Kemenkeu Ungkap Kendala Penyaluran BSU: Kecocokan Data Penerima hingga Tak Punya Rekening

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menemui beberapa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021, Sabtu, 15 Januari 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Isa Rachmatarwata membeberkan kendala dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU). Salah satunya adalah pada tahap screening penerima yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker.

Menurut Isa, Kemnaker ingin betul penerima BSU tidak salah sasaran. “Jadi dari dafar yang sudah mereka terima dari BP Jamsostek itu mereka harus screening. Nah screening ini kan tadi pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri kan mereka harus crosscheck ke badan kepegawaian negara, itu kan terus berjalan,” ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 30 September 2022.

Selain itu, Kemnaker juga terus memastikan bahwa yang menerima BSU itu bukan merupakan orang yang menerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM). “Jadi dari kemarin harusnya Kemnaker sudah mulai terima lagi data-data penerima BLT BBM siapa. Mestinya tidak ada masalah,” kata Isa.

Kendala kedua adalah sebagian para pekerja penerima BSU tidak memiliki rekening Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Bahkan, Isa melanjutkan, salah satu langkah mereka itu membuka rekening kolektif atau istilahnya adalah Burekol yang ternyata sering terjadi masalah teknis.

“Orangnya, ternyata KTP-nya segala itu enggak jelas dan sebagainya. Sehingga dalam kontek QYC perbankan terkadang bikin mondar-mandir,” tutur Isa. “Sementara jika melalui PT Pos Indonesia, memang prosesnya cepat, tapi dari segi biaya biasanya lebih mahal dari proses yang di perbankan.”

Sebenarnya, Isa berujar, pemerintah ingin memanfaatkan cara-cara seperti pembukaan rekening untuk meningkatkan financial inclusion bagi penerima BSU ini. Dengan dibukakan rekening, katanya, mereka jadi punya akses ke perbakan dimulai dengan adanya rekening yang dibuka dan dimasukkan uang, meskipun akhirnya diambil kembali.

“Tapi setidaknya ini juga bisa meningkatkan upaya meningkatkan financial inclusion. Artinya ada keterhubunngan masyarakat Indonesia dengan jasa keuangan, jadi mungkin kesulitannya di situ,” ucap Isa.

Saat ini, Isa berujar, yang sudah dilakukan itu tahap 1-3 yang diberikan kepada 7 juta pekerja atau hampir separuh dari yang diperkirakan. “Angka yang sudah dibayarkan tentunya Rp 4,2 triliun atau 49,2 persen dari anggaran Rp 8,8 triliun,” tutur Isa.

Adapun pembayaran BSU dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki rekening bisa melalui PT Pos Indonesia, meskipun ada yang berusaha untuk membuka rekening Himbara.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

17 jam lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

20 jam lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

1 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

4 hari lalu

Pekerjakan Penyandang Disabilitas, BRI Raih Penghargaan dari Kemnaker

BRI sebagai salah satu BUMN mempunyai komitmen untuk memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas.


Era Digital, Perbankan Hadapi Peluang Metaverse hingga Integrasi Data

5 hari lalu

Era Digital, Perbankan Hadapi Peluang Metaverse hingga Integrasi Data

Bank Mandiri, misalnya, mencoba mengeksplorasi potensi layanan perbankan di metaverse untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital.


Mandiri, BNI, dan BRI Prediksi Perbankan Bakal Menjadi Bagian dari Metaverse

5 hari lalu

Mandiri, BNI, dan BRI Prediksi Perbankan Bakal Menjadi Bagian dari Metaverse

Konsep teknologi metaverse atau dunia virtual reality sudah hadir di beberapa industri, di antaranya game dan perfilman.


Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

5 hari lalu

Kaji Bantuan Cegah Gelombang PHK, Sri Mulyani Ajak BI, OJK hingga Kemnaker Berembug

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)


Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

5 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

6 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


Bank Indonesia Catat Transaksi Bulanan Kartu Kredit Kisaran Rp 26 T hingga Rp 28 T Sejak 2018

6 hari lalu

Bank Indonesia Catat Transaksi Bulanan Kartu Kredit Kisaran Rp 26 T hingga Rp 28 T Sejak 2018

Bank Indonesia mencatat nilai transaksi kartu kredit sepanajang Januari-September 2022 tembus 250,47 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp231,8 T.