1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Gedung Ombudsman RI [Ombudsman]

TEMPO.CO, Jakarta -Ombudsman RI menyampaikan sejumlah tindakan korektif yang tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian terkait dugaan maladministrasi dalam penahanan dan penolakan produk impor hortikultura. 

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyampaikan tindakan korektif yang pertama, yakni agar Menteri Pertanian memerintahkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk segera melakukan pengeluaran barang impor produk hortikultura sebanyak 14 juta kilogram milik pelapor yang telah ditahan pada saat tiba di tempat pemasukan mulai 27 Agustus - 30 September 2022. 

Dari 14 juta kilogram produk impor hortikultura, hingga 14 September 2022 masih ada 1.477 ton yang tertahan dengan nilai barang mencapai Rp 31,5 miliar. Yeka mengungkapkan pada Kamis 22 September 2022 lalu, Kementan sudah memberikan solusi bersyarat dengan mengizinkan pengeluaran barang impor produk hortikultura yang belum memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) namun telah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI). 

“Tapi hingga saat ini, barang belum dilepas. Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak. Ombudsman mempertanyakan mengapa sudah dilakukan uji laboratorium dan tidak ada masalah, namun barang masih belum dilepaskan oleh Barantan (Badan Karantina Pertanian),” kata Yeka melalui keterangan tertulis, Senin, 26 September 2022. 

Adapun proses pengeluaran ini didahului dengan uji laboratorium guna memastikan keamanan pangan. Terkait poin ini, tuturnya, Ombudsman memberikan waktu selama lima hari kerja kepada Kementan untuk melaksanakan tindakan korektif dan melaporkan hasil pelaksanannya kepada Ombudsman.

Kemudian tindakan korektif kedua, agar Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan, dan Kemendag melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait prosedur dan mekanisme importasi produk hortikultura pada saat belum tersedianya Neraca Komoditas. Hal itu, ujarnya, harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tindakan korektif ketiga, kepada Kemenko Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV, terkait pergeseran pemeriksaan Border ke Post Border pada produk hortikultura. Tujuannya untuk mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor di Pelabuhan. Ombudsman pun memberikan waktu 60 hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif kedua dan ketiga, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman.

Yeka menjelaskan, dalam kasus penahanan dan penolakan produk impor hortikultura ini pihaknya menyoroti adanya disharmoni regulasi kebijakan impor produk hortikultura. Ombudsman berpendapat, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) memiliki tujuan yang baik atas keamanan pangan, tetapi RIPH tidak memiliki legal standing yang kuat. Karena PP Nomor 26/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak mengatur ketentuan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura apabila Neraca Komoditas belum tersedia. 

"Hal ini menimbulkan disharmoni peraturan pelaksana lainnya,” ucap Yeka. Disharmonisasi peraturan ini, menurutnya, mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, ketidakpastian hukum, ketidakjelasan standar pelayanan dalam kegiatan tata niaga importasi produk hortikultura yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha.






Harga Telur dan Daging Ayam Pekan Ini Terpantau Naik, Cabai dan Bawang Turun

11 jam lalu

Harga Telur dan Daging Ayam Pekan Ini Terpantau Naik, Cabai dan Bawang Turun

Kenaikan harga terjadi pada minyak goreng, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam.


Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

12 jam lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan TKDN Proyek Kementerian PUPR Minimal 80 Persen

Kementerian PUPR meningkatkan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan.


Kementan dan FAO Promosikan Produk Unggas Bebas Residu Antimikroba

3 hari lalu

Kementan dan FAO Promosikan Produk Unggas Bebas Residu Antimikroba

Resistensi antimikroba saat ini juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat karena bakteri resisten dapat menyebar melalui rantai makanan.


NFA Dukung Putusan DPR Minta Kementan Sediakan 600 Ribu Ton Beras

3 hari lalu

NFA Dukung Putusan DPR Minta Kementan Sediakan 600 Ribu Ton Beras

Stok beras di Bulog saat ini 594 ribu ton. Dibutuhkan hingga 1,2 juta ton untuk mengamankan cadangan dan menjaga stabilitas harga.


Stok Beras Bulog Menipis, Buwas: Bukannya Tak Mau Beli, Tapi Barangnya Memang Tidak Ada

4 hari lalu

Stok Beras Bulog Menipis, Buwas: Bukannya Tak Mau Beli, Tapi Barangnya Memang Tidak Ada

Buwas blak-blakan membeberkan alasan Bulog tak bisa memenuhi target cadangan beras sebesar 1,2 juta ton hingga akhir tahun ini.


Larang Produk Impor, Menteri PUPR: Kalau Anak Buah Saya Enggak Mau Aspal Buton, Saya Ganti

4 hari lalu

Larang Produk Impor, Menteri PUPR: Kalau Anak Buah Saya Enggak Mau Aspal Buton, Saya Ganti

Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur mandiri menggunakan produk dalam negeri.


Jutaan Barang Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 3 Miliar Lebih

4 hari lalu

Jutaan Barang Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 3 Miliar Lebih

Potensi kerugian negara dari pungutan bea cukai atas ribuan barang sitaan ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 3 miliar.


Indonesia Ekspor Ikan Sarden Kaleng ke Australia Senilai Rp 14 Miliar

4 hari lalu

Indonesia Ekspor Ikan Sarden Kaleng ke Australia Senilai Rp 14 Miliar

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melepas ekspor perdana produk ikan sarden kaleng produksi CV Pasific Harvest ke Australia.


Mumpung Belum Dilarang, Pebisnis di Eropa Borong Minyak Diesel Rusia

5 hari lalu

Mumpung Belum Dilarang, Pebisnis di Eropa Borong Minyak Diesel Rusia

Para traders buru-buru mengisi tangki minyak mereka dengan diesel Rusia sebelum Uni Eropa mulai memberlakukan larangan impor.


4 Perusahaan Indonesia Teken Kontrak Ekspor ke Cile Senilai Rp 90 Miliar

6 hari lalu

4 Perusahaan Indonesia Teken Kontrak Ekspor ke Cile Senilai Rp 90 Miliar

Dalam skema persetujuan kemitraan itu, terdapat lima kontrak bisnis senilai US$ 5,8 juta atau setara Rp 90 miliar ekspor Indonesia ke Cile.