Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya saat rapat pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin, 12 September 2022. ANTARA FOTO/Biro Pers Setpres/Kris

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyindir pejabat dan kepala daerah yang berkali-kali berkunjung ke luar negeri di tengah krisis global. Dia menyayangkan sikap tersebut yang semestinya bisa dibatasi. 

“Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri? Dipamer-pamerin di Instagram, apalagi pejabat,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 29 September 2022, seperti dikutip dari Bisnis. 

Jokowi mengaku sangat selektif memilih kunjungan ke luar negeri. Ia memilih perjalanan yang memberikan manfaat signifikan dari sekitar 20 undangan lawatan yang diterima setiap tahun. 

"Saya datang paling dua atau tiga karena betul-betul saya rem. Ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang kita itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem. Rakyat juga kita beri tahu, gunakan untuk wisata di dalam negeri saja,” ujar Jokowi. 

Di sisi lain, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar tak banyak melancong ke luar negeri. Dia memerintahkan kepala daerah untuk mendorong masyarakat plesir di dalam negeri di tengah krisis. 

"Hati-hati, sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja," katanya. 

Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar sektor pariwisata tidak mengalami defisit dan menjaga stabilitas devisa di tengah krisis global. Menurut Jokowi, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata kesohor, seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Danau Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogja, Bangka Belitung, hingga Jakarta.

"Ajak masyarakat kita—ini kita bisa defisit wisata kita, yang datang ke sini belum banyak, yang keluar malah banyak sekali. Hati-hati devisa kita bisa lari lagi kalau caranya kita tidak rem," ucap kepala negara

BISNIS

Baca juga: BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja untuk Banyak Posisi, Cek Syaratnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






2 Menteri Jadi Saksi Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Apa Syaratnya?

1 jam lalu

2 Menteri Jadi Saksi Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Apa Syaratnya?

Pratikno Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ditunjuk sebagai saksi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Syarat ini harus dipenuhi


Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

14 jam lalu

Jokowi: Prabowo Punya Kerutan Wajah dan Rambut Putih

Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang pernah disampaikannya yaitu yang berkerut dan rambut putih, ada di diri Prabowo.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

15 jam lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

16 jam lalu

Kepala BIN Budi Gunawan: Kerutan Pemimpin Versi Jokowi 100 Persen Identik dengan Prabowo

Kepala BIN Budi Gunawan ikut angkat suara menanggapi omongan Presiden Jokowi soal calon presiden yang keningnya berkerut dan rambut putih.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

17 jam lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

17 jam lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

17 jam lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

18 jam lalu

Setelah Surpres Jokowi untuk Yudo Margono Turun, Apa Lagi Tahapannya Menjadi Panglima TNI?

Yudo Margono akan melalui beberapa tahapan untuk selanjutnya diangkat menjadi Panglima TNI sesuai peraturan UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

18 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

18 jam lalu

Rincian Harta Kekayaan Yudo Margono Calon Panglima TNI, Sebagian Besar Tanah Termasuk di Papua

KSAL Laksamana Yudo Margono diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Ini harta kekayaannya versi LHKPN.