Bank Dunia Revisi Standar Garis Kemiskinan, Ini Respons Kemenkeu

Isa Rachmatarwata. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, JakartaKementerian Keuangan atau Kemenkeu memastikan pemerintah akan melakukan pembahasan ulang (review) terkait standar garis kemiskinan yang baru saja direvisi oleh Bank Dunia (World Bank). 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan aturan yang ditetapkan Bank Dunia akan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi Indonesia dalam memutuskan standar garis kemiskinan. 

“Itu kan baru satu informasi baru yang kita dapat dari World Bank, jadi itu akan menjadi bahan evaluasi tentunya perlu rapat kabinet dan sebagainya,” kata Isa dalam Media Briefing: Update Penyaluran Bansos dan Pembiayaan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat 30 September 2022.

Tentunya, lanjut Isa, standar garis kemiskinan tidak hanya ditetapkan oleh satu kementerian saja. Penentuan garis kemiskinan melibatkan seluruh kementerian yang ada di tingkat kabinet untuk menunjukkan berapa batas yang dianggap miskin, berapa kemampuan seseorang untuk mendapatkan penghasilan, serta faktor-faktor lainnya.

Meski demikian, dia belum bisa memastikan apakah pemerintah akan mengubah standar kemiskinan di Indonesia sesuai dengan aturan PPP 2017 Bank Dunia. 

“Saya yakin ini akan menjadi bahan diskusi di kabinet. Kapan itu diputuskan saya nggak tahu tetapi itu pasti akan menjadi bahan diskusi [di kabinet],” ujarnya.

Jika pemerintah telah memutuskantetap menggunakan standar yang sudah ada atau merubah standar tersebut, dia menyebutkan bahwa tentu akan ada perubahan data dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengubah standar garis kemiskinan yang mengacu pada aturan purchasing power parities (PPP) 2017, menggantikan PPP 2011. Meningkatnya garis kemiskinan di berbagai negara menjadi salah satu alasan Bank Dunia mengubah standar garis kemiskinannya.

Dengan adanya perubahan tersebut, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrim menjadi US$2,15 atau setara Rp32.757,4 (dengan acuan kurs Rp15.236 per dolar AS) per orang per hari pada PPP 2017. Standar tersebut naik dibandingkan PPP 2011, yaitu sebesar US$1,90 atau Rp28.984,4 per orang per hari.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Penyaluran Bansos Tembus 80 Persen Dalam 8 Hari

9 jam lalu

Penyaluran Bansos Tembus 80 Persen Dalam 8 Hari

Penyaluran berlangsung sejak 21 November hingga 29 November dengan menggandeng PT Pos.


Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

1 hari lalu

Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

1 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

1 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Dinas Pendidikan DKI Bentuk Tim Kecil Sisir Data KJP

2 hari lalu

Dinas Pendidikan DKI Bentuk Tim Kecil Sisir Data KJP

Langkah ini bertujuan untuk menyisir data penerima bansos sektor pendidikan yaitu KJP agar bantuan tepat sasaran.


BLT BBM Tahap 2 Mulai Cair, Penyaluran Diselesaikan dalam 10 Hari

3 hari lalu

BLT BBM Tahap 2 Mulai Cair, Penyaluran Diselesaikan dalam 10 Hari

Selain BLT BBM tahap 2 periode November-Desember, Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan IV.


Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

6 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.


Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

11 hari lalu

Kelurahan Kalibaru Cilincing Jadi Proyek Percontohan Penanganan Kemiskinan Terpadu

Kemensos akan membangun pengolahan ikan teri, penyediaan air bersih, dan pusat komunitas di Kelurahan Kalibaru, Cilincing untuk atasi kemiskinan


Terpopuler Bisnis: GoTo dan Ruangguru Umumkan PHK Massal, Bank Dunia Dukung Pensiun Dini PLTU

11 hari lalu

Terpopuler Bisnis: GoTo dan Ruangguru Umumkan PHK Massal, Bank Dunia Dukung Pensiun Dini PLTU

Berita terpopuler bisnis pada 18 November 022, dimulai dari GoTo yang disebut jor-joran merekrut lulusan luar negeri sebelum melakukan PHK massal.


Tempo Economic Forum: Ancaman Resesi 2023, IMF Cermati 3 Dampak Invasi Rusia

11 hari lalu

Tempo Economic Forum: Ancaman Resesi 2023, IMF Cermati 3 Dampak Invasi Rusia

IMF melihat krisis global karena ketegangan geopolitik akan memperburuk kondisi ekonomi. Krisis pun mendorong negara maju jatuh ke jurang resesi.