Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. Pemerintah mematok belanja negara dalam RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun, di antaranya belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai postur APBN 2023 belum mengantisipasi ancaman resesi global. Pandangan itu berangkat dari asumsi terhadap harga minyak mentah yang masih tinggi.

“Padahal sekarang sudah bergerak di US$ 80-85 per barel. Mulai menurun harga minyak mentahnya,” ujar Bhima kepada Tempo, Kamis, 29 September 2022.

“Berarti harga bonanza komoditasnya mungkin bisa berhenti di 2023 atau lebih cepat dari 2023, berpengaruh ke pendapatan PNBP. Nah ini kan juga akhirnya tidak dipersiapkan,” kata Bhima.

Kedua, pemerintah masih menganggarkan belanja birokrasi yang cukup besar pada tahun depan. Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, belanja barang, hingga pembayaran bunga utang Rp 400 triliun—yang mungkin akan naik sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman.

RAPBN 2023, kata dia, juga belum mempersiapkan perlindungan sosial. “Spesifik untuk perlindungan sosial itu kalau di APR APBN 2023 itu sekitar Rp 441 triliun. Itu sebenarnya 2,5 persen dari PDB, kalau diukur dari PDB itu kecil sekali,” ujar Bima.

Bhima mengatakan pemerintah perlu memiliki minimal 4 sampai 5 persen anggaran perlindungan sosial untuk mengakomodasi risiko naiknya angka kemiskinan. Sebab, ketika inflasi naik, garis kemiskinan akan turut naik. Akibatnya, kelompok kelas menengah akan turun menjadi orang miskin baru.

Selain menyiapkan perlindungan sosial, Bhima melanjutkan, pemerintah perlu mendorong stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Misalnya, dengan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), menaikkan plafon, dan meningkatkan sasaran penerimanya.

Bhima juga menyinggung sektor properti yang akan menjadi sektor paling terdampak. Masalahnya, biaya material naik. Pada saat yang sama, suku bunga akan berpengaruh ke KPR. Karena itu, kata Bhima, pemerintah perlu memberikan perlindungan melalui pemberian insentif.

“Diperbesar belanja, subsidi uang muka, juga dari sisi bunga kredit konstruksi juga  perlu diberikan insentif juga. Biar dari proses pengerjaan konstruki bisa lebih murah juga, dan nanti harga jual properti bisa lebih terjangkau,” ujar Bhima.

Lebih lanjut soal pangan, Bhima mengatakan pemerintah perlu melakukan persiapan dengan menambah subsidi pupuk. Sebab, subsidi saat ini hanya meng-cover sekitar 30 persen dari total kebutuhan pupuk nasional. Sementara itu jika petani harus membeli pupuk nonsubsidi, harganya sangat mahal.

“Jadi pupuk, pengadaan bibit, alsintan (alat mesin pertanian), pendataan sektor pangan atau pertanian juga harusnya menjadi refocusing anggaran 2023,” kata Bhima.”Kalau pemerintah benar-benar ingin sedia payung sebelum hujan mempersiapkan dampak dari ancaman resesi,” katanya.

Baca juga: Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

 






UMKM Asal Solo ini Beri Tips agar Bisnis Online Bertahan di Tengah Ancaman Resesi

2 jam lalu

UMKM Asal Solo ini Beri Tips agar Bisnis Online Bertahan di Tengah Ancaman Resesi

Ada empat tips yang dibeberkan pemilik Sapasara Collection sehingga sanggup menjual 10 ribu daster per bulan.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

5 jam lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

11 jam lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

Kepgub yang baru diteken Pj Gubernur Heru Budi Hartono itu menimbulkan keresahan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun.


Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Respons BRI Atas Tabungan Nasabah Raib, BLT BBM Akan Cair Desember

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 26 November 2022 antara lain respons BRI atas nasabah yang menyebut kehilangan dana tabungan.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

2 hari lalu

Bulan Depan Panglima TNI Andika Perkasa Pensiun, Berikut Batas Umur Pensiun TNI dan Gajinya

Panglima TNI Andika Perkasa bulan depan pensiun. Berapakah batas usia pensiun prajurit TNI, dan berapa besaran gajinya?


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

3 hari lalu

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.


Ada Ancaman Resesi Global, SKK Migas Khawatir Perusahaan Enggan Berinvestasi

3 hari lalu

Ada Ancaman Resesi Global, SKK Migas Khawatir Perusahaan Enggan Berinvestasi

Kemal mengatakan SKK Migas akan berusaha mengatasi kekhawatiran terhadap resesi global.


Putin Bahas Batas Harga Minyak Barat dengan Irak

3 hari lalu

Putin Bahas Batas Harga Minyak Barat dengan Irak

Vladimir Putin menekankan bahwa pembatasan harga minyak dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi pasar energi global.


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

3 hari lalu

APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.