Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Petugas memotret warga penerima dan uang tunai Rp 500.000 saat pencairan bantuan subsidi minyak goreng dan bantuan sembako di Kantor Pos Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, 15 April 2022. Bantuan tunai subsidi minyak goreng diberikan sebesar Rp300.000 ditambah bantuan sembako Rp 200.000 yang menyasar 20,65 juta KPM dengan rincian 18,5 juta penerima BPNT/Kartu Sembako dan 1,85 juta penerima bansos PKH. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen dari alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp45,12 triliun.

"Kartu sembako telah dibayarkan kepada 18,7 juta penerima dari target yang disasar sebanyak 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM)," ucap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam media briefing di Jakarta, Jumat 30 September 2022.

Ia mengatakan bantuan tersebut diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan per KPM, yang biasanya dibayarkan langsung sebesar Rp600 ribu atau tiga bulan dalam satu kali penyaluran.

Adapun rencananya untuk penyaluran bansos kartu sembako periode Oktober sampai November 2022 akan mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 atau tepatnya pada pekan depan.

Kartu sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Pelaksana program ini adalah Kementerian Sosial.

Isa menyampaikan mekanisme penyaluran bansos kepada peserta kartu sembako dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara).

Sementara itu penyaluran bansos kartu sembako untuk penerima manfaat di daerah disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

"Melalui Pos Indonesia biasanya untuk penyaluran ke daerah Maluku dan Papua, dimana akses masyarakat ke perbankan cenderung agak susah," tuturnya.

Secara keseluruhan, Kemenkeu mencatat realisasi belanja perlindungan sosial (perlinsos) sejak Januari sampai Agustus 2022 telah mencapai Rp261,8 triliun.

Selain kartu sembako, belanja perlinsos juga diberikan dalam bentuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, BLT desa, program Prakerja, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), BLT bahan bakar minyak, dan bantuan subsidi upah (BSU).

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

2 jam lalu

Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan bersama para pejabat Pemprov DKI Jakarta, Senin, 28 November 2022.


RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

2 jam lalu

RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.


RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

3 jam lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

1 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

4 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.


Azas Tigor Duga Ada Mark Up Pengecatan Jalur Sepeda Era Anies, Minta KPK Bergerak

7 hari lalu

Azas Tigor Duga Ada Mark Up Pengecatan Jalur Sepeda Era Anies, Minta KPK Bergerak

Azas Tigor Nainggolan menilai anggaran pengecatan jalur sepeda di Jakarta era Anies Baswedan tidak masuk akal


Ridwan Kamil Perintahkan Dinas Pendidikan Telusuri Dugaan Pungutan di SMA Negeri di Bekasi

11 hari lalu

Ridwan Kamil Perintahkan Dinas Pendidikan Telusuri Dugaan Pungutan di SMA Negeri di Bekasi

Ridwan Kamil mengomentari soal dugaan pungutan uang yang terjadi di SMA Negeri 3 Kota Bekasi kepada para orang tua siswa.


Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

11 hari lalu

Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

Langkah pemerintah mendorong agar restrukturisasi utang terhadap kelompok yang berhak menerima DSSI sebaiknya ditujukan juga untuk membantu RI.


770 Ribu Warga Jakarta Buang Air Besar Sembarangan, DKI Revitalisasi Fasilitas MCK

12 hari lalu

770 Ribu Warga Jakarta Buang Air Besar Sembarangan, DKI Revitalisasi Fasilitas MCK

Kegiatan merevitalisasi fasilitas MCK sekaligus mencegah terjadinya warga DKI Jakarta yang buang air besar sembarangan.


Anggaran Jalur Sepeda DKI Jakarta Dihapus, B2W Buka Ruang Diskusi di Media Sosial

12 hari lalu

Anggaran Jalur Sepeda DKI Jakarta Dihapus, B2W Buka Ruang Diskusi di Media Sosial

Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia membuka ruang diskusi soal paradigma dan mitos jalur sepeda seperti yang dijelaskan dalam akun Instagramnya.