Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Ilustrasi kripto. Pexels/Alesia Kozik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan negara dari pungutan pajak kripto terus bertambah hingga akhir Agustus 2022. Angkanya sudah mencapai Rp 126,75 miliar dan terdiri atas pajak penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

"Pajak kripto sudah kita collect PPh 22 atas transaksi aset kripto mencapai Rp 60,76 miliar dan PPN Dalam Negeri yang kita pungut oleh non bendahara Rp 65,99 miliar," kata Sri saat konferensi pers secara daring, Senin, 26 September 2022.

Ketetapan pemungutan pajak kripto ini sudah berlaku mulai 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan serta dilaporkan pada Juni 2022. Pengenaan pajak atas kripto tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Selain kripto, pajak fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pijol) yang juga sudah diamanatkan dalam UU HPP dan dikenakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 juga sudah dikumpulkan Sri Mulyani. Besarannya mencapai Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.

Besaran pajak pinjol yang dikumpulkan itu berasal dari PPh pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap (BUT) di dalam negeri serta PPh pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri dan BUT-nya. "Ini telah kita kumpulkan sejak 1 Mei, sebesar Rp 74,44 miliar untuk PPh 23, sedangkan PPh 26 yaitu bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri telah disetor Rp 32,81 miliar," kata Sri.

Adapun untuk pemungutan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), hingga 31 Agustus 2022, jumlahnya sudah terkumpul Rp 8,17 triliun dengan total pelaku usaha yang ditunjuk untuk memungut PMSE sudah sebanyak 127 perusahaan sejak dimulainya penunjukkan ini pada Juli 2020. Total PPN PMSE itu terdiri atas Rp 731,4 miliar setoran pada 2020; Rp 3,9 triliun setoran 2021; dan Rp 3,5 triliun setoran 2022.

"Jadi ini ada kenaikan baik jumlah PMSE nya yang masuk dan berpartisipasi maupun dari sisi jumlah setoran PPN melalui PMSE," kata Sri. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk luar negeri yang dijualnya di Indonesia. Pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut. Bukti pungut tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Baca juga: APBN Surplus 8 Kali Berturut-turut, Sri Mulyani: Pembiayaan Turun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

6 menit lalu

Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

Sri Mulyani Indrawati khawatir jika masyarakat Indonesia belum bisa makmur di 2045 atau ketika RI menginjak usia 100 tahun.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

1 jam lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

2 jam lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

3 jam lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

6 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

6 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

7 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

8 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

8 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

8 jam lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.