Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan sambutan pers di Kabupaten Toba pada Sabtu, 3 September 2022. (ANTARA FOTO/Adimas Raditya/my)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas sudah dimulai. Migrasi ini merupakan upaya mempercepat transisi energi. 

“Saya kira bertahap dilakukan, dan sudah ada,” ujar dia di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa, 27 September 2022.

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik. Namun, dia tidak menjelaskan apakah itu milik pribadi atau kendaraan dinas.

“Saya sudah mulai pakai mobil listrik. Tapi sekarang saya pakai mobil Jeep saya, yang pribadi, sebentar lagi ya saya harus pakai EV (electric vehicles) juga,” tutur dia.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun sudah memerintahkan agar ada alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan mobil listrik. “Jadi presiden sudah memerintahkan (ada anggaran) APBN untuk pembelian pengadaan kendaraan agar membeli yang EV (electric vehicles) mulai tahun ini. Lebih besar lagi di tahun depan,” kata dia.

Luhut menuturkan saat ini pemerintah tengah menyusun perencanaan agar pada 2035, tidak ada lagi mobil combustion yang diproduksi di dalam negeri. “Kita semua akan pakai EV,” ucap Luhut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Inpres Nomor 7 Tahun 2022. Beleid itu ditujukan kepada semua menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah se-Indonesia. Isinya meminta ada percepatan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional pejabat baik di jajaran pemerintah pusat maupun daerah.

"Untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, " demikian bunyi Instruksi itu.

Ada tiga Instruksi utama yang diberikan Jokowi. Pertama, menetapkan regulasi, kedua menetapkan anggaran, dan ketiga melakukan pengadaan kendaraan listrik menggantikan kendaraan bermotor bakar.

Sementara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tengah menyusun standar kebutuhan anggaran biaya sewa dan pengadaan mobil listrik bagi para pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Kami sedang periksa kebutuhan standar untuk mobil listrik," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat dihubungi, Kamis, 15 September 2022.

Persiapan ini menyusul terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Isa, pemerintah tetap harus memperhitungkan cara-cara yang efisien dan akuntabel untuk mengganti kendaraan operasional maupun kendaraan dinas. Kendaraan yang usia pakainya masih baru, kata dia, tidak perlu buru-buru diganti.

"Untuk yang sudah saatnya diganti, dan penggantiannya sudah sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, tentu anggarannya sudah disiapkan," ujar Isa.

Khusus untuk anggaran pengadaan atau sewa mobil listrik pejabat negara pada tahun depan, pemerintah sejatinya telah mengatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Besarannya dimuat dalam lampiran halaman 35.

Misalnya, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I ditetapkan sebesar Rp 735,34 juta per unit. Sedangkan untuk di daerah, ditetapkan paling tinggi di Sulawesi Tenggara sebesar Rp 702,27 juta dan yang paling rendah di Riau seharga Rp 567,63 juta.

Sedangkan untuk sewa kendaraan operasional roda empat pejabat eselon I telah ditetapkan sebesar Rp 17,66 juta per bulan. Sewa tertinggi adalah untuk Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Gorontalo dengan nominal Rp 15 juta. Sementara itu, sewa terendah di Bangka Belitung, yakni Rp 12,75 juta.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

44 menit lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

1 jam lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Akio Toyoda Mundur dari Toyota, Sosok yang Ragukan Mobil Listrik

1 jam lalu

Akio Toyoda Mundur dari Toyota, Sosok yang Ragukan Mobil Listrik

Akio Toyoda secara resmi memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden dan kepala eksekutif Toyota.


Luhut: Aturan Insentif Kendaraan Listrik Akan Dikeluarkan Bulan Depan

2 jam lalu

Luhut: Aturan Insentif Kendaraan Listrik Akan Dikeluarkan Bulan Depan

Pemerintah telah merencanakan penerapan insentif kendaraan listrik di pasar otomotif Indonesia. Nantinya aturan itu bakal dikeluarkan pada Februari.


Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

3 jam lalu

Jokowi Minta Angka Stunting Turun 14 Persen pada 2024, Ini Fakta Stunting di Indonesia

Angka stunting di Indonesia diklaim turun sekitar 15 persen sejak Presiden Jokowi menjabat.


Profil Lengkap Akio Toyoda yang Mundur dari Jabatan CEO Toyota

3 jam lalu

Profil Lengkap Akio Toyoda yang Mundur dari Jabatan CEO Toyota

Akio Toyoda mundur dari CEO Toyota. Pria berusia 66 tahun yang merupakan cucu dari pendiri Toyota ini mulai berkarir di perusahaan pada April 1984.


Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

4 jam lalu

Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim sebut Anies Baswedan disabotase ular kobra sekarung & Jokowi puji Heru Budi jadi Top 3 Metro


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

4 jam lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


Kerja Sama Indonesia dan Kongo, Luhut: Mitra Strategis Pelestarian Hutan Tropis

4 jam lalu

Kerja Sama Indonesia dan Kongo, Luhut: Mitra Strategis Pelestarian Hutan Tropis

Indonesia dan Kongo akan meningkatkan kerja sama kedua negara, terutama terkait pelestarian hutan tropis.


Akio Toyoda Mundur dari Kursi CEO, Tanda Toyota Bakal Fokus ke Mobil Listrik?

4 jam lalu

Akio Toyoda Mundur dari Kursi CEO, Tanda Toyota Bakal Fokus ke Mobil Listrik?

Toyota Motor Corp mengumumkan bahwa Akio Toyoda akan mengundurkan diri dari kursi presiden dan kepala eksekutif Toyota mulai 1 April 2023.