Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan SriMulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menekan tombol saat Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Kartu Kredit Pemerintah tersebut akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah, yang saat ini interkoneksi QRIS dengan didukung sebanyak 85 penyelenggara QRIS dan 23 juta merchant. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh. Dia melontarkan salam restorasi khas Partai NasDem, dan slogan Demokrat Bersama Rakyat.

"Salam restorasi, Demokrat Bersama Rakyat, apalagi pak?" Kata Sri Mulyani di ruang sidang DPR, Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

Kalimat itu Sri Mulyani gaungkan saat menutup pidatonya mengenai pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang APBN 2023. Pendapat akhir itu dia sampaikan setelah rapat paripurna DPR menyepakati RUU APBN 2023 menjadi Undang-undang.

Lontaran kalimat penutup ini pun membuat para anggota dewan yang ada di dalam ruangan itu tertawa. Bahkan beberapa politisi Partai Demokrat dan NasDem kegirangan sampai berdiri-diri dan mengepalkan tangan ke atas.

Sebagai informasi, Rapat paripurna DPR RI hari ini menyetujui RUU APBN 2023 menjadi undang-undang. Seluruh fraksi di DPR menyetujui angka-angka yang telah dibahas antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sejak akhir Agustus 2022.

"Apakah RUU tentang APBN 2023 dapat disetujui menjadi UU?" tanya Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel selaku pimpinan rapat sidang paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 29 September 2022. "Setuju," jawab para anggota dewan. 

Sebelumnya, saat rapat akhir di Banggar, Selasa lalu, telah disepakati beberapa poin dalam pembahasan APBN 2023 ini. Di antaranya, penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp 2.463,02 triliun atau lebih besar Rp 19,4 triliun dibandingkan dengan usulan sebelumnya sebesar Rp 2.443,5 triliun.

Penerimaan pajak juga ditetapkan sebesar Rp 1.718,0 triliun. Lalu, belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.714,16 triliun. Jumlah ini naik Rp 2,9 triliun dari target penerimaan pajak yang diusulkan dalam RAPBN 2023.

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 disepakati sebesar Rp 441,39 triliun atau naik Rp 15,13 triliun dari target RAPBN 2023 sebesar Rp 426,25 triliun. Penerimaan ini berasal dari PNBP migas sebesar Rp 131,169 triliun; minerba Rp 54 triliun; kehutanan Rp 5,1 triliun; perikanan Rp 3,5 triliun; panas bumi Rp 2,11 triliun; ‌PNBP lainnya Rp 113,3 triliun; serta target PNBP kementerian/lembaga Rp 76,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat dalam APBN 2023 disepakati sebesar Rp 2.246,45 triliun atau meningkat Rp 16,4 triliun dari usulan RAPBN sebesar Rp 2.230,02 triliun. Selanjutnya, defisit APBN disepakati sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari total PDB 2023 Rp 21.037 triliun.

Untuk asumsi makro, pertumbuhan ekonomi disepakati 5,3 persen seperti dalam rancangan awal RAPBN 2023. Sedangkan laju inflasi disepakati 3,6 persen, lebih besar dari rancangan awal yaitu 3,3 persen. Nilai tukar rupiah disepakati Rp 14.800. Tingkat suku bunga SUN-10 tahun 7,9 persen.

Selanjutnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil (ICP) dipatok di level US$ 90 per barel. Lalu, asumsi lifting minyak 660 ribu per barel per hari (bph). Terakhir, asumsi lifting gas sebesar 1.100 ribu per barel setara minyak per hari (bsmph).

Selain itu, DPR menyepakati beberapa target pembangunan dalam APBN 2023. Target ini tidak berubah dibandingkan dengan RAPBN 2023. Untuk tingkat kemiskinan 7,5 sampai 8,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam APBN 2023 disepakati di rentang 5,5 sampai 6,0 persen.

Kemudian, ketimpangan atau gini ratio di rentang 0,376 sampai 0,378. Lalu indeks pembangunan manusia disepakati di rentang 73,31 hingga 73,49. Nilai Tukar Petani disepakati di angka 105 sampai 107. Terakhir, Nilai Tukar Nelayan di rentang 107 sampai 108.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

3 jam lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

6 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.


NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

6 jam lalu

NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies Baswedan hendak bersafari, salah satunya ke Aceh.


Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

22 jam lalu

Wamenkeu Sebut Produk Dalam Negeri Bisa Topang Ekonomi RI di Tengah Ancaman Krisis

Wamenkeu mengatakan penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.


Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

23 jam lalu

Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

Menurut politikus PKS Mardani Ali Sera, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

1 hari lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.


Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

1 hari lalu

Wamenkeu Tak Ingin Pandemi Berlanjut ke Krisis Keuangan

Suahasil melanjutkan, dari pandemi Covid-19, negara belajar bahwa kondisi sosial hingga ekonomi tidak terlepas dari faktor kesehatan.


Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

1 hari lalu

Lanjutkan Safari Politik, Anies Baswedan Bakal Keliling Pulau Sumatera

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal melanjutkan safari politiknya ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera usai menyambangi Palu


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

2 hari lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

2 hari lalu

Jokowi Ajak Investor ke IKN Tahun Depan untuk Tawarkan Proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) dikebut.