CISDI Bikin Petisi Desak Pemerintah Kenakan Cukai pada Minuman Berpemanis

Ilustrasi minuman boba atau boba tea. Freepik.com

TEMPO.CO, Jakarta - Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dan FYIndonesians menginisiasi petisi melalui platform Change.org untuk mendorong pemerintah mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Petisi itu telah didukung lebih dari 8.500 warganet. 

Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda mengungkapkan alasan petisi tersebut dibuat. Organisasinya menyadari penyebab kematian terbesar bagi orang Indonesia adalah penyakit tidak menular, salah satunya diabetes.

"Tetapi di Indonesia sendiri prioritas kebijakannya dan pengendaliannya masih sangat terbatas. Jadi, kami membuat petisi untuk mendorong pemerintah, BPOM, Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan awareness publik dan memobilisasi dukungan," ujarnya dalam diskusi di Twitter Space yang diadakan oleh Change.org pada Kamis, 29 September 2022. 

Menurut Olivia, sebetulnya banyak upaya pengendalian yang bisa dilakukan, baik melalui instrumen fiskal maupun nonfiskal. Namun, CISDI lebih lebih memilih mendesak upaya pemerintah mengenakan cukai karena pungutan itu dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk mengendalikan konsumsi. 

Dia melihat, pengenaan cukai adalah cara paling cepat, apalagi wacana itu sudah digodok di Kementerian Keuangan sejak 2020. Di sisi lain, Olivia berpendapat akses masyarakat terhadap literasi kesehatan maupun makanan dan minuman sehat belum merata. 

"Dari segi kesehatan, dari segi literasi kesehatan, pengetahuan, tingkat pendidikan, kemudian dari segi harga dan akses untuk makanan sehat, apakah itu sudah bisa kita sediakan semua?" ujarnya.

Sehingga, kata dia, Indonesia membutuhkan upaya yang lebih komprehensif untuk menangani persoalan kesehatan tersebut. Selain kebijakan cukai, ia berujar kebijakan non-fiskal, seperti food labelling, pembatasan pemasaran, dan iklan di sarana-sarana publik juga perlu dilakukan. Kemudian, pemerintah, tutur Olivia, juga mesti mensubsidi untuk sayur dan buah.

Olivia mengatakan kebijakan-kebijakan itu sejatinya diterapkan di banyak negara dan terbukti efektif jika dilakukan secara bersama-sama. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan Ditjen Bea Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sudah lama mengkaji soal ekstensifikasi cukai terhadap MBDK.

Namun, untuk penerapannya, dia mengatakan masih ada sejumlah tantangan. Misalnya, pemulihan ekonomi. Meski begitu, ia memastikan pemerintah telah bersepakat bahwa cukai akan menjadi instrumen penting dalam pengendalian konsumsi gula di masyarakat.

"Nah sekarang kita berproses di level itu, sambil mempertimbangkan pemulihan ekonomi, kita pertajam formulasinya supaya tepat sasaran," ujarnya. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca juga: Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jutaan Barang Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 3 Miliar Lebih

5 hari lalu

Jutaan Barang Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 3 Miliar Lebih

Potensi kerugian negara dari pungutan bea cukai atas ribuan barang sitaan ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 3 miliar.


11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

5 hari lalu

11 Tahun OJK Gantikan Bapepam-LK, Konglomerasi Sistem Keuangan Jadi Alasan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah 11 tahun. Dibentuk menggantikan Bapepam-LK, saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009.


Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen Dinilai Masih Kurang Untuk Mengendalikan Konsumsi

20 hari lalu

Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen Dinilai Masih Kurang Untuk Mengendalikan Konsumsi

Komite Nasional Pengendalian Tembakau memberikan usulan kepada pemerintah menambah tarif cukai guna menekan konsumsi rokok.


Cukai Rokok 2023 dan 2024 Naik 10 Persen, Ini Kajian dan Pertimbangan Kemenkeu

23 hari lalu

Cukai Rokok 2023 dan 2024 Naik 10 Persen, Ini Kajian dan Pertimbangan Kemenkeu

Febrio Kacaribu memaparkan berbagai pertimbangan atas ditetapkannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen.


Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

36 hari lalu

Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.


Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

37 hari lalu

Harga Mobil Listrik Rp700-900 Juta, Kemenkeu: Insentif Fiskalnya Bisa Rp 200 Juta

Kementerian Keuangan mengungkapkan insentif fiskal yang mampu mengompensasi tingginya harga mobil listrik bagi masyarakat Indonesia.


Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

39 hari lalu

Mengelola Utang Negara untuk Pembangunan Bangsa

Pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, sebagian besar memang baru akan menuai hasil pada jangka menengah-panjang


Kemenkeu Bakal Atur Pengadaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

43 hari lalu

Kemenkeu Bakal Atur Pengadaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

Pengadaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas ini akan berbeda-beda di setiap kementerian maupun lembaga pemerintahan.


Faktor-faktor yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Naikkan Cukai Rokok

58 hari lalu

Faktor-faktor yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Naikkan Cukai Rokok

Pemerintah tetap berhati-hati dalam menetapkan kebijakan terhadap tarif cukai rokok agar tidak menganggu kesejahteraan petani tembakau.


Inilah 7 Negara yang Menerapkan Cukai Minuman Berpemanis

59 hari lalu

Inilah 7 Negara yang Menerapkan Cukai Minuman Berpemanis

Berikut ini adalah sejumlah negara yang telah menerapkan cukai minuman berpemanis.