Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, DTKS di Indonesia Akan Berubah?

Warga tengah beraktifitas di depan rumah mereka di pinggiran rel kereta kawasan Kampung Bandan, Jakarta, Kamis 30 Juni 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres ini diterbitkan untuk mencapai target untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyatakan pihaknya bakal membahas ulang standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia (World Bank).

Aturan yang ditetapkan Bank Dunia itu, kata Isa, akan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi Indonesia dalam memutuskan standar garis kemiskinan. “Itu kan satu informasi baru yang kita dapat dari World Bank, jadi itu akan menjadi bahan evaluasi tentunya perlu rapat kabinet dan sebagainya,” ucapnya di  Jakarta Pusat, Jumat, 30 September 2022.

Menurut dia, standar garis kemiskinan tidak hanya ditetapkan oleh satu kementerian saja. Jauh lebih besar dari itu, penentuan garis kemiskinan melibatkan seluruh kementerian yang ada di tingkat kabinet untuk menunjukkan berapa batas yang dianggap miskin, berapa kemampuan seseorang untuk mendapatkan penghasilan, serta faktor-faktor lainnya.

Namun begitu, Isa belum bisa memastikan apakah pemerintah akan mengubah standar kemiskinan di Indonesia sesuai dengan aturan PPP 2017 Bank Dunia.  “Saya yakin ini akan menjadi bahan diskusi di kabinet. Kapan itu diputuskan saya nggak tahu tetapi itu pasti akan menjadi bahan diskusi (di kabinet),” ujarnya.

Bila pemerintah memutuskan apakah akan tetap menggunakan standar yang sudah ada atau mengubah standar tersebut, tentu akan ada perubahan data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengubah standar garis kemiskinan yang mengacu pada aturan purchasing power parities (PPP) 2017, menggantikan PPP 2011. Pasalnya, Bank Dunia melihat kenaikan garis kemiskinan di berbagai negara.

Dengan adanya perubahan tersebut, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrim menjadi US$ 2,15 atau setara Rp 32.757,4 (dengan acuan kurs Rp 15.236 per dolar AS) per orang per hari pada PPP 2017. Standar tersebut naik dibandingkan PPP 2011, yaitu sebesar US$ 1,9 atau Rp 28.984,4 per orang per hari.

Perubahan itu langsung berdampak signifikan pada jumlah penduduk miskin di Cina dan Indonesia. Negara Cina dan Indonesia sama-sama menyumbang lebih dari 85 persen peningkatan daerah dalam jumlah penduduk miskin.

Dalam laporannya di World Bank East Asia and The Pacific (EAP) Economic Update Oktober 2022, dituliskan, Bank Dunia memaparkan jumlah penduduk miskin kelas menengah bawah (lower-middle income) di Indonesia dengan standar PPP 2011 berkisar 54 juta jiwa.

Bila mengacu pada standar PPP 2017, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 67 juta jiwa. Ini artinya, jumlah masyarakat miskin di Indonesia berpotensi naik hingga 13 juta jiwa.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin kelas menengah bawah (lower-middle income) di Cina akan bertambah 20 juta jiwa, yaitu dari 24 juta jiwa (PPP 2011) menjadi 42 juta jiwa (PPP 2017). Sedangkan jumlah penduduk miskin kelas menengah bawah (lower-middle income) di kawasan Asia Pasifik berjumlah 115 juta jiwa (PPP 2011) dan berpotensi melojak menjadi 148 jua jiwa (PPP 2017).

BISNIS

Baca: Kedubes AS di RI Kembali Buka Lowongan Kerja, Gaji Sampai Rp 745 Juta per Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

3 jam lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

9 hari lalu

Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

Kemensos akan membangun pengolahan ikan teri, penyediaan air bersih, dan pusat komunitas di Kelurahan Kalibaru, Cilincing untuk atasi kemiskinan


Terpopuler Bisnis: GoTo dan Ruangguru Umumkan PHK Massal, Bank Dunia Dukung Pensiun Dini PLTU

9 hari lalu

Terpopuler Bisnis: GoTo dan Ruangguru Umumkan PHK Massal, Bank Dunia Dukung Pensiun Dini PLTU

Berita terpopuler bisnis pada 18 November 022, dimulai dari GoTo yang disebut jor-joran merekrut lulusan luar negeri sebelum melakukan PHK massal.


Tempo Economic Forum: Ancaman Resesi 2023, IMF Cermati 3 Dampak Invasi Rusia

9 hari lalu

Tempo Economic Forum: Ancaman Resesi 2023, IMF Cermati 3 Dampak Invasi Rusia

IMF melihat krisis global karena ketegangan geopolitik akan memperburuk kondisi ekonomi. Krisis pun mendorong negara maju jatuh ke jurang resesi.


Dukung RI Pensiunkan PLTU Batu Bara, Bank Dunia: Kita Seharusnya Kembali ke EBT

9 hari lalu

Dukung RI Pensiunkan PLTU Batu Bara, Bank Dunia: Kita Seharusnya Kembali ke EBT

Bank Dunia mendorong percepatan pensiun dini PLTU batu bara di Indonesia. Energi baru dan terbarukan dari panas bumi, surya, hingga air jadi solusi.


Pandemic Fund Terkumpul Rp 21,7 T, Jokowi: Belum Mencukupi

15 hari lalu

Pandemic Fund Terkumpul Rp 21,7 T, Jokowi: Belum Mencukupi

Presiden RI Joko Widodo menyerukan komunitas internasional untuk mendukung pandemic fund atau inisiatif yang disepakati oleh negara-negara anggota G20 untuk pencegahan, persiapan dan respons bagi ancaman pandemi mendatang.


Direktur Eksekutif Bank Dunia: Indonesia Sukses Pertahankan G20 di Tengah Perang Ukraina

15 hari lalu

Direktur Eksekutif Bank Dunia: Indonesia Sukses Pertahankan G20 di Tengah Perang Ukraina

Direktur Eksekutif Bank Dunia menilai Indonesia sebagai presidensi G20 berhasil mempertahankan forum dari keterpecahan imbas perang Ukraina.


4 Orang Satu Keluarga Tewas Kelaparan, Ketua RT Asiong Sebut Mereka Bukan Miskin

16 hari lalu

4 Orang Satu Keluarga Tewas Kelaparan, Ketua RT Asiong Sebut Mereka Bukan Miskin

Mereka tewas dengan kondisi perut kosong sejak lama.


Riset UI: Tamu G20 Akan Habiskan Belanja Rp 10 Triliun di Indonesia

16 hari lalu

Riset UI: Tamu G20 Akan Habiskan Belanja Rp 10 Triliun di Indonesia

Selain dampak langsung terhadap perputaran uang, pertemuan para kepala negara di KTT G20 ini diperkirakan bakal memberi efek ekonomi yang jauh lebih besar.


COP27: Bank Dunia Siap Danai Negara Miskin Untuk Atasi Perubahan Iklim

16 hari lalu

COP27: Bank Dunia Siap Danai Negara Miskin Untuk Atasi Perubahan Iklim

Dalam COP27, Bank Dunia mengatakan membutuhkan dana segar dari negara-negara donor kaya untuk mengatasi perubahan iklim di negara miskin