangan Hortikultura dan Florikultura

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian atau Barantan melepaskan 1.619 ton produk hortikultura asal luar negeri yang sempat ditahan sejak 27 Agustus 2022 - 30 September 2022. Seluruh produk hortikultura ini telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman. 

“Tertahannya komoditas tersebut akibat tidak adanya dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)," ujar Kepala Barantan, Bambang, di Gedung E, Baratan, Kementan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 1 Oktober 2022.

RIPH merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dirjen Hortikultura dan digunakan sebagai perizinan impor komoditas hortikultura yang berlaku sejak diterbitkannya Permentan Nomor 39 Tahun 2019 dan tetap berlaku hingga saat ini. Penerbitan Permentan Nomor 05 Tahun 2022 tentang pengawasan RIPH adalah penugasan kepada Barantan untuk mengawasi seluruh produk impor hortikultura yang wajib RIPH sesuai peraturan sebelumnya.

Sementara produk hortikultura yang tertahan antara lain cabe kering, klengkeng, jeruk, anggur, apel berasal dari enam negeri yakni, Cina, Amerika Serikat, Australia, India, Afrika Selatan dan Thailand. Komoditas itu tertahan di tiga pelabuhan yakni Belawan, Surabaya dan Tanjung Priok.

Menurut Bambang, serangkaian pengujian keamanan pangan yang tepat, telah memiliki Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium yang teregistrasi sesuai Permentan 55 Tahun 2016. Selain itu  dipastikan bebas dari hama dan penyakit yang berbahaya atau memiliki jaminan kesehatan media pembawa dengan adanya phytosanitary certificate (PC) dari negara asal. 

“Jadi aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” tutur dia.

Anggota Ombusdman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika, mengapresiasi respon cepat Barantan untuk menindaklanjuti rekomendasi ORI. “Saat ini kami melihat ada dua Kementerian yang mengatur perizinan impor hortikultura. Untuk itu saya berjanji akan menindaklanjuti guna mengharmoniskan ketentuan itu melalui Kementerian Koordinator Perekonomian,” kata Yeka.

Yeka juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan beberapa butir rekomendasi yang harus dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait. “Saya mengapresiasi Barantan atas pelepasan terhadap kontainer yang tertahan saat ini,” ucap dia.

Sedangkan Tim Stranas PK- Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Niken Ariati, menuturkan bahwa penahanan kontainer oleh Barantan berakibat kepada buruknya kinerja pelabuhan. Sebelumnya kinerja layanan Barantan dipelabuhan diakui terbaik dalam penilaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Untuk mencegah hal ini terjadi kembali maka KPK memerintahkan agar pelaksanaan regulasi ini diintegrasikan dalam sistem INSW dan NK. “Kami telah memberikan waktu dua minggu, dan akan kami evaluasi,” tutur Niken.

Baca Juga: 1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

2 jam lalu

Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


BPS: Nilai Tukar Petani Nasional Naik 0,50 Persen Jadi 107,81 pada November 2022

3 jam lalu

BPS: Nilai Tukar Petani Nasional Naik 0,50 Persen Jadi 107,81 pada November 2022

BPS menyatakan peningkatan nilai tukar petani terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,66 persen.


Klaim Produksi Beras Surplus, Jabar dan Jatim Minta Bulog Tak Impor

7 jam lalu

Klaim Produksi Beras Surplus, Jabar dan Jatim Minta Bulog Tak Impor

Sebagai produsen beras nasional tertinggi, Jawa Barat dan Jawa Timur mengaku siap memasok beras ke gudang Bulog dan meminta agar tak dilakukan impor.


Kementan Klaim Berhasil Penuhi Permintaan Pasokan Beras, Tak Jadi lmpor?

20 jam lalu

Kementan Klaim Berhasil Penuhi Permintaan Pasokan Beras, Tak Jadi lmpor?

Sebelumnya, Bulog mengatakan stok domestik tipis dan tak dapat memenuhi target penyediaan cadangan beras.


Data Beras Kementan dan Bulog Berbeda? BPS Jelaskan Duduk Perkara: Sudah Clear

1 hari lalu

Data Beras Kementan dan Bulog Berbeda? BPS Jelaskan Duduk Perkara: Sudah Clear

BPS membeberkan bahwa pada dasarnya tidak ada yang berbeda soal data beras yang digunakan Kementan dan Bulog.


Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

2 hari lalu

Luhut: Tahun Depan, Belanja Produk Impor Maksimal 5 Persen

Luhut yakin pengurangan porsi impor ini dapat meningkatkan belanja produk dalam negeri sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.


Belum Teken Izin Impor Beras, Mendag Masih Beri Waktu Bulog dan Kementan Cukupi Stok

2 hari lalu

Belum Teken Izin Impor Beras, Mendag Masih Beri Waktu Bulog dan Kementan Cukupi Stok

Zulhas menampik keputusan untuk impor beras dan belum mengeluarkan perizinan untuk kebijakan ini.


Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

2 hari lalu

Presiden Jokowi: Berikan Insentif bagi Investor dan Industri Produk Substitusi Impor

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor.


NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

2 hari lalu

NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

Perencanaan pangan nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan instabilitas pasokan yang berdampak pada inflasi.


Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

2 hari lalu

Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Ombudsman RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi program strategis pangan.