Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Hari Ini, Gapasdap: Belum Sesuai Perhitungan

Sejumlah kendaraan bersiap menaiki kapal penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu, 1 April 2022. Arus mudik pada H-1 lebaran di Pelabuhan Merak terpantau lengang dan tidak ada penumpukan kendaraan maupun penumpang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdam) menyebut kenaikan tarif angkutan penyeberangan sebesar 11 persen sudah berlaku mulai hari ini, Sabtu, 1 Oktober pukul 2022. Namun Ketua Gapasdap, Khoiri Soetomo, mengatakan besaran tarif tersebut masih sangat jauh dari perhitungan yang disepakati bersama team tarif dari berbagai instansi.

“Semoga angka sekecil ini sesuai janji yang kami terima dari bapak Dirjen Perhubungan Daratsegera ada penyesuaian lagi makimal 6 bulan dari hari ini atau tepatnya 1 April 2023,” ujar Khoiri kepada Tempo, Sabtu, 1 Oktober 2022

Pasalnya, kenaikan tarif ini masih ada total kekurangan sebesar 35,4 persen ditambah 7,8 persen akibat kenaikan harga BBM sebesar 32 persen. Khoiri menyebut tarif yang saat ini berlaku baru sebatas angsuran 11 persen.

Soal kesempatan mengusulkan tarif baru, Khoiri mengatakan hal itu sudah diatur pada PM Nomor 66 Tahun 2019—bahwa bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali. “Kami hanya menagih kekurangan dari perhitungan HPP (harga pokok penjualan) yang masih jauh,” kata Khoiri.

“Ke depan kami mohonkan presentase minimal 10 persen untuk pengembangan usaha. Karena pemerintah juga menuntut armada yang semakin baik memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan terutama pemakai jasa,” ujar Khoiri.

Khoiri juga berharap akan ada insentif pembebasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pihaknya berharap biaya pelabuhan ditanggung negara. Selain itu, Khoiri menyebut perlu ada alokasi dana BLT untuk penyeberangan agar operator tetap menjaga standar keselamatan dan pelayanan.

“Ke depan kami juga mohon agar Gapasdap bersama sama Kemenhub melakukan revisi total terhadap PM yg mengatur formulasi tarif yaitu PM Nomor 66 Tahun 2019,” ujar Khoiri.

Sebab, pihaknya ingin tarif angkutan penyeberangan bisa diatur seperti moda transportasi lain yang ditentukan dengan plafon batas atas dan batas bawah. Sehingga,  kata Khoiri, setiap permohonan penyesuaian tarif karena dinamika yang sangat cepat terhadap fluktuasi harga-harga tidak terus menyiksa operator dalam memperjuangkan tariff.

“Biarlah Kemenhub cukup memberikan batasan atas bawah tanpa harus mengurusi per golongan dan per lintasan yang menjadi domain kami,” ucap Khoiri.

Baca: Kedubes AS di RI Kembali Buka Lowongan Kerja, Gaji Sampai Rp 745 Juta per Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

21 jam lalu

16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

Dalam peringatan 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, organisasi Perempuan Mahardhika angkat isu kekerasan terhadap pekerja perempuan.


Menkeu Pastikan BLT BBM Cair Lagi Bulan Depan, Berikut Cara Mengeceknya

3 hari lalu

Menkeu Pastikan BLT BBM Cair Lagi Bulan Depan, Berikut Cara Mengeceknya

Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM untuk periode Desember 2022.


Teten Pastikan BLT UMKM Tidak Cair Tahun ini: Tidak Ada Waktu Lagi

5 hari lalu

Teten Pastikan BLT UMKM Tidak Cair Tahun ini: Tidak Ada Waktu Lagi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan pemerintah belum merencanakan pencairan BLT UMKM di tahun depan.


Dampak Inflasi, Pemprov Sumut Bagikan BLT Rp 130.000 per Orang

10 hari lalu

Dampak Inflasi, Pemprov Sumut Bagikan BLT Rp 130.000 per Orang

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 30.672 penerima di 33 kabupaten dan kota.


Ojek Online dan Sopir Angkot di Bogor Mulai Terima Voucher Bansos BBM

15 hari lalu

Ojek Online dan Sopir Angkot di Bogor Mulai Terima Voucher Bansos BBM

Tukang ojek online dan sopir angkot di Kota Bogor mulai menerima voucher bansos BBM sebesar Rp 600 ribu untuk tiga bulan.


Menakar Besar Kenaikan Upah Minimum Tahun 2023

17 hari lalu

Menakar Besar Kenaikan Upah Minimum Tahun 2023

Menaker memberi sinyal kenaikan upah minimum tahun depan. Berapa kisaran kenaikan upah tersebut dan apa saja faktor yang mempengaruhinya?


LPEM UI Beberkan Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Terus Tumbuh Lampaui Ekspektasi

21 hari lalu

LPEM UI Beberkan Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Terus Tumbuh Lampaui Ekspektasi

LPEM FEB UI mengungkap apa saja penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melampaui ekspektasi sepanjang tahun 2022.


Jawa Barat Mulai Salurkan Bansos BBM Rp 600 Ribu Khusus Kelompok Nelayan

23 hari lalu

Jawa Barat Mulai Salurkan Bansos BBM Rp 600 Ribu Khusus Kelompok Nelayan

Pemprov Jawa Barat mulai menyalurkan bansos sebagai kompensasi kenaikanharga BBM khusus untuk nelayan kecil, buruh nelayan, dan nakhoda kapal.


Pakar Sebut Pembentukan UU di Rezim Jokowi Didominasi Kepentingan Oligarki

24 hari lalu

Pakar Sebut Pembentukan UU di Rezim Jokowi Didominasi Kepentingan Oligarki

UU pada tiga tahun rezim Jokowi didominasi oleh kepentingan oligarki. Kata Bivitri, dominasi ini terjadi pada hampir semua UU yang telah diterbitkan.


Suharso Monoarfa: Indonesia Bisa Raih 2 Trilun USD dari Ekonomi Biru, Apakah Itu?

25 hari lalu

Suharso Monoarfa: Indonesia Bisa Raih 2 Trilun USD dari Ekonomi Biru, Apakah Itu?

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebut pengelolaan ekonomi biru mendorong Indonesia meraih 2 triliun USD setiap tahun. Apakah blue economy itu?