10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu (14/9).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID). Daerah-daerah itu dinilai bisa menanggulangi masalah inflasi.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022, pemerintah akan menganugerahkan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Penilaian dititik beratkan pada kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi yang dihitung berdasarkan realisasi inflasi Mei hingga Agustus 2022," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, kemarin, 29 September. 

Terdapat 10 provinsi, 15 kabupaten, dan 15 kota yang berhasil mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah. Seluluh provinsi itu adalah Kalimantan Barat berupa dana insentif daerah sebesar Rp 10,83 miliar; Bangka Belitung Rp 10,81 miliar; Papua Barat Rp 10,75 miliar; dan Sulawesi tenggara Rp 10,44 miliar.

Kemudian, Kalimantan Timur dan Yogyakarta masing-masing Rp 10,41 miliar. Lalu Provinsi Banten senilai Rp 10,37 miliar; Jawa Timur dan Bengkulu masing-masing Rp 10,33 miliar; dan Sumatera Selatan Rp 10,32 miliar. 

Sedangkan 15 kabupaten itu adalah Belitung sebesar Rp 10,88 miliar; Tabalong Rp 10,68 miliar; Sintang Rp 10,66 miliar; Merauke Rp 10,53 miliar, Kotawaringin Timur Rp 10,53 miliar; serta Banyumas Rp10,47 miliar. Selanjutnya, Kabupaten Bulukumba Rp 10,46 miliar, Cilacap, Sumba Timur, dan Sumenep masing-masing Rp 10,44 miliar; Kudus Rp 10,42 miliar, Manokwari Rp 10,41 miliar, Banyuwangi Rp 10,4 miliar, Indragiri Hilir Rp 10,38 miliar; dan Jember Rp 10,36 miliar.

Adapun 15 kota yang mendapat DID adalah Singkawang dengan insentif senilai Rp 10,91 miliar, Sorong Rp 10,66 miliar; Tual Rp 10,62 miliar; Pontianak Rp 10,6 miliar; Pangkalpinang Rp 10,54 miliar; serta Lhokseumawe Rp 10,47 miliar.

Lalu, Kota Kendari Rp 10,45 miliar, Kota Pematang Siantar Rp 10,44 miliar; Parepare dan Probolinggo masing-masing Rp 10,42 miliar; Balikpapan, Metro, dan Samarinda masing-masing Rp 10,4 miliar; serta Tasikmalaya Rp 10,39 miliar. DID kategori kinerja penurunan inflasi disalurkan pada bulan September.

Airlangga menegaskan DID Kinerja Tahun Berjalan wajib digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di antaranya untim program perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). DID juga harus dialokasikan dalam rangka upaya penurunan tingkat inflasi dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.

Ia berharap melalui DID ini, pemerintah daerah dapat terus memacu kinerjanya dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, termasuk pengendalian inflasi.

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca juga: Menko Airlangga Klaim Hilirisasi Pertanian Berhasil Naikkan Nilai Ekspor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

11 jam lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


Survei Charta Politika: Penegakan Hukum Masih Dapat Rapot Merah

18 jam lalu

Survei Charta Politika: Penegakan Hukum Masih Dapat Rapot Merah

Survei Charta Politika menyebut kondisi penegakan hukum di Indonesia masih mendapat rapot merah. Meski ada peningkatan dibandingkan survei sebelumnya


Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

20 jam lalu

Kenaikan UMP 2023, Berikut Daftar Lengkapnya di Seluruh Provinsi

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dengan kenaikan di bawah 10 persen.


Ridwan Kamil Putuskan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Pemprov: Jalan Terbaik

1 hari lalu

Ridwan Kamil Putuskan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Pemprov: Jalan Terbaik

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2023.


Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

1 hari lalu

Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

Tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah.


Menjelang Libur Akhir Tahun, Harga Telur Ayam di Jakarta Melonjak jadi Rp 29.372 per Kg

2 hari lalu

Menjelang Libur Akhir Tahun, Harga Telur Ayam di Jakarta Melonjak jadi Rp 29.372 per Kg

Harga telur ayam terpantau melonjak di Jakarta dan bahkan melampaui harga rata-rata nasional komoditas tersebut.


Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

2 hari lalu

Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Tekanan pada inflasi diperkirakan masih tinggi, terutama pada akhir tahun, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan tahun baru.


Prediksi Inflasi Pekan Keempat November 0,18 Persen, Bank Indonesia: Dipicu Harga Telur

3 hari lalu

Prediksi Inflasi Pekan Keempat November 0,18 Persen, Bank Indonesia: Dipicu Harga Telur

Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi hingga pekan keempat November 2022 sebesar 0,18 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).


BIMP-EAGA 2022, Building Block Integrasi Perekonomian ASEAN

3 hari lalu

BIMP-EAGA 2022, Building Block Integrasi Perekonomian ASEAN

Saat ini Kawasan East Asean Growth Area tengah menjalani proses pemulihan dan pembangunan kembali.


Antisipasi Inflasi di Akhir Tahun, Bapanas Minta Pemda Berkoordinasi Jika Butuh Pasokan Pangan

3 hari lalu

Antisipasi Inflasi di Akhir Tahun, Bapanas Minta Pemda Berkoordinasi Jika Butuh Pasokan Pangan

Kemenko Perekonomian menyebutkan tantangan utama pengendalian inflasi di daerah perbatasan perlu menjadi perhatian lebih.