Driver Ojol Beberkan Besaran Potongan oleh Aplikator Hampir 40 Persen

Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) membentangkan poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Dalam aksi tersebut mereka menuntut adanya payung hukum dan legalitas profesi ojek online, perubahan potongan komisi pendapatan mitra dan revisi perjanjian kemitraan, serta menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati membeberkan lagi pungutan jasa dari tarif ojek online atau ojol yang dilanggar aplikator. Dia menegaskan, dalam setiap pemesanan atau order, potongan aplikator berkisar 20 persen hingga nyaris 40 persen.

“Dalam satu orderan antar penumpang, customer membayar Rp 17 ribu. Berdasarkan (aturan) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) KP 667 Tahun 2022, disebutkan potongan aplikator adalah sebesar 15 persen, artinya Rp 2.250. Sehingga, pendapatan driver ojol adalah Rp 14.450,” ujar dia lewat keterangan tertulis Rabu, 28 September 2022.

Namun yang terjadi, pengemudi ojol hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 10.400. Artinya, potongan aplikator melebihi ketentuan batas maksimal 15 persen. Dalam sekali pemesanan ini, aplikator pun telah memotong sebesar 38,8 persen atau setara dengan Rp 6.600 dari Rp 17 ribu tersebut.

Lily kemudian merincikan potongan aplikator. Potongan ini terdiri atas biaya layanan aplikator 20 persen atau Rp 2.600; biaya pohon kolektif Rp 1.000; biaya jasa aplikasi Rp 2.000; dan biaya perjalanan aman Rp 1.000. Dengan demikian, total potongannya menjadi Rp 6.600.

“Dari potongan tersebut, bisa dilihat bahwa dalam satu kali orderan, customer dibebankan banyak biaya sehingga harus membayar lebih mahal,” kata Lily.

Sedangkan pengemudi ojol harus menanggung semua potongan dari aplikator tersebut sampai mengalami kerugian sebesar Rp 4.050 dalam satu kali orderan. Lily menilai, tidak adanya jaminan kepastian dari pendapatan itu terjadi karena pengemudi ojol dianggap sebagai mitra oleh aplikator. 

Seharusnya, dia menambahkan, setiap perusahaan angkutan online wajib mempekerjakan para pengemudi ojol dengan status pekerja tetap, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan. Dengan kondisi seperti ini, SPAI meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan.

“Karena masalah ini sudah melibatkan lintas kementerian dan sudah saatnya negara hadir untuk melindungi para pekerja ojol,” ucap Lily.

Lily mengatakan SPAI sudah mengirimkan laporan dua kali ke Kementerian Perhubungan soal aplikator nakal. “Pertama tanggal 29 Agustus 2022. Laporan ini disangkal Kemenhub bahwa mereka tidak menerima. Padahal kami ada bukti foto serah terima laporan tersebut,” ujar dia. 

Kemudian, laporan kedua diserahkan ke kantor Kemenhub pada 19 September 2022. Menurut Lily, saat itu dia dan perwakilan pengemudi ojol diantarkan ke bagian penerimaan surat Kemenhub. Sesuai memberikan laporan, Lily juga menerima tanda bukti penerimaan surat. Dan mengirimkan bukti tersebut kepada Tempo.

Namun, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya belum menerima laporan perwakilan ojol soal aplikator yang melanggar tarif. “Saya baru hari ini saya masuk kantor dan saya cek belum ada laporan yang masuk,” ujar dia saat dihubungi pada Senin, 26 September 2022.

Menurut dia, jika laporan soal keluhan para pengemudi ojol itu masuk, Kemenhub akan segera meneruskannya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo agar segera ditindak lanjuti. “Iya (akan kami) lanjutkan ke Kominfo,” tutur Suharto.

Baca: Rupiah Menguat Tipis ke 15.124 per Dolar AS, Analis: Prediksi Resesi Picu Kenaikan Suku Bunga

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

12 jam lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

22 jam lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Jasad Sopir Ojek Online yang 3 Hari Tertimpa Bangunan di Cianjur Berhasil Dievakuasi

6 hari lalu

Jasad Sopir Ojek Online yang 3 Hari Tertimpa Bangunan di Cianjur Berhasil Dievakuasi

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur Atep Hermawan Permana menjelaskan jasad korban dikeluarkan dari lubang beton dan langsung dibawa ke RSUD Sayang.


Berkostum Badut, Pencuri Sepeda Motor Gondol Honda Beat Ojol di Kebayoran Baru

7 hari lalu

Berkostum Badut, Pencuri Sepeda Motor Gondol Honda Beat Ojol di Kebayoran Baru

Dua pencuri sepeda motor berupaya menggondol Honda Beat milik ojol di Kebayoran Baru.


Budi Karya Klaim Kendaraan Listrik Lebih Hemat 75 Persen dari BBM, Begini Hitungannya

9 hari lalu

Budi Karya Klaim Kendaraan Listrik Lebih Hemat 75 Persen dari BBM, Begini Hitungannya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan keunggulan dari menggunakan kendaraan listrik. Bagaimana hitung-hitungannya?


Sepekan Bisnis: Rencana Tender Jalan Tol 41,68 T, Luhut Sebut Persiapan KTT G20 Bali The Best in History

16 hari lalu

Sepekan Bisnis: Rencana Tender Jalan Tol 41,68 T, Luhut Sebut Persiapan KTT G20 Bali The Best in History

Berita terpopuler selama sepekan terakhir dimulai dari tender dua jalan tol baru senilai Rp 41,68 triliun yang tengah dipersiapkan Kementerian PUPR.


Ojek Online dan Sopir Angkot di Bogor Mulai Terima Voucher Bansos BBM

17 hari lalu

Ojek Online dan Sopir Angkot di Bogor Mulai Terima Voucher Bansos BBM

Tukang ojek online dan sopir angkot di Kota Bogor mulai menerima voucher bansos BBM sebesar Rp 600 ribu untuk tiga bulan.


Aplikator Ojek Online Didesak Kembalikan Potongan Komisi yang Langgar Aturan ke Pengemudi

20 hari lalu

Aplikator Ojek Online Didesak Kembalikan Potongan Komisi yang Langgar Aturan ke Pengemudi

Ketua SPAI Lily Pujiati menuntut aplikator ojek online (ojol) mengembalikan potongan komisi yang tidak sesuai aturan pada para pengemudi.


Pendapatan Ojol Belum Membaik, Serikat Pekerja: DPR Tidak Cukup Hanya Mengkritik

20 hari lalu

Pendapatan Ojol Belum Membaik, Serikat Pekerja: DPR Tidak Cukup Hanya Mengkritik

Komisi V DPR mengadakan rapat dengar pendapat dengan tiga perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi atau ojol.


Pasarkan KPR ke Driver Online, BTN Rangkul GoTo: 200 Ribu Mitra Gojek Layak dan Penuhi Syarat

21 hari lalu

Pasarkan KPR ke Driver Online, BTN Rangkul GoTo: 200 Ribu Mitra Gojek Layak dan Penuhi Syarat

BTN menggandeng PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam memasarkan KPR ke mitra pengemudi.